Komando Barisan Rakyat

Aslmkm wr wb
Salam sejahtera

Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rohingya

Jakarta.Kobar.id
Hasil rapat konsolidasi aksi kemanusiaan genosida, Myanmar memutuskan untuk melakukan aksi di kedubes Myanmar. Bagi rekan2 mahasiswa,  alumni dan simpatisan Jayabaya serta organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan serta kemasyarakatan diharapkan untuk berkumpul  pada :

Hari / tgl : Jumat, 25Nov16
Tempat   :  kedubes Myanmar
Pukul       : 13. 00 WIB
Agenda   : *Aksi Kemanusiaan Genosida, Myanmar*

Titik kumpul  di Masjid Cut Mutia, Menteng Raya. Pukul 10.00 WIB.
Shalat jumat bersama

Demikian seruan ini kami sampaikan. Harap hadir tepat waktu.

Silahkan menghubungi ;
Subhan Hadil
Andianto   
Jimmy  Yansen
Lendi Oktaviadi   
Ibrahim Mansyur/ Bram      

Titik kumpul di Masjid Cut Mutia, Menteng

Wslmkm wr wb

Turut Mengundang :
1. Bursah Zarnubi
2. H.MS Kaban
3. Sani A Irsan (FBR)
4. Rijal (KOBAR)
5. Nur Iswan
6. Bambang Susatyo
7. Chairul A Pane
8. Evrizal Anasrul
9. Said aldi alaydrus
10. Joko Edhi Abdurrahman

11.Iskandarsyah Anggi Siregar

Peserta Aksi Damai Solidaritas Peduli Rohingnya :

1. Mahasisa dan Alumni Jayabaya
2. Mahasiswa dan Alumni Unkris
3. KOBAR
4. AKBAR
5. BEM Se-Tanah Air
6. Gerak Api
7. MATJALI
8. ISARAH (Ikatan Sarjana Alwasliyah)
9. Ikatan Putra Putri Alwasliyah
10. GPII
11. Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan
12. Garda Pancasila Sakti
13. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
14. HIMMAH ALWASLIYAH
15. Univ. Ibnu Chaldun
16.DPP BKPRMI
17.Komando Nasional BRIGADE BKPRMI.
18.REMPALA INDONESIA.
19.HIPMI Perguruan tinggi.
20. DPP Garuda Mas
21. Lima Nusa
22. Pemuda Bhinika
23. LAKRI
24. AMJU
25. GEMA PTDI
26. FBR

27.Univ.Nasional

PERNYATAAN SIKAP

“Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat anti diskriminasi dan genosida Rohingya”

Etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang memiliki sejarah sendiri, miskin dan beragama muslim di wilayah barat Myanmar. Berbeda dengan etnis Burma, rohingya adalah etnis dari kerajaan islam Arakan yang sudah berabad-berabad disana. 1784 kerajaan Arakan di invasi dan dijajah oleh kerajaan Burma.
Selama kurun waktu itu sampai Myanmar merdeka dari Inggris 1948 hingga sekarang kehidupan etnis ini penuh ketertindasan yang brutal.  Etnis ini secara terus menerus menjadi objek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yang semestinya melindungi. Namun karena mereka tidak diakui sebagai warganegara perlindungan itu tidak ada. Diskriminasi yang luas dan dalam terus dialami mereka. Pengusiran, pembunuhan, penistaaan agama, dan perkosaan yang  terbalut pemurnian etnis/ras karena terus dilakukan etnis Burma terhadap etnis Rohingya. Kejadian ini mengingatkan kita terhadap krisis di semenanjung Balkan.
Bahkan 2015 ketika Myanmar perlahan lepas dari rezim junta militer dan dipimpin oleh Aung San Su Kyi tokoh demokrasi penerima nobel perdamaian penindasan berbau SARA ini masih terus terjadi. Dalam setiap kesempatan publiknya tokoh ini tidak menunjukkan tekadnya sebagai peraih nobel perdamaian.
Negara-negara anggota ASEAN penandatangan declaration of human right PBB ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan kejahatan kemanusiaan oleh negara itu. Negara-negara anggota ASEAN itu menjadi bisu dan lumpuh karena terikat prinsip non intervensi urusan dalam negeri masing-masing. Prinsip ini masih terus diteguhkan dalam setiap KTT ASEAN. Negara-negara ASEAN diam karena tersandera prinsip non intervensi sementara rakyatnya dan LSM bergejolak karena terusik rasa kemanusiaannya.
Atas beberapa konsideran diatas dan solidaritas kemanusiaan maka kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta kepada negara Myanmar  untuk menghentikan praktik diskriminasi terhadap minoritas etnis rohingya yang dianggap sebagai pendatang karena diskriminasi adalah sumber pemecah belah bangsa.
2. Meminta kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian etnis Rohingya.
3. Menuntut kepada PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa yang komitmen menjaga HAM agar memberikan sanksi kepada Myanmar
4. Meminta kepada negara-negara dunia pembela HAM agar memberikan sanksi kepada Myanmar melalui jalur apapun karena telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
5. Meminta kepada Negara-negara pembela HAM agar melakukan humanitarian intervention dengan mengirim pasukan militer multilateral terhadap myanmar.
6. Meminta kepada negara-negara ASEAN agar mengeluarkan Myanmar  dari keanggotaannya di ASEAN.
7. Menuntut kepada organisasi pemberi nobel agar segera mencabut penghargaan nobel demokrasi dan perdamaian Aung San Su Kyi karena sudah tidak layak lagi menerimanya.
8. Menuntut kepada Mahkamah Internasional agar mengadili dan menangkap presiden dan pimpinan militer myanmar yang terlibat dalam genosida etnis rohingya.
9. Menyerukan kepada masyarakat dunia agar menekan pemerintah negara masing-masing untuk mengucilkan myanmar dari pergaulan.
10. Meminta kepada Presiden RI untuk memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar

SOLIDARITAS PEDULI ROHINGYA :

Mahasiswa dan Alumni Jayabaya - Mahasiswa dan Alumni Unkris – KOBAR – AKBAR – BEM Setanah Air – Gerak Api – Mat Jali – ISARAH – Ikatan Putra Putri Alwasliyah – GPII – Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan – Garda Pancasila Sakti – Universitas  Negeri Jakarta – HIMMAH  Alwasliyah – Universitas ibnu Chaldun – DPP Garuda Emas – Lima Nusa - Pemuda Bhinika - AMJU - LAKRI - Gema PTDI - FBR

Kasus Buni Yani Skenario Besar Membebaskan Ahok Dari segala Tuduhan

Jakarta.Kobar.id
Bun Yani ditangkap dan ditahan oleh penyidik kepoilisian terkait up load video penistaan QS. Al Maidah 51 oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu. Bun Yani dianggap meresahkan masyarakat dan pantas dihukum daripada pelaku sebenarnya.

Padahal umat Islam tidak pernah marah terhadap transkrip yang ia buat, bahkan sangat berterima kasih atas jasanya membuka kotak pandora kejahatan Ahok yang menghina agama Islam dan ulama yang dilakukannya cukup lama dan sistematis tanpa pernah tersentuh hukum.

Anehnya Bun Yani bukan orang pertama  peng-upload, justru Pemda DKI pihak pertama yang meng up load bahkan Humas Polda Metro Jaya termasuk fan page Ahok pernah memuatnya. Kenapa pihak kepolisian bertindak diskriminatif tidak menangkap pelaku-pelaku tersebut.
 
Ironisnya Ahok yang sudah jelas-jelas menista ayat Alquran sebelumnya dibiarkan bebas melenggang kangkung dan dilindungi habis-habisan. Setelah jutaan umat Islam berkali-kali mendesak sampai jatuhnya korban jiwa dan ratusan yang terluka, baru secara perlahan kepolisian meningkatkan status Ahok tersangka.

Membaca kasus Buni Yani yang kini ditangani kepolisian, sebelum pelimpahan kasus Ahok kepengadilan, diduga ada satu skenario besar yang sedang dirancang untuk membebaskan ahok dari jeratan hukum.

Vonis Bun Yani sebagai rujukan bagi pembuktian ahok bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak punya maksud menghina Alquran dan meresahkan masyarakat karena orang yang meng up load video dan memiliki maksud tersebut adalah Bun Yani.

Martimus Amin Pengamat Hukum dari Lembaga The Indonesian Reform

Kapolri Mau Makar !

Jakarta.kobar.id
Dengan memanggil Habib Rizieq, Munarman dan Amin Rais untuk diperiksa terkait tuduhan menghina penguasa, Kapolri terkesan ingin makar terhadap NKRI. Indikasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sekian banyak laporan serta timbulnya reaksi keras menuntut pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Kapolri bekerja sangat lamban sekali, bahkan seperti menjadi pembela Ahok. Selama sejarah penyelidikan dikepolisian baru dalam kasus Ahok, kepolisian mendatangkan saksi meringankan bagi pelaku. Sebagaimana diketahui dalam melaksanakan tugas penyidikannya biasanya kepolisian bekerja mengumpulkan alat-alat bukti yang memberatkan pelaku dalam rangka membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang.

3. Dalam kasus dugaan tindak pidana serupa apalagi sampai menimbulkan dampak keresahan masyarakat luas seperti contoh kasus Arswendo, Permadi, Lia Eden dan lain-lainnya, polisi bertindak gesit langsung menangkap dan menahan pelaku. Beda halnya perlakuan polisi dalam kasus Ahok, Kapolri terus mengulur waktu dan mencari dalih menetapkan status tersangka ahok maupun melakukan penahanan yang belum dilakukan sampai saat ini.

3. Akibat perlakuan diluar batas hukum tersebut, sudah sewajarnya menimbulkan reaksi umat memprotes kepolisian termasuk aksi bela Islam yang lebih besar pada 2 Desember.  Tidak dinyata Kapolri menanggapi reaksi dengan menuding aksi damai itu sebagai makar,  yang lucunya kemudian diklarifikasi sendiri oleh Kapolri bahwa info didapatkan dari mbah gogle.

4. Akibat tindakan Kapolri yang melindungi ahok dan asal tuduh, teranyar melakukan pemanggilan terhadap para ulama dan pejuang islam (Habib Riziq Cs), patut di duga Kapolri sengaja ingin memprovokasi keadaan untuk membuat negara menjadi kacau.

Dari poin-poin diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kapolri yang sesungguhnya ingin berbuat makar terhadap negara, memancing kemarahan umat Islam (rakyat) menyerang aparat polisi, kantor-kantor dan markasnya. Karena mereka melihat para ulama dan aktifis Islam diperlakukan sudah diluar batas kewajaran oleh kepolisian.

Martimus Amin Pengamat Hukum dari The Indonesian Reform

Jakarta.kobar.id
YANG AROGAN DILINDUNGI, SI PENISTA AGAMA DIBENTENGI DAN KEBENARANPUN DIANGGAP NISBI

Ahok adalah ujian terbesar bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui, pembelaan terhadap ahok sangat tidak main2, mulai dari pemimpin tertinggi negeri ini, para pejabat tinggi pemegang kekuasaan, para pucuk pimpinan penegakkan hukum, ketua2 partai sampai para taipan yg berjuluk 9 naga, dengan segala dukungan yg dia terima maka semakin menjadi jadilah kesombongannya. Ada banyak contoh menarik di negeri ini, saya sampaikan 3 (tiga) hal yang bisa kita jadikan perbandingan keadilan hukum dan persamaan hak atas setiap warga negara di Negara kita tercinta :

1.) Kasus demo Damai Bela Al Qur'an 4 November 2016, dimana ummat Islam yg berdemo jumlahnya sangat luar biasa, sampai2 ada yang menyatakan jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, diakhir demo ada puluhan anak HMI dijadikan tersangka dan mereka ditahan sedangkan tersangka Ahok yang menjadi PANGKAL PERMASALAHAN sama sekali tidak ditahan???! kalau mau fair seharusnya dia diperlakukan sama, bahkan yang membuat kita lebih miris lagi tatkala penegak hukum bermain kata2 sehingga timbul kesan keberpihakan kepada ahok,  perkatan dari petinggi penegakan hukum tsb menimbulkan banyak penolakan dari berbagai kalangan, termasuk dari Muhammadiyah.

2.) Kasus kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, kita mungkin masih ingat dengan Ketua KPK Abraham Samad pada tgl. 28 April 2015 ditahan, padahal kasusnya sangat sepele (dituduh melakukan pemalsuan dojumen kependudukan), hal yang sama juga terjadi pada diri teman sejawatnya, Pak Bambang Wijanarko ditangkap dgn cara biadab waktu mengantarkan putrinya ke sekolah. Ahok dengan banyak kasus yg lebih berat sama sekali tidak diperlajukan seperti mereka ber dua, bahkan ketua KPK menyatakan (saat kasus sumber waras) tidak ada niat jahat dari ahok sehingga tidak ada proses hukum terhadap dirinya.

3.) 22 Agustus 2012, Ibu Rusgiani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati, di gang Tresna Asih, jalan Puri Gading,
Jimbaran, Badung - Bali.

Di depan rumah tersebut ada Canang, tempat sesaji upacara agama Hindu, "Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini, karena Canang itu jijik dan kotor", demikian kata ibu Rusgiani kepada 3 orang temannya.

Atas ucapannya itu, Ibu Rusgiani dilaporkan kepada polisi. Dalam sidang pengadilan ibu Rusgiani berkata : "Tidak ada maksud menghina ataupun menodai agama Hindu, saya minta maaf, ucapnya"

14 Mei 2013, Hakim Ketua AA Ketut Anom Wirakanta
Menjatuhkan Vonis 1 tahun 2 bulan Penjara kepada ibu Rusgiani.

Majelis hakim menyatakan : "Ibu Rusgiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan Agama 
yang dianut di Indonesia.

Perkataan ibu Rusgiani dapat mengganggu Kerukunan Ummat Beragama, dan telah Menodai Agama HINDU".

Akankah ahok bernasib sama dengan Ibu Rusgiani ? ??
Nampaknya kita tidak bisa berharap terlalu banyak krn, sangat kasat mata keberpihakan penguasa dan penegak hukum terhadap ahok, hal itulah yang menurut saya semakin membuat ahok semakin sombong dan angkuh dan tetap melontarkan kalimat-kalimat yang semakin menambah sakit hati Rakyat dan Ummat Islam yang taat kepada agama yang dianutnya.

Kami tetap berharap dan berprasangka baik, bahwa hukum akan ditegakkan dan keutuhan NKRI tetap lebih diutamakan ketimbang (penguasa) lebih mementingkan 1 orang yang justru berpotensi memecah belah keutuhan NKRI yang sangat kita cintai, harap diingat dan jangan pernah lupa, kemerdekaan INDONESIA diraih dan di perjuangkan oleh ummat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini.

Hukum harus ditegakkan, *PANCASILA* harus di terapkan dan *UUD 1945* harus dikembalikan kemurniannya karena sudah dikotori oleh berbagai amandemen demi kepentingan golongan/kelompok, NKRI bukan negara agama, bukan pula negara sekuler atau atheis, tetapi negara yg berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Luar Batang, 17 November 2016

Jakarta.kobar.id
*Andaikan Saya Minoritas..?*

× Saya bangga hidup di Negri ini yang penuh dengan teloransi, minoritas bisa hidup makmur dan bebas berbuat sesuai aturan agama dan Negara.

× Saya bersyukur hidup di Negri ini, bisa Merdeka, tanpa ada penindasan dan pembunuhan di kalangan minoritas, seperti di Birma, di Philipinna, Eropa dan Afrika.

× Saya bangga Bisa hidup di Negri ini, dimana minoritas bisa menguasai ekonomi dari kalangan Mayoritas dan hidup mewah, tanpa ada penyiksaan......

× Saya bangga hidup di Negri ini, bisa beribadah sepuasnya tanpa ada yang usir dan di jaga oleh mayoritas.......

× Saya bangga hidup di Negri ini, minoritas bisa demo dan menuntut hak-haknya tanpa perlu pertumpahan darah, seperti Minoritas di Negri nun jauh disana.......

× Saya bangga dan Bangga...??? Di Negri ini, Minoritas bisa menjadi pejabat, menjadi Konglomerat, dan menjadi apa aja yang mereka mau....

Trus apakah anda masih bilang Mayoritas di sini Kejam, Rasis dan suka memaksakan kehendak.....??? Kita akan menjadi manusia serakah, picik saat bilang di Negri ini tidak adil dan Rasis......karena mata kita buta dan hati kita busuk dalam melihat persoalan Bangsa ini, cuma di Negri inilah Minoritas Bisa hidup bebas tanpa ada paksaan..... Cuma di Negri inilah Teloransi beragama di bangun dengan seadil-adilnya..... semoga para Minoritas bisa berpikir sehat dan jernih.... dgn hati yang tulus dan iklas....🙏🙏🙏

16/11/16

*KOBAR*

Jakarta,13 november 2016.Menyikapi isi pemberitaan POSMETRO pada hari Kamis 10 November 2016 (http:/www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comments)

PERNYATAAN SIKAP WARGA PRIBUMI LUAR BATANG & LASKAR KAMPUNG LUAR BATANG

Kami Warga Pribumi Kampung Luar Batang yang tergabung dalam Laskar yang selama ini berjuang dengan sekuat tenaga dengan ini menyampaikan 3 (tiga) PRINSIP DASAR PERJUANGAN kami sebagai berikut :

1). Laskar Kampung Luar Batang (secara spontan) dilahirkan/dibentuk oleh Warga Pribumi Kampung Luar Batang, sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Gubernur Dzalim yang akan MENGGUSUR KAMPUNG LUAR BATANG, bagi masyarakat kami Kampung Luar Batang adalah KAMPUNG PUSAKA yang wajib dipertahankan serta dilestarikan keberadaannya, karena kami menempati kampung ini sudah turun temurun dan juga bila ditinjau latar belakang sejarahnya, Kampung Luar Batang sangat diyakini sudah ada sebelum abad ke 12 (masa kejayaan Pelabuhan Sunda Kalapa di era Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran).

2). Laskar Kampung Luar Batang lahir untuk menjaga dan mempertahankan hak kepemilikan Warga dan menjaga kelestarian/keberadaan peninggalan Al Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus (Sohibul Maqom Keramat Luar Batang, Sohibul Wilayah).

3). Laskar Kampung Luar Batang juga memiliki latar belakang sebagai Kampung Nelayan, sehingga secara pasti dan aktif turut berperan serta menjaga kelestarian ekosistem Pantai/laut Teluk Jakarta dengan bersama2 seluruh elemen Masyarakat MENOLAK PEMBANGUNAN PULAU2 REKLAMASI.

Berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar diatas maka selama ini Rakyat berjuang untuk menolak pembangunan pulau2 reklamasi karena yg kami ketahui selain merusak lingkungan hidup dan merusak ekosistem di atas pulau reklamasi tersebut akan dibangun ribuan unit kamar apartemen yg nantinya akan ditempati oleh pendatang dari CHINA dan etnis tertentu dengan MENGGUSUR Perkampungan-Perkampungan yang berada di pesisir Pantai Teluk Jakarta.

Tanggal 10 November 2016, Bapak Junaidi (Kang Juned) yang bertempat tinggal di Bonang Tangerang Banten, sebagaimana yang dimuat di POSMETRO. Com ( http://www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comment) dinyatakan sebagai Tokoh Masyarakat/Pemuda Kampung Luar Batang  dan Pak Nurdin Ketua Ormas FBR Luar Batang telah mengatasnamakan Warga "Menerima dan menyetujui Pulau Reklamasi dan menafikan keberadaan nelayan, mereka selama ini tidak pernah meminta pendapat  Warga Pribumi dan Pendapat Anggota Laskar, apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua sudah mengkhianati perjuangan Warga Pribumi dan Laskar Kampung Luar Batang dalam melawan Pemimpin yang tirani, karena mereka tidak bisa dan tidak boleh mengatasnamakan warga Kampung Luar Batang dalam menyikapi/mendukung Pulau Reklamasi serta menafikan/mengingkari  keberadaan Nelayan di teluk Jakarta

Menyikapi Pemberitaan POSMETRO diatas  (http://www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comments), maka dengan ini kami Warga PRIBUMI Kampung Luar Batang dan Laskar Kampung Luar Batang menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kami Warga Pribumi dan Laskar Kampung Luar Batang tetap MENOLAK Pulau2 Reklamasi sesuai dengan perjuangan kita selama ini bersama AMJU.

2. Kami menolak pernyataan dengan mengatas namakan diri sebagai Tokoh Pemuda Kampung Luar Batang yang mendukung Reklamasi, karena bertentangan dengan prinsip perjuangan kami dan kami merasa Perjuangan Rakyat telah dikhianati dengan Pernyataan diatas.

3. Kami juga mempertanyakan keberadaan FBR Korwil Jakarta Utara yang diresmikan pada Tgl. 6 November 2016 di Kampung Luar Batang dibawah Pimpinan Pak Daeng Nurdin, dimana sepengetahuan kami FBR Korwil Jakarta Utara sudah terlebih dahulu ada dibawah kepemimpinan Ibu Hj. Yusriah Dzinun, kami sangat khawatir ini hanya akan menimbulkan dualisme dan bisa melahirkan pertentangan dimasyarakat terutama saat ini mereka mengatasnamakan FBR/Pemuda Luar Batang terkait dengan dukungan terhadap Pulau Reklamasi.

Jakarta,
Jumat 11 Safar 1438 H / 11 Nopember 2016 M.

Wassalam

- Warga Pribumi Kampung Luar Batang
- Laskar Kampung Luar Batang

Jakarta,12 November 2016.TRAS ( TEAM RELAWAN AGUS SYLVI ) yang di ketuai oleh Faisal Syam terus melakukan gerakan ke akar rumput untuk mencapai titik yang mereka targetkan dalam misi nya untuk memenangkan cagub nomor urut 1 ( satu ).

Tim relawan yang bersekretariatan di komplek graha cempaka mas ini terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT RW.tim yang di pimpin oleh Faisal syam ini juga melakukan konsolidasi dengan menggunakan sistem " Door to Door " .

Jamran yang menjadi salah satu pembina di TRAS menyatakan bahwa tidak ada kecanggungan sedikitpun bagi tim nya untuk menjaring suara akar rumput karna mereka yang tergabung di TRAS adalah orang orang yang berbasic di lapangan dengan data dan fakta,jadi bukan hanya fiktif dan omongan semata,ungkap jamran.

Evaluasi tahap demi tahap yang telah di jalankan selalu di lakukan oleh ketua dan sekretaris untuk mendata sejauh mana pergerakan dan konsolidasi yang di lakukan oleh tim TRAS.sampai saat ini TRAS sudah membentuk tim hampir di seluruh kelurahan yang ada di DKI Jakarta.

TRAS akan bekerja dan berusaha mencapai angka 500.000 suara seperti yang mereka targetkan untuk di sumbangkan ke cagub nomor urut 1 ( satu ).tutup Faisal syam.|| K3N

PRESS RELEASE

Menyikapi isi pemberitaan POSMETRO pada hari Kamis 10 November 2016 (http:/www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comments)

PERNYATAAN SIKAP WARGA PRIBUMI LUAR BATANG & LASKAR KAMPUNG LUAR BATANG

Kami Warga Pribumi Kampung Luar Batang yang tergabung dalam Laskar yang selama ini berjuang dengan sekuat tenaga dengan ini menyampaikan 3 (tiga) PRINSIP DASAR PERJUANGAN kami sebagai berikut :

1). Laskar Kampung Luar Batang (secara spontan) dilahirkan/dibentuk oleh Warga Pribumi Kampung Luar Batang, sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Gubernur Dzalim yang akan MENGGUSUR KAMPUNG LUAR BATANG, bagi masyarakat kami Kampung Luar Batang adalah KAMPUNG PUSAKA yang wajib dipertahankan serta dilestarikan keberadaannya, karena kami menempati kampung ini sudah turun temurun dan juga bila ditinjau latar belakang sejarahnya, Kampung Luar Batang sangat diyakini sudah ada sebelum abad ke 12 (masa kejayaan Pelabuhan Sunda Kalapa di era Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran).

2). Laskar Kampung Luar Batang lahir untuk menjaga dan mempertahankan hak kepemilikan Warga dan menjaga kelestarian/keberadaan peninggalan Al Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus (Sohibul Maqom Keramat Luar Batang, Sohibul Wilayah).

3). Laskar Kampung Luar Batang juga memiliki latar belakang sebagai Kampung Nelayan, sehingga secara pasti dan aktif turut berperan serta menjaga kelestarian ekosistem Pantai/laut Teluk Jakarta dengan bersama2 seluruh elemen Masyarakat MENOLAK PEMBANGUNAN PULAU2 REKLAMASI.

Berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar diatas maka selama ini Rakyat berjuang untuk menolak pembangunan pulau2 reklamasi karena yg kami ketahui selain merusak lingkungan hidup dan merusak ekosistem di atas pulau reklamasi tersebut akan dibangun ribuan unit kamar apartemen yg nantinya akan ditempati oleh pendatang dari CHINA dan etnis tertentu dengan MENGGUSUR Perkampungan-Perkampungan yang berada di pesisir Pantai Teluk Jakarta.

Tanggal 10 November 2016, Bapak Junaidi (Kang Juned) yang bertempat tinggal di Bonang Tangerang Banten, sebagaimana yang dimuat di POSMETRO. Com ( http://www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comment) dinyatakan sebagai Tokoh Masyarakat/Pemuda Kampung Luar Batang  dan Pak Nurdin Ketua Ormas FBR Luar Batang telah mengatasnamakan Warga "Menerima dan menyetujui Pulau Reklamasi dan menafikan keberadaan nelayan, mereka selama ini tidak pernah meminta pendapat  Warga Pribumi dan Pendapat Anggota Laskar, apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua sudah mengkhianati perjuangan Warga Pribumi dan Laskar Kampung Luar Batang dalam melawan Pemimpin yang tirani, karena mereka tidak bisa dan tidak boleh mengatasnamakan warga Kampung Luar Batang dalam menyikapi/mendukung Pulau Reklamasi serta menafikan/mengingkari  keberadaan Nelayan di teluk Jakarta

Menyikapi Pemberitaan POSMETRO diatas  (http://www.posmetro.info/2016/11/nelayan-jakarta-akhirnya-terima.html#comments), maka dengan ini kami Warga PRIBUMI Kampung Luar Batang dan Laskar Kampung Luar Batang menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kami Warga Pribumi dan Laskar Kampung Luar Batang tetap MENOLAK Pulau2 Reklamasi sesuai dengan perjuangan kita selama ini bersama AMJU.

2. Kami menolak pernyataan dengan mengatas namakan diri sebagai Tokoh Pemuda Kampung Luar Batang yang mendukung Reklamasi, karena bertentangan dengan prinsip perjuangan kami dan kami merasa Perjuangan Rakyat telah dikhianati dengan Pernyataan diatas.

3. Kami juga mempertanyakan keberadaan FBR Korwil Jakarta Utara yang diresmikan pada Tgl. 6 November 2016 di Kampung Luar Batang dibawah Pimpinan Pak Daeng Nurdin, dimana sepengetahuan kami FBR Korwil Jakarta Utara sudah terlebih dahulu ada dibawah kepemimpinan Ibu Hj. Yusriah Dzinun, kami sangat khawatir ini hanya akan menimbulkan dualisme dan bisa melahirkan pertentangan dimasyarakat terutama saat ini mereka mengatasnamakan FBR/Pemuda Luar Batang terkait dengan dukungan terhadap Pulau Reklamasi.

Jakarta,
Jumat 11 Safar 1438 H / 11 Nopember 2016 M.

Wassalam

- Warga Pribumi Kampung Luar Batang
- Laskar Kampung Luar Batang

Jakarta,29 Oktober 2016.Sekelompok relawan yang menamakan dirinya TRAS ( TEAM REKAWAN AGUS SYLVI ) mengadakan konsolidasi strategi lapangan untuk memenangkan pasangan Cagub no.1 Agus - Sylvi.

Faisal syam sebagai ketua team pemenangan optimis menyumbangkan 500.000 suara memenangkan pasangan Agus Sylvi.Dengan kekuatan team dan kerja sama team yang berpengalaman mereka akan bekerja semaksimal mungkin.

Selain itu,TRAS sudah menyusun cara dan strategi untuk melakukan itu.TRAS sudah menempatkan beberapa posko di 6 wilayah pemilihan antara lain Jakarta Pusat,Jakarta Timur,Jakarta Utara,Jakarta Barat,Jakarta Selatan dan Pulau Seribu.TRAS tidak tersangkut paut atau d campuri oleh partai politik,karna murni gabungan dari para pemuda yang lelah melihat kondisi jakarta yang carut marut di bawah kepemimpinan Gubernur yang menjabat saat ini,jelas Faisal.

Di lain sisi Yusuff Bachroni sekretaris TRAS juga menyatakan bahwa TRAS bukan hanya menginginkan Agus dan Sylvi sebagai Gubernur DKI Jakarta,tapi juga menginginkan jakarta yang lebih baik tanpa ada perbedaan SARA,penggusuran tanpa etika,serta pengusiran kaki lima tanpa solusi.Target dari team TRAS sendiri akan mendulang suara suara pemula.

Relawan relawan yang bergabung dalam TRAS adalah pemuda dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan menyatukan keinginan untuk menjadikan jakarta sebagai kota yang tenang tanpa ada keributan,sambung Mansur Amin sebagai pembina TRAS.

Jakarta , 23 Oktober 2016.TRAS yang merupakan Tim Relawan Agus Sylvi target sumbangkan suara 500.000 untuk Jakarta, merupakan target Rasional dengan Jumlah pemilih Jakarta mencapai 7.200.000 pemilih, tim yang di bentuk dari gabungan Aktifis gerakan dan masyarakat yang sudah cukup berpengalaman dalam mengalang kekuatan massa sedang bekerja keras untuk dapat menjadi Jakarta yang lebih baik, saat berkunjung ke Sekretariatan di TRAS di Ruko Grand Cempaka para relawan sedang aktif menyusun strategi dan langkah kerja tim dengan Sosial media dan kerja lapangan yang di komandoi saudara Faisal syam yang merupakan tokoh Laskar Luar batang dan saudara Jamran yang keduanya merupakan tokoh perlawanan dari Jakarta Utara, keduanya cukup sederhana dalam menjabarkan bentuk program kerja, menjaring pemilu pemula, masyarakat non partai dan non ormas, kerja nyata dan kebersamaan menjadikan semboyan pencapaian tujuan.

TRAS akan meyakinkan masyarakat Jakarta agar bersama-sama mengusung Agus-Sylvi menjadi pemenang pada pilkada di Jakarta merupakan obsesi masyarakat untuk dapat menjadikan Ibu Kota Negara lebih Manusiawi, santun, beradab dan memberikan pelayanan pada Jakarta yang lebih baik, sosok Agus dan Sylvi sudah tidak di ragukan lagi untuk itu semua.

*_Menangkan.....!!!!!_* Akan menjadi tagline para relawan *TRAS,* untuk setiap masyarakat wajib bersama-sama untuk dapat memenangkan pasangan Agus-Sylvi, sebuah tagline yang menarik dan sebuah ajakan kepada masyarakat untuk memenangkan. Semoga saja TRAS memberikan yang terbaik untuk Jakarta.

  JAKARTA UNTUK RAKYAT

          *AGUS -  SYLVI*

    _*MENANGKAN.....!!!!!*_

Kegagalan Ilmiah Saiful Muzani Research Center: Kritik Atas Hasil Survei Pilgub DKI

(By: Dr. Syahganda Nainggolan, alumni ITB dan FISIP UI)

Saiful Muzani Research Center (SMRC) telah mengeluarkan hasil surveynya tentang "Kinerja Petahana dan Peluang Para Penantang Dalam Pilkada DKI", temuan survey 1-9 Oktober 2016. Hasil survey tersebut antara lain, (1) Elektabilitas Ahok Jarot 45,4%, Agus Sylvi 22,4%, Anis Sandi 20,7% dan belum tahu 11,6%. (2) Kondisi Ekonomi Prov. DKI dan rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu. (3) Pelaksanaan Pemerintahan baik 55%. (4) Sebanyak 9% responden sangat puas dan 66% cukup puas terhadap kinerja Ahok. (5) Citra Ahok lebih tinggi dari kandidat lainnya perihal kejujuran, ketegasan, mampu memimpin Jakarta, berwawasan luas dan perhatian terhadap rakyat. (6) Alasan responden memilih adalah pertama, adalah sudah ada bukti nyata hasil kerjanya, orangnya tegas dan berwibawa, berpengalaman di pemerintahan, orangnya pintar, orangnya bersih, berasal dari keluarga tokoh politik, orangnya perhatian pada rakyat, seagama (muslim), orangnya ganteng/cantik, dan beberapa lagi yang dapat diabaikan.

Research ini diawali dengan hipotesa: (1) Jika ekonomi lebih baik maka pemilih cenderung memilih Petahana. (2) jika pelaksanaan pemerintahan baik dan kinerja Petahana memuaskan maka pemilih cenderung memilih Petahana.

Lalu riset ini diakhiri dengan kesimpulan, a.l. argumen prilaku pemilih rasional terlihat dalam kecenderungan pemilih Jakarta. Incumbent sangat dipengaruhi oleh penilaian warga atas kinerjanya. Karena kinerja incumbent secara umum dinilai positif maka pasangan incumbent untuk sementara ini unggul atas pasangannya (selisih 23%).

*Kegagalan Konseptual dan Kegagalan Metodologi*

Hasil reset SMRC ini semula dikecam Denny JA, LSI, karena jumlah respondennya melebihi 100% dalam merespon kuesioner, spt dalam kuesioner elektabilitas, kondisi perekonomian dki, kinerja wakil gubernur, pilihan kepada 3 pasangan calon dan bahkan 99% pada kondisi perekonomian rumah tangga. Kritik Denny ini bisa termaafkan jika asumsi baik diberikan kepada SMRC bahwa kesalahan angka angka tersebut hanyalah bersifat teknis semata, karena mungkin tabulasi data dilakukan secara manual bukan computerized.

Meskipun secara logik, dijaman sekarang ini mahasiswa tingkat satu pun seharusnya sudah menggunakan program excel atau spss yang memungkinkan perhitungan sangat teliti yang dilakukan program komputer secara cepat dan tepat.

Ketertarikan saya adalah soal konsep dan metodologi. Biarkanlah urusan ketidak telitian kita serahkan kepada pembaca survey.

Secara konseptual, SMRC gagal (1) menjelaskan konstruk secara jelas tentang "Voting Behavior",  2) gagal menjelaskan jumlah variabel2  independen. (3) gagal menjelaskan hubungan antara variabel2 penelitian.

Dalam konsep "voting behaviour", SMRC berusaha memasukkan "rational choice" sebagai satu satunya alasan responden memilih. Dan itu bersifat instrumental semata, bukan psikologis. Di sini terjadi kebingungan antara konsep rational choice yang biasa digunakan dalam ilmu mikro ekonomi vs. ilmu politik. Padahal, dalam ilmu politik, pertimbangan memilih seseorang terkait dengan orientasi dalam isu spesifik pada kebijakan publik; evaluasi atas kinerja Petahana/incumbent dan evaluasi atas karakteristik kandidat. Dengan catatan orientasi dan evaluasi ini dipengaruhi oleh faktor identifikasi atas partai pendukung dan orientasi ideologi secara umum. ( www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/instructors/setups/voting.jsp ).

Suatu penelitian lain "Does The Media Matter"?, dari Yale University, departemen ekonomi, tentang mengukur efek media pada voting behaviour, pada thn 2006, juga melihat "political attitude" dan "knowledge of news and events" saling berkaitan dengan "voting behaviour" tersebut. Jadi konstruk "Voting Behavior" yang diketengahkan SMRC masih perlu dipertanyakan landasan teoritiknya.

Keanehan SMRC berlanjut ketika tidak konsisten terhadap konstruk dan variabel penelitian. Ada dua hal penting terkait hal ini, pertama, apakah mungkin menanyakan langsung pada responden tentang keberhasilan ekonomi dan kinerja Petahana/incumbent, tanpa ada _intervening variabel_ atau _moderating variabel_ berupa _knowledge of news and events_.  Secara teoritis menilai suatu keberhasilan ekonomi skala DKI dan keberhasilan kinerja tentu membutuhkan pengetahuan yang mumpuni dari responden.

Kedua, mengapa tiba2 SMRC memunculkan variabel lain dalam seperti citra dan sikap kepemimpinan, tingkat popularitas dan kualitas personal kandidat?

Bukankah sejak awal SMRC dan pada kesimpulannya ingin membuktikan bahwa variabel yang ingin dibuktikan hanyalah yang instrumental dan rasional?

Disinilah akhirnya kegagalan konseptual riset SMRC. Membingungkan. Sulit mencari variabel yang hendak diukur dan menentukan hipotesa yang ingin dibuktikan.

*Kegagalan metodologi*

Wilayah metodologi dalam riset adalah mengoperasionalkan konsep kedalam variabel, dimensi dan menjadi indikator yang hendak diikur;  melakukan pekerjaan "sampling", melakukan survey dan menganalisa data. SMRC melakukan dan atau menemukan, misalnya, relasi antara Agama dan Etnik tertentu dalam memilih. Dalam temuan ini Orang Kristen/Katolik serta orang Cina dan Batak, tidak ada yang memilih pasangan Agus Sylvi. Indikator agama dan etnik ini bisa saja tidak berurusan dengan metodologi jika itu bukan mewakili indikator yang diturunkan dari variabel. Melainkan terkait data demografis pemilih semata. Tetapi ini menjadi urusan metodologi ketika SMRC memasukkan karakteristik Agama dan Etnik dalam "Sampling Frame" diawal penentuan sample.

Kegagalan metodologi juga terjadi ketika SMRC menentukan pendekatan kuantitatif denga Multistage Random Sampling tapi saat bersamaan membuat "sampling frame" dengan "Stratified Probability Testing", yakni proporsi sample sesuai dengan proporsi populasi dengan karakteristik seperti agama dan etnik tsb. Tentu ini sesuatu pekerjaan yang ambisius di luar jangkauan lembaga survey manapun. Kecuali, SMRC meninggalkan random sampling dan beralih ke metoda purposive.

Kembali kepada indikator, misalnya, SMRC gagal mengelompokkan indikator citra dan indikator alasan memilih dalam variabel yang mana? Jika indikator citra sebagai kualitas personal masuk pada variabel independen, berarti  beberapa hal yang non instrumental telah masuk dalam penelitian. Sedangkan alasan memilih, mungkin masuknya dalam wilayah dependent variabel. Jika ini benar, maka alasan instrumental hanya memuat 2 pertanyaan dari 19 pertanyaan, yakni sudah ada bukti nyata hasil kerja dan berpengalaman dipemerintahan. Hal ini agak aneh. Itupun hasil temuan pertanyaan instrumental hanya 38,3%. (Artinya alasan rasional responden dibawah 50% saja.)

Kesimpulan:
1. Riset SMRC tidak memenuhi kaidah kaidah saintifik sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawbakan secara ilmiah.
2. SMRC perlu mendalami lagi konsepsi dan metodologi survey kuantitatif bagi riset sosial

Jakarta , 16 oktober 2016.Nawacita Jokowi,Poin 1: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Poin 4: Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kondisi Hukum Saat Ini

(1) Kondisi hukum saat ini terjadi ketidakpastian, rendahnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum sehingga tidak terbentuk budaya hukum yang baik.

(2) Regulasi tumpang tindih, terjadi inefisiensi dan multi tafsir regulasi (2000-2015 produksi regulasi mencapai 60.263 aturan dalam berbagai bentuk seperti UU, PP, Permen, dsb).

(3) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia (rule of law index Indoensia peringkat 52 dari 68 negara dengan skor 0,52—Sumber The World Justice Project 2015).

(4) Indonesia masih tergolong korup (corruption perseption index Indonesia peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36—data TI 2015).

(5) Penegakan kontrak rendah, berimplikasi pada kepercayaan investor dan lemahnya daya saing (enforcing contract index Indonesia peringkat 170 dari 189 negara dengan skor 35,5—data World Bank 2015).

(6) Maraknya pelbagai kasus penyelundupan (ilegal fishing, narkoba, kasus-kasus dipelabuhan).

Rekomendasi

(1) Pemerintah perlu segera melakukan upaya serius agar kepercayaan publik terhadap hukum kembali pulih.

(2) Perlu komitmen sungguh-sungguh agar seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan (justice for all).

(3) Perlu adanya jaminan kepastian hukum.

Fokus

(1) Penataan regulasi.
(2) Empowering struktur hukum.
(3) Membangun budaya hukum.

Reformasi Hukum menjadi kebutuhan mendesak. Kendati saat ini terkesan terlambat, namun pemerintahan Jokowi perlu memanfaatkan momentum untuk kembali menggelorakan:

(1) Kepercayaan publik  yang sudah dititik nadir tehadap hukum sehingga perlu terobosan dan keseriusan pemerintah.

(2) Memanfaatkan kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

*)Disampaikan dalam Dialog Kebangsaan PB PMII
**) Robikin Emhas, Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)

Jakarta,13 aoktober 2016,Kepolisian RI saat ini tidak boleh berikilah lagi mengusut secara tuntas dugaan penistaan agama  dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 terkait atas QS Al-Maidah Ayat 51.

Perbuatan Ahok  yang telah melakukan penistaan agama itu sudah memenuhi unsur pidana sesuai alat bukti yang sah yakni Video dan pengakuan maaf Ahok, termasuk pernyataan dari Ormas-ormas Islam Besar di Indonesia, serta pejabat dan Lembaga tinggi negara.

Lembaga MUI secara resmi telah mengeluarkan pernyataan sikapnya melalui suratnya, menyatakan Ahok telah menistakan ayat alquran, melecehkan ulama dan perbuatannya telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Dengan adanya lebih dari dua alat bukti tersebut, maka Ahok sudah selayaknya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Kepolisian RI. Adapun KUHAP hanya mensyaratkan cukup dua alat bukti saja seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, terkait dengan pernyataan Ahok yang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat secara luas, serta mengancam timbulnya perpecah belahnya antar kerukunan umat beragama dan keutuhan NKRI, maka ALIANSI BERSAMA RAKYAT 'AKBAR' yang tergabung dalam berbagai aliansi elemen pergerakan rakyat, menyampaikan sikap tuntutan:

1. Mendukung Keputusan Majelis Ulama Indonesia_ (MUI)  secara penuh.

2.  Menuntut institusi Kepolisian untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menangkapnya dalam jangka waktu *1 x 24* jam, untuk mempertangung jawabkan perbuatannya.

3. Menyeruhkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam bersatu  mengadili Ahok, jika institusi Kepolisian RI sebagai penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah siaran pers in disampaikani, semoga Allah Subhanna Wata ala meridhoi perjuangan kita bersama, amiin yra.

*_JUBIR AKBAR_*

Rijal ijal  (Ketua Presidum)

H. Daud   

Martimus Amin

Dolli Yatim

Dondi Rivaldi

By : k3n

Jakarta,07 Oktober 2016.Berbagai elemen masyarakat jakarta berkumpul di Bareskrim Polda Metro Jaya guna melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama dalam dugaan tindak pidana penistaan agama.

Ahok di laporkan ke bareskrim polda metro jaya karna dugaan penistaan agama saat penyampaian pidato dalam sebuah acara di kepulauan seribu.

Masyarakat berkumpul di bareskrim polda metro jaya pada 07 oktober 2016 pukul 14.00 WIB.Pihak pelapor yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai organisasi agama menuntut agar pihak kepolisian segera menindak lanjuti laporan yang mereka sampaikan karna kasus ini sudah menyangkut persoalan aqidah.

Rijal ijal ( Ketua Umum KOBAR ) salah satu pelapor dugaan penistaan agama yang di lakukan oleh Basuki Tjahya Purnama mengungkapkan bahwa polisi harus tegas dalam menyelesaikan kasus ini dan ahok harus segera di tangkap.

Selain itu statement gubernur DKI Jakarta itu di anggap sudah menciptakan konflik antar umat beragama.karna dengan statement yang di lontarkan oleh ahok,masyarakat muslim bisa tersulut emosi,pungkas rijal.

Ada sekitar 35 organisasi masyarakat yang hadir di bareskrim sore tadi.mereka berharap pihak kepolisian untuk menangkap basuki tjahya purnama,dan jika pihak kepolisan tidak mampu menangkap ahok,maka masyarakat yang akan menangkap ahok.|| k3n

Jakarta - 07 Oktober 2016.Pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Rabu (30/9) lalu di Kepulauan Seribu, dipersoalkan banyak pihak. Ahok menyelipkan pernyataan yang dianggap melecehkan umat Islam soal 'dibohongi pakai Surat Al Maidah 51,QS.

Keluarga besar Pakta (paguyuban anak Jakarta) sebagai elemen masyarakat yang kontra terhadap pemerintahan yang tidak pro Rakyat melakukan Protes keras atas ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang melecehkan ayat suci Al Qur'an dengan kalimat "dibohongi pake surat Al Maidah ayat 51", pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Pulau Seribu yang di publikasikan pada tanggal 27 September 2016.Berikut transkripnya pada video yang diunggah Channel YouTube Berita AHOK Terbaru video resmi dari Pemprov DKI pada menit 22:26 sampai menit 23:00. (Video dimaksud sudah tidak ada di Youtube).

"jadi nggak usah pikiran,'ah...nanti kalo nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', nggak!. Saya (Ahok) masih terpilih sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya (Ahok), ya kan!. Dibohongin pake surat Al Maidah ayat 51, macem - macem itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu nggak bisa milih nih,'karena saya (bapak ibu) takut masuk neraka', nggak apa-apa".

M Iben Darto sebagai Ketua Umum PAKTA  menjelaskan bahwa sekarang sudah terlihat dengan jelas  siapa yang malanggar uud 45 dan pancasila dengan melecehkan ayat suci al quran yang merupakan kitab umat islam. Jadi wajar kalau ahok bukan pancasilais namun dia adalah pembawa petaka bagi warga jakarta dan mungkin juga PKI malam.

Wasekjen AKBAR ( Aksi Bersama Rakyat ) ini juga menjabarkan bahwa belum lama dan masih tergiang di telinga kita ketika petahana kebakaran jenggot ketika mengatakan Bamus betawi dianggap menebarkan sara yg melanggar uud 45 dan pancasila. Untuk itu siapa yang waras kami sebagai warga betawi (putra daerah) atau si ahok yg bacot nya kaya kaleng rombeng. Nampak kepanikan petahana alias ahok takut tidak terpilih dalam pilgub maka memghalalkan segala cara mirip gaya PKI.

Sehubungan dengan hal tersebut lawan ahok adalah jihad demi tegak nya uud 45 dan pancasila. Dengan ini saya selaku ketua umum PAKTA ( PAGUYUBAN ANAK JAKARTA ) menyerukan agar warga betawi khususnya dan warga jakarta pada umum nya untuk  mengharamkan
jika memilih petahana dalam pilgub mendatang..Allahu akbar,pungkas iben yang juga salah satu pengurus di Bamus Betawi.||k3n

Bukan Pesta demokrasi kalau costnya rendah. Konon Pemilukada cluster II menghabiskan biaya penyelenggaraan sekitar 4,16 T yg terdiri dari 1,58 T untuk 7 Propinsi, 2,2 T untuk 76 Kabupaten & 370,27 M untuk 18 Kota.

Ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Paslon, baik itu yang bersumber dari pribadi masing-masing Paslon, dari Pemodal, dari pendukung & simpatisan.

Kita juga tau bahwa setiap Parpol memiliki Visi, Misi & tujuan yang telah tertuang dalam AD-ART nya. Nah, Semestinya pertimbangan utamanya ketika memilih & menetapkan Kandidat yang akan diusungnya, mesti memilih personal yang telah terintegrasi dengan Visi-Misi Partainya. Namun faktanya, transaksi komitmen & transaksi material menjadi permainan dibelakang layar yang sangat menentukan, berikut popularitas/elaktibilitas calon sebagai perekatnya.

Faktanya juga, selama ini Parpol-parpol nyaris tak pernah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki konpotensi untuk menentukan haluan politiknya. Yang penting secara struktural & lini telah memenuhi standar adminitrasi, artinya asal ada pengurus disetiap lini & struktur.

Realitas itu secara tidak langsung namun tegas mengisaratkan kepada kita, bahwa sejatinya keberadaan Parpol dinegri ini -  hanyalah sebuah instrumen bagi para koorporat, Kartel atau sejenisnya - untuk menancapkan kepentinganya secara tidak langsung, namun hasilnya berdampak langsung & memuaskan.

Contoh kasus, Jika Benar For DKI-1 merupakan instrumen Aseng & Asing dalam merebut posisi kunci strategis, maka bisa dipastikan - biayanya non limit - tanpa batas yang penting menang. Karena sejatinya bukan pertarugan 3A, tapi pertarungan antar komunitas negri Tirai bambu & Negri PamanSam. Nuansa idealogis yang terintegrasi dengan kepentingan dalam tanda petik "Bisnis", adalah alasan untuk menetapkan biaya For DKI-1 non limit.

Jadi wajarlah jika angka Gloput bukan saja berasal dari masyarakat yang apatis & sudah Muak, tapi justru berasal juga dari kaum intelek - akademis karena kesadaran rasionalnya. Bahkan kesadaran itu banyak yang terintegrasi dengan kesadaran keyakinannya.

DAN APAKAH KITA MASIH BISA BERHARAP DARI PEMIMPIN HASIL DEMOKRASI...??????? || k3n

Oleh : POROS DJAKARTA

Jakarta,20 September 2016. Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Presiden JOKOWI melalui Kabinet Kerja , tidak pernah berhenti Membuat GADUH , hal ini karena leadership dari seorang kepala negara terlalu Lemah , karena seringkali kita (Masyarakat) seakan - akan dibuat bingung oleh kegaduhan tersebut .

Setiap kebijakan yang diputuskan oleh kepala negara seringkali berakhir dengan polemik , dan tidak jarang pula keputusan kepala negara kontra diktif dengan Menteri .

Akhir - akhir ini yang menjadi tranding Topic adalah Tentang keputusan MenKo Bidang Kemaritiman,Luhut Binsar Pandjaitan , keputusan Luhut unyuk melanjutkan Reklamasi Pulau G,jelas sekali dalam hal ini,MenKo kemaritiman telah Melanggar KONSTITUSI .

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang Berbunyi : "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum."
secara tidak sadar MenKo Bidang kemaritiman  sudah melanggar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT (Tanggal 31 Mei 2016),dan Undang-Undang RI no 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara .

Bukankah persyaratan menjadi Seorang Menteri adalah setia Pada Pancasila sebagai dasar negara  dan Konstitusi ???
Dalam konsep Trias POLITICA,Tupoksi Eksekutif Adalah pelaksana Undang-Undang ???

seharusnya sebelum Menjadi Seorang Menteri,setiap Calon Menteri memahami secara Integral tentang Tupoksi dan Tugas yang diamanahkan,agar kredibilitas seorang menteri tersebut tidak diragukan,dalam keputusannya Menko bidang Kemaritiman ,Luhut Binsar Pandjaitan Inkonstitusional,bahkan telah melakukan Penghinaan terhadap Pengadilan.

sebelumnya Presiden Jokowi pada akhir bulan April lalu telah menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasioanal (BAPPENAS) Untuk mengintegrasikan perencanaan terkait Proyek Reklamasi Teluk Jkarta dan pengembangan terpadu Pesisir ibukota Negara,dan Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh ada pelanggaran dari aturan yang berlaku sehingga harus ada sinkronisasi disemua kementrian dan lembaga agar tidak ada persoalan hukum nantinya .

padahal menurut Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa Kajian proyek pengembangan Terpadu pesisir Ibukota Negara akan selesai pada oktober 2016.

Apabila kita melihat kedua keputusan pejabat negara interpretasinya jelas sangat Kontradiktif . muatan Politis dan kepentingan Kapitalis terkait Reklamasi PULAI G sangat Masive hegemoninya.

Secara Struktur Hirarki,Menteri kedudukannya dibawah Presiden,akan tetapi sepertinya terbalik,dalam Hal Proyek Reklamasi,kedudukan Jabatan  Menteri terkesan lebih tinggi dari jabatan Presiden,Menko Bidang Kemaritiman Skeptis Terhadap Pimpinannya (Presiden).||k3n

Di tulis oleh : Arief Syaifuddin

Jakarta-kobar.id Gubernur DKI Jakarta Ahok ternyata gagal urus pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI. Kualitas pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI “rendah”. Banyak asset beralih tangan ke pihak swasta. Pemprov DKI acap kali mengalami kekalahan pada persidangan untuk masalah perolehan aset. Permasalahan asset di Ibukota seakan tidak ada habisnya. Banyak asset tercatat sebagai milik DKI tetapi digunakan atau dikuasai pihak lain. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jakarta memastikan saat ini Pemprov DKI memiliki asset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut, tercatat nilai asset status bermasalah Rp. 30 triliun. Asset bermasalah dimaksud mayoritas berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu. Ahok sendiri hanya bisa menyalahkan fihak lain. Tuding BPKAD terlibat kasus lahan DKI. Bahkan mengeluarkan ancaman akan memecat para Walikota tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya. Mengacu Perda No. 2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, ada program pengelolaan dan penataan asset daerah. Indikator akan dicapai al: (1) Meningkatnya jumlah gedung/bangunan dan asset bergerak lain diasuransikan; (2) Meningkatnya jumlah perolehan dan hasil pengelolaan asset daerah. Indikator kinerja penanganan pertanahan dan asset al.: jumlah penanganan pertanahan dan asset Pemerintah sercara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan). Perda No.2 Tahun 2012 menunjukkan kondisi 2012 telah tercapai penangan 250 sengketa. Kemudian untuk 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 ditargetkan penanganan masing2 250 sengketa. Selama 2013-2017 total target penanganan 1500 sengketa. Berhasilkah Ahok mencapai target ? Ternyata, TIDAK ? Ahok gagal. Inilah data, fakta dan angka kegagalan Ahok dimaksud. Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2014 menunjukkan, banyak aset milik DKI telah berpindah ke tangan fihak swasta. Nilanya mencapai Rp.259,05 miliar. Perpindahan aset ini terjadi setelah DKI kalah gugatan di pengadilan. Di lain fihak, data dihimpun Bisnis menunjukkan, pada 2014 terdapat 35 bidang tanah seluas 1.538.972 meter persegi milik DKI dengan nilai Rp.7,976 triliun digugat oleh pihak swasta. Dari jumlah tersebut, 11 bidang tanah sudah dimenangkan pihak swasta. Total aset berpindah kepada pihak swasta ini mencapai Rp. 259 miliar. Selanjutnya BPK pada 2015 melaporkan, Pemprov DKI dinyatakan tidak dapat memelihara aset daerah. Manajemen aset DKI masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan. Kelemahan tersebut di antaranya: tanah dan bangunan milik DKI seluas 2,72 juta M2. Aset ini masih dalam sengketa/dikuasai/dijual pihak lain. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah atau bangunan senilai Rp 8,11 triliun. Bahkan pengelolaan rumah susun (Rusun) sebagai solusi penggusuran juga tidak sesuai harapan. BPK menilai langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota serta pengelolaan aset, termasuk di daerah pinggiran Jakarta. (Merdeka.com, Oktober 2015). Hasil audit BPK mencakup 70 temuan terkait permasalahan asset senilai kurang lebih Rp. 495 miliyar. Salah satu kasus, yakni transaksi pengadaan lahan proyek Rusun Cengkareng. Banyak kejanggalan dalam temuan tersebut. BPK menemukan Pemprov membeli tanah senilai Rp. 648 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno, mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Setelah ditelisik ternyata tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI. Proses ini aneh. Bagaimana bisa terjadi Ahok sampai tidak mengetahui, tanah dibeli merupakan asset DKI. Tidak hanya itu, tanah seluas 4,6 Hektar itu juga terbukti memiliki rekam jejak bermasalah. Bukan hanya dimiliki SHMnya oleh Toeti, namun juga pernah digugat oleh PT. Sinar Ganda milik DL. Sitorus. Pada 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak gugatan PT. Sinar Ganda terhadap Dinas KPKP. Kasus ini menyebabkan Ahok diperiksa Bareskim Polri beberap jam sebagai saksi. Kasus lain adalah pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Diperkirakan telah terjadi pengelembungan NJOP sehingga merugikaan negaar sekitar Rp. 181 miliar. Ada dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dinilai tanah dibeli Pemprov DKI itu adalah tanah negara. Dalam arti, Pemprov DKI membeli asset milik sendiri. Diduga Ahok terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Kasus berikutnya adalah lahan Taman BMW di Tanjung Priok. Kasus ini berkepanjangan dan bergulir lama di pengadilan karena adanya gugatan ke pengadilan. Diduga Ahok juga terlibat untuk memihak kepentingan Pengembang Podomoro sebagai fihak bersengketa. Rendahnya kualitas dan lemahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini juga diakui DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melayangkan kritik, buruknya pengelolaan/manajemen asset milik DKI selama ini. Untuk membantu Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan asset lebih baik, DPRD membentuk panitia kerja (Panja). Tugas Panja akan menelusuri indikasi adanya kerugian negara. Salah satu fokus Panja akan mengungkap permaslahan asset DKI. Dari fihak Pemprov sendiri mengakui rendahnya dan melahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini. Sebagai contoh, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) mengungkapkan ada 2.800 dari 5.800an bidang tanah belum bersertifikat. Beragam alasan diajukan, di antaranya: 1). Soal dokumen, 2). Soal pencatatan; 3). Pemanfaatan lahan tidak maksimal; 4). Soal pengamanan; 5). Sulitnya mengelola asset terpusat; 6). Penghapusan Biro Perlengkapan dan Badan Perlengkapan kemudian dilebur ke dalam BPKAD; 6). Instansi di Pemprov DKI lebih suka pengadaan lahan baru ketimbang memanfaatkan lahan yang ada. Target penangan sengketa diharapkan tercapai 2013 (250 sengketa), 2014 (250 sengketa), 2015 (250 sengketa), dan bahkan 2016 (250 sengketa) tidak tercapai. Untuk 2016 saja, Ahok baru fokus pada “pendataan” semua asset DKI selama ini banyak terbengkalai. Kesimpulan, dari urusan pengelolaan dan perlindungan asset DKI selama ini, Ahok gagal mencapai target. Ahok gagal kelola dan lindungi asset DKI. Hal ini dapat menjadi salah satu, bukan satu-satunya, alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI. Jika terus menjadi Gubernur, bisa jadi, kasus pembelian asset milik sendiri akan terus berlangsung sembari mengorbankan kepentingan negara dan rakyat DKI. Sebaliknya, di bawah Ahok sengketa tanah milik DKI terus kalah di pengadilan, sembari mengutamakan kepentingan pengembang atau korporasi sebagai prilaku "Korupsi Sandera Negara" suatu tindak pidana korupsi melibatkan korporet, penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, lawyer, media massa, bahkan LSM. Mereka bekerjasama menerbitkan kebijakan maupun regulasi sehingga negara dirugikan. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS, Network for South East Asian Studies).

Jakarta-kobar.id

LAGI2 KAMBING HITAM DAN LEMPAR KESALAHAN PADA ANAK BUAH

Sudah tdk terhitung berapa kali Ahok mengkambinghitam kan dan menyalahkan anak buah untuk menutupi ketidak-mampuannya mengelola Jakarta. Kali ini dia menyampaikan keluhannya melalui "Detik", Selasa 9 Agustus 2016 dg judul "Ada yg Sengaja Gagalkan Anggaran". Ahok mengatakan bahwa "ada beberapa orang di Dinas Tata Air sengaja menghambat pekerjaan supaya penyerapan anggaran kecil, penyimpangan anggaran seperti itu adalah kesengajaan, tujuannya agar kinerja Ahok tercitra tdk baik jelang Pilgub 2017, akhirnya orang tak tertarik memilih Ahok". Selanjutnya Ahok mengatakan bahwa "kelambatan penyerapan anggaran itu terjadi di Dinas Tata Air dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, akibatnya belanja anggaran tidak terealisasi, memang ini BPPBJ kami bermasalah, pengadaan barang & jasa total ngaco tapi halus mainnya". Apakah benar demikian ? Info dari salah satu Pejabat di Dinas Tata Air (tdk mau disebutkan namanya) tidak benar apa yg dikatakan oleh Ahok tsb, "tidak ada PNS apalagi pejabat di Dinas Tata Air yg sengaja menghambat penyerapan anggaran, sampai Agustus ini penyerapan anggaran Dinas Tata Air memang masih rendah, tetapi rendahnya penyerapan anggaran tsb dikarenakan bbrp proyek belum selesai lelang di BPPBJ, begitu lelang selesai segera pekerjaan proyek bisa dilaksanakan dan penyerapan anggaran pasti akan naik", demikian keterangan dari salah satu Pejabat Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu informasi yg didapat dari BPPBJ DKI Jakarta "bahwa lelang pengadaan barang & jasa memang masih dalam proses, krn ada bbrp pekerjaan harus dilakukan konsolidasi lelang (penggabungan bbrp paket kegiatan), konsolidasi lelang ini sebenarnya atas petunjuk Ahok sendiri dg tujuan agar pemenang lelang diharapkan rekanan besar atau dari BUMN dan bukan rekanan abal2, proses ini memerlukan waktu, tetapi bukan faktor kesengajaan utk memperlambat penyerapan anggaran, apalagi bermaksud utk mencitrakan Ahok negatif, tidak sama sekali". Apakah Ahok tidak tahu hal ini ? Ahok pasti tahu persoalan ini, tetapi Ahok sengaja melemparkan persoalan ini jauh2 hari, karena dia sdh memprediksi bhw penyerapan anggaran tahun 2016 ini juga tdk jauh berbeda dg tahun2 sebelumnya yg masih sangat rendah. Nanti di akhir tahun anggaran 2016 Ahok tinggal melemparkan kesalahan rendahnya penyerapan anggaran ini kepada anak buahnya. Ahok sengaja melakukan pra kondisi se-olah2 ada anak buahnya mau "ngerjain dia". Ini dilakukan Ahok sebagai persiapan nantinya dia melakukan pembelaan diri bhw penyerapan APBD DKI Th 2016 juga rendah adalah kesalahan anak buahnya, ini jelas Ahok sangst "culas". Tetapi Ahok lupa bahwa kinerja anak buahnya juga menjadi tanggungjawabnya sebagai pimpinan, anak buah tidak beres karena pimpinan tdk "becus" memimpin. Lagi pula sesungguhnya Ahok sangat tdk masuk akal jika dia mencurigai anak buahnya akan "mengerjai" dia, karena bukankah pejabat-pejabat DKI saat ini (termasuk Dinas Tata Air dan BPPBJ) adalah orang yg dia pilih sendiri, setelah beberapa kali dia melakukan bongkar pasang? Bahkan semua pejabat baik ess 2, 3, dan ess 4 Pemprov DKI Jakarta tidak akan dilantik jika tidak disaring terlebih dahulu oleh Tim Gub (MS dkk), yg kemudian satu per satu diteliti lagi dan ditandatangani oleh Ahok sendiri. Jelas bhw para pejabat di Pemprov DKI Jakarta saatbini adalah orang2 pilihannya sendiri; jadi tdk beralasan jika Ahok mencurigai orang pilihannya sendiri. Memang Ahok sangat pandai memutarbalikan kata, dan selalu anak buah yg dikambinghitamkan kasihan.....(Bank Data NSEAS)

Jakarta,12 September 2016.Menanggapi isu yang beredar mengenai sapi qurban yang di sumbangkan oleh gubernur DKI Jakarta kepada warga luar batang di bantah tegas oleh Mansur Amin selaku sekretaris DKM Masjid Keramat Luar Batang.

Mansur menjelaskan bahwa saat sapi datang ke masjid,itu di terima oleh habib umar yang beliau adalah salah seorang pengurus makam keramat,dan penerimaan itu tanpa sepengetahuan oleh pengurus DKM ( Dewan Kepengurusan Masjid ).

Sesaat setelah pengurus masjid mendapat informasi bahwa ada sapi sumbangan dari pemda masuk,maka pengurus masjid langsung memeriksa ke lokasi.Ketika pengurus melihat bahwa di badan sapi tertulis nama Basuki TP,maka pemgurus langsung bersikap tegas agar sapi di bawa kembali kepada si pengirim,mengenai pengalihan lokasi kami tidak tau menau sama sekali,pungkas Mansur.

Mengenai bukti tanda terima yang beredar,itu memang benar ada dan bukan penguris masjid yang menerima,tapi pengurus makam,dan itu tanpa sepengetahuan pihak pengurus masjid,karna pengurus makam bukan warga asli warