October 2016

Jakarta,29 Oktober 2016.Sekelompok relawan yang menamakan dirinya TRAS ( TEAM REKAWAN AGUS SYLVI ) mengadakan konsolidasi strategi lapangan untuk memenangkan pasangan Cagub no.1 Agus - Sylvi.

Faisal syam sebagai ketua team pemenangan optimis menyumbangkan 500.000 suara memenangkan pasangan Agus Sylvi.Dengan kekuatan team dan kerja sama team yang berpengalaman mereka akan bekerja semaksimal mungkin.

Selain itu,TRAS sudah menyusun cara dan strategi untuk melakukan itu.TRAS sudah menempatkan beberapa posko di 6 wilayah pemilihan antara lain Jakarta Pusat,Jakarta Timur,Jakarta Utara,Jakarta Barat,Jakarta Selatan dan Pulau Seribu.TRAS tidak tersangkut paut atau d campuri oleh partai politik,karna murni gabungan dari para pemuda yang lelah melihat kondisi jakarta yang carut marut di bawah kepemimpinan Gubernur yang menjabat saat ini,jelas Faisal.

Di lain sisi Yusuff Bachroni sekretaris TRAS juga menyatakan bahwa TRAS bukan hanya menginginkan Agus dan Sylvi sebagai Gubernur DKI Jakarta,tapi juga menginginkan jakarta yang lebih baik tanpa ada perbedaan SARA,penggusuran tanpa etika,serta pengusiran kaki lima tanpa solusi.Target dari team TRAS sendiri akan mendulang suara suara pemula.

Relawan relawan yang bergabung dalam TRAS adalah pemuda dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan menyatukan keinginan untuk menjadikan jakarta sebagai kota yang tenang tanpa ada keributan,sambung Mansur Amin sebagai pembina TRAS.

Jakarta , 23 Oktober 2016.TRAS yang merupakan Tim Relawan Agus Sylvi target sumbangkan suara 500.000 untuk Jakarta, merupakan target Rasional dengan Jumlah pemilih Jakarta mencapai 7.200.000 pemilih, tim yang di bentuk dari gabungan Aktifis gerakan dan masyarakat yang sudah cukup berpengalaman dalam mengalang kekuatan massa sedang bekerja keras untuk dapat menjadi Jakarta yang lebih baik, saat berkunjung ke Sekretariatan di TRAS di Ruko Grand Cempaka para relawan sedang aktif menyusun strategi dan langkah kerja tim dengan Sosial media dan kerja lapangan yang di komandoi saudara Faisal syam yang merupakan tokoh Laskar Luar batang dan saudara Jamran yang keduanya merupakan tokoh perlawanan dari Jakarta Utara, keduanya cukup sederhana dalam menjabarkan bentuk program kerja, menjaring pemilu pemula, masyarakat non partai dan non ormas, kerja nyata dan kebersamaan menjadikan semboyan pencapaian tujuan.

TRAS akan meyakinkan masyarakat Jakarta agar bersama-sama mengusung Agus-Sylvi menjadi pemenang pada pilkada di Jakarta merupakan obsesi masyarakat untuk dapat menjadikan Ibu Kota Negara lebih Manusiawi, santun, beradab dan memberikan pelayanan pada Jakarta yang lebih baik, sosok Agus dan Sylvi sudah tidak di ragukan lagi untuk itu semua.

*_Menangkan.....!!!!!_* Akan menjadi tagline para relawan *TRAS,* untuk setiap masyarakat wajib bersama-sama untuk dapat memenangkan pasangan Agus-Sylvi, sebuah tagline yang menarik dan sebuah ajakan kepada masyarakat untuk memenangkan. Semoga saja TRAS memberikan yang terbaik untuk Jakarta.

  JAKARTA UNTUK RAKYAT

          *AGUS -  SYLVI*

    _*MENANGKAN.....!!!!!*_

Kegagalan Ilmiah Saiful Muzani Research Center: Kritik Atas Hasil Survei Pilgub DKI

(By: Dr. Syahganda Nainggolan, alumni ITB dan FISIP UI)

Saiful Muzani Research Center (SMRC) telah mengeluarkan hasil surveynya tentang "Kinerja Petahana dan Peluang Para Penantang Dalam Pilkada DKI", temuan survey 1-9 Oktober 2016. Hasil survey tersebut antara lain, (1) Elektabilitas Ahok Jarot 45,4%, Agus Sylvi 22,4%, Anis Sandi 20,7% dan belum tahu 11,6%. (2) Kondisi Ekonomi Prov. DKI dan rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu. (3) Pelaksanaan Pemerintahan baik 55%. (4) Sebanyak 9% responden sangat puas dan 66% cukup puas terhadap kinerja Ahok. (5) Citra Ahok lebih tinggi dari kandidat lainnya perihal kejujuran, ketegasan, mampu memimpin Jakarta, berwawasan luas dan perhatian terhadap rakyat. (6) Alasan responden memilih adalah pertama, adalah sudah ada bukti nyata hasil kerjanya, orangnya tegas dan berwibawa, berpengalaman di pemerintahan, orangnya pintar, orangnya bersih, berasal dari keluarga tokoh politik, orangnya perhatian pada rakyat, seagama (muslim), orangnya ganteng/cantik, dan beberapa lagi yang dapat diabaikan.

Research ini diawali dengan hipotesa: (1) Jika ekonomi lebih baik maka pemilih cenderung memilih Petahana. (2) jika pelaksanaan pemerintahan baik dan kinerja Petahana memuaskan maka pemilih cenderung memilih Petahana.

Lalu riset ini diakhiri dengan kesimpulan, a.l. argumen prilaku pemilih rasional terlihat dalam kecenderungan pemilih Jakarta. Incumbent sangat dipengaruhi oleh penilaian warga atas kinerjanya. Karena kinerja incumbent secara umum dinilai positif maka pasangan incumbent untuk sementara ini unggul atas pasangannya (selisih 23%).

*Kegagalan Konseptual dan Kegagalan Metodologi*

Hasil reset SMRC ini semula dikecam Denny JA, LSI, karena jumlah respondennya melebihi 100% dalam merespon kuesioner, spt dalam kuesioner elektabilitas, kondisi perekonomian dki, kinerja wakil gubernur, pilihan kepada 3 pasangan calon dan bahkan 99% pada kondisi perekonomian rumah tangga. Kritik Denny ini bisa termaafkan jika asumsi baik diberikan kepada SMRC bahwa kesalahan angka angka tersebut hanyalah bersifat teknis semata, karena mungkin tabulasi data dilakukan secara manual bukan computerized.

Meskipun secara logik, dijaman sekarang ini mahasiswa tingkat satu pun seharusnya sudah menggunakan program excel atau spss yang memungkinkan perhitungan sangat teliti yang dilakukan program komputer secara cepat dan tepat.

Ketertarikan saya adalah soal konsep dan metodologi. Biarkanlah urusan ketidak telitian kita serahkan kepada pembaca survey.

Secara konseptual, SMRC gagal (1) menjelaskan konstruk secara jelas tentang "Voting Behavior",  2) gagal menjelaskan jumlah variabel2  independen. (3) gagal menjelaskan hubungan antara variabel2 penelitian.

Dalam konsep "voting behaviour", SMRC berusaha memasukkan "rational choice" sebagai satu satunya alasan responden memilih. Dan itu bersifat instrumental semata, bukan psikologis. Di sini terjadi kebingungan antara konsep rational choice yang biasa digunakan dalam ilmu mikro ekonomi vs. ilmu politik. Padahal, dalam ilmu politik, pertimbangan memilih seseorang terkait dengan orientasi dalam isu spesifik pada kebijakan publik; evaluasi atas kinerja Petahana/incumbent dan evaluasi atas karakteristik kandidat. Dengan catatan orientasi dan evaluasi ini dipengaruhi oleh faktor identifikasi atas partai pendukung dan orientasi ideologi secara umum. ( www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/instructors/setups/voting.jsp ).

Suatu penelitian lain "Does The Media Matter"?, dari Yale University, departemen ekonomi, tentang mengukur efek media pada voting behaviour, pada thn 2006, juga melihat "political attitude" dan "knowledge of news and events" saling berkaitan dengan "voting behaviour" tersebut. Jadi konstruk "Voting Behavior" yang diketengahkan SMRC masih perlu dipertanyakan landasan teoritiknya.

Keanehan SMRC berlanjut ketika tidak konsisten terhadap konstruk dan variabel penelitian. Ada dua hal penting terkait hal ini, pertama, apakah mungkin menanyakan langsung pada responden tentang keberhasilan ekonomi dan kinerja Petahana/incumbent, tanpa ada _intervening variabel_ atau _moderating variabel_ berupa _knowledge of news and events_.  Secara teoritis menilai suatu keberhasilan ekonomi skala DKI dan keberhasilan kinerja tentu membutuhkan pengetahuan yang mumpuni dari responden.

Kedua, mengapa tiba2 SMRC memunculkan variabel lain dalam seperti citra dan sikap kepemimpinan, tingkat popularitas dan kualitas personal kandidat?

Bukankah sejak awal SMRC dan pada kesimpulannya ingin membuktikan bahwa variabel yang ingin dibuktikan hanyalah yang instrumental dan rasional?

Disinilah akhirnya kegagalan konseptual riset SMRC. Membingungkan. Sulit mencari variabel yang hendak diukur dan menentukan hipotesa yang ingin dibuktikan.

*Kegagalan metodologi*

Wilayah metodologi dalam riset adalah mengoperasionalkan konsep kedalam variabel, dimensi dan menjadi indikator yang hendak diikur;  melakukan pekerjaan "sampling", melakukan survey dan menganalisa data. SMRC melakukan dan atau menemukan, misalnya, relasi antara Agama dan Etnik tertentu dalam memilih. Dalam temuan ini Orang Kristen/Katolik serta orang Cina dan Batak, tidak ada yang memilih pasangan Agus Sylvi. Indikator agama dan etnik ini bisa saja tidak berurusan dengan metodologi jika itu bukan mewakili indikator yang diturunkan dari variabel. Melainkan terkait data demografis pemilih semata. Tetapi ini menjadi urusan metodologi ketika SMRC memasukkan karakteristik Agama dan Etnik dalam "Sampling Frame" diawal penentuan sample.

Kegagalan metodologi juga terjadi ketika SMRC menentukan pendekatan kuantitatif denga Multistage Random Sampling tapi saat bersamaan membuat "sampling frame" dengan "Stratified Probability Testing", yakni proporsi sample sesuai dengan proporsi populasi dengan karakteristik seperti agama dan etnik tsb. Tentu ini sesuatu pekerjaan yang ambisius di luar jangkauan lembaga survey manapun. Kecuali, SMRC meninggalkan random sampling dan beralih ke metoda purposive.

Kembali kepada indikator, misalnya, SMRC gagal mengelompokkan indikator citra dan indikator alasan memilih dalam variabel yang mana? Jika indikator citra sebagai kualitas personal masuk pada variabel independen, berarti  beberapa hal yang non instrumental telah masuk dalam penelitian. Sedangkan alasan memilih, mungkin masuknya dalam wilayah dependent variabel. Jika ini benar, maka alasan instrumental hanya memuat 2 pertanyaan dari 19 pertanyaan, yakni sudah ada bukti nyata hasil kerja dan berpengalaman dipemerintahan. Hal ini agak aneh. Itupun hasil temuan pertanyaan instrumental hanya 38,3%. (Artinya alasan rasional responden dibawah 50% saja.)

Kesimpulan:
1. Riset SMRC tidak memenuhi kaidah kaidah saintifik sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawbakan secara ilmiah.
2. SMRC perlu mendalami lagi konsepsi dan metodologi survey kuantitatif bagi riset sosial

Jakarta , 16 oktober 2016.Nawacita Jokowi,Poin 1: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Poin 4: Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kondisi Hukum Saat Ini

(1) Kondisi hukum saat ini terjadi ketidakpastian, rendahnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum sehingga tidak terbentuk budaya hukum yang baik.

(2) Regulasi tumpang tindih, terjadi inefisiensi dan multi tafsir regulasi (2000-2015 produksi regulasi mencapai 60.263 aturan dalam berbagai bentuk seperti UU, PP, Permen, dsb).

(3) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia (rule of law index Indoensia peringkat 52 dari 68 negara dengan skor 0,52—Sumber The World Justice Project 2015).

(4) Indonesia masih tergolong korup (corruption perseption index Indonesia peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36—data TI 2015).

(5) Penegakan kontrak rendah, berimplikasi pada kepercayaan investor dan lemahnya daya saing (enforcing contract index Indonesia peringkat 170 dari 189 negara dengan skor 35,5—data World Bank 2015).

(6) Maraknya pelbagai kasus penyelundupan (ilegal fishing, narkoba, kasus-kasus dipelabuhan).

Rekomendasi

(1) Pemerintah perlu segera melakukan upaya serius agar kepercayaan publik terhadap hukum kembali pulih.

(2) Perlu komitmen sungguh-sungguh agar seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan (justice for all).

(3) Perlu adanya jaminan kepastian hukum.

Fokus

(1) Penataan regulasi.
(2) Empowering struktur hukum.
(3) Membangun budaya hukum.

Reformasi Hukum menjadi kebutuhan mendesak. Kendati saat ini terkesan terlambat, namun pemerintahan Jokowi perlu memanfaatkan momentum untuk kembali menggelorakan:

(1) Kepercayaan publik  yang sudah dititik nadir tehadap hukum sehingga perlu terobosan dan keseriusan pemerintah.

(2) Memanfaatkan kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

*)Disampaikan dalam Dialog Kebangsaan PB PMII
**) Robikin Emhas, Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)

Jakarta,13 aoktober 2016,Kepolisian RI saat ini tidak boleh berikilah lagi mengusut secara tuntas dugaan penistaan agama  dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 terkait atas QS Al-Maidah Ayat 51.

Perbuatan Ahok  yang telah melakukan penistaan agama itu sudah memenuhi unsur pidana sesuai alat bukti yang sah yakni Video dan pengakuan maaf Ahok, termasuk pernyataan dari Ormas-ormas Islam Besar di Indonesia, serta pejabat dan Lembaga tinggi negara.

Lembaga MUI secara resmi telah mengeluarkan pernyataan sikapnya melalui suratnya, menyatakan Ahok telah menistakan ayat alquran, melecehkan ulama dan perbuatannya telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Dengan adanya lebih dari dua alat bukti tersebut, maka Ahok sudah selayaknya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Kepolisian RI. Adapun KUHAP hanya mensyaratkan cukup dua alat bukti saja seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, terkait dengan pernyataan Ahok yang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat secara luas, serta mengancam timbulnya perpecah belahnya antar kerukunan umat beragama dan keutuhan NKRI, maka ALIANSI BERSAMA RAKYAT 'AKBAR' yang tergabung dalam berbagai aliansi elemen pergerakan rakyat, menyampaikan sikap tuntutan:

1. Mendukung Keputusan Majelis Ulama Indonesia_ (MUI)  secara penuh.

2.  Menuntut institusi Kepolisian untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menangkapnya dalam jangka waktu *1 x 24* jam, untuk mempertangung jawabkan perbuatannya.

3. Menyeruhkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam bersatu  mengadili Ahok, jika institusi Kepolisian RI sebagai penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah siaran pers in disampaikani, semoga Allah Subhanna Wata ala meridhoi perjuangan kita bersama, amiin yra.

*_JUBIR AKBAR_*

Rijal ijal  (Ketua Presidum)

H. Daud   

Martimus Amin

Dolli Yatim

Dondi Rivaldi

By : k3n

Jakarta,07 Oktober 2016.Berbagai elemen masyarakat jakarta berkumpul di Bareskrim Polda Metro Jaya guna melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama dalam dugaan tindak pidana penistaan agama.

Ahok di laporkan ke bareskrim polda metro jaya karna dugaan penistaan agama saat penyampaian pidato dalam sebuah acara di kepulauan seribu.

Masyarakat berkumpul di bareskrim polda metro jaya pada 07 oktober 2016 pukul 14.00 WIB.Pihak pelapor yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai organisasi agama menuntut agar pihak kepolisian segera menindak lanjuti laporan yang mereka sampaikan karna kasus ini sudah menyangkut persoalan aqidah.

Rijal ijal ( Ketua Umum KOBAR ) salah satu pelapor dugaan penistaan agama yang di lakukan oleh Basuki Tjahya Purnama mengungkapkan bahwa polisi harus tegas dalam menyelesaikan kasus ini dan ahok harus segera di tangkap.

Selain itu statement gubernur DKI Jakarta itu di anggap sudah menciptakan konflik antar umat beragama.karna dengan statement yang di lontarkan oleh ahok,masyarakat muslim bisa tersulut emosi,pungkas rijal.

Ada sekitar 35 organisasi masyarakat yang hadir di bareskrim sore tadi.mereka berharap pihak kepolisian untuk menangkap basuki tjahya purnama,dan jika pihak kepolisan tidak mampu menangkap ahok,maka masyarakat yang akan menangkap ahok.|| k3n

Jakarta - 07 Oktober 2016.Pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Rabu (30/9) lalu di Kepulauan Seribu, dipersoalkan banyak pihak. Ahok menyelipkan pernyataan yang dianggap melecehkan umat Islam soal 'dibohongi pakai Surat Al Maidah 51,QS.

Keluarga besar Pakta (paguyuban anak Jakarta) sebagai elemen masyarakat yang kontra terhadap pemerintahan yang tidak pro Rakyat melakukan Protes keras atas ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang melecehkan ayat suci Al Qur'an dengan kalimat "dibohongi pake surat Al Maidah ayat 51", pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Pulau Seribu yang di publikasikan pada tanggal 27 September 2016.Berikut transkripnya pada video yang diunggah Channel YouTube Berita AHOK Terbaru video resmi dari Pemprov DKI pada menit 22:26 sampai menit 23:00. (Video dimaksud sudah tidak ada di Youtube).

"jadi nggak usah pikiran,'ah...nanti kalo nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', nggak!. Saya (Ahok) masih terpilih sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya (Ahok), ya kan!. Dibohongin pake surat Al Maidah ayat 51, macem - macem itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu nggak bisa milih nih,'karena saya (bapak ibu) takut masuk neraka', nggak apa-apa".

M Iben Darto sebagai Ketua Umum PAKTA  menjelaskan bahwa sekarang sudah terlihat dengan jelas  siapa yang malanggar uud 45 dan pancasila dengan melecehkan ayat suci al quran yang merupakan kitab umat islam. Jadi wajar kalau ahok bukan pancasilais namun dia adalah pembawa petaka bagi warga jakarta dan mungkin juga PKI malam.

Wasekjen AKBAR ( Aksi Bersama Rakyat ) ini juga menjabarkan bahwa belum lama dan masih tergiang di telinga kita ketika petahana kebakaran jenggot ketika mengatakan Bamus betawi dianggap menebarkan sara yg melanggar uud 45 dan pancasila. Untuk itu siapa yang waras kami sebagai warga betawi (putra daerah) atau si ahok yg bacot nya kaya kaleng rombeng. Nampak kepanikan petahana alias ahok takut tidak terpilih dalam pilgub maka memghalalkan segala cara mirip gaya PKI.

Sehubungan dengan hal tersebut lawan ahok adalah jihad demi tegak nya uud 45 dan pancasila. Dengan ini saya selaku ketua umum PAKTA ( PAGUYUBAN ANAK JAKARTA ) menyerukan agar warga betawi khususnya dan warga jakarta pada umum nya untuk  mengharamkan
jika memilih petahana dalam pilgub mendatang..Allahu akbar,pungkas iben yang juga salah satu pengurus di Bamus Betawi.||k3n

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget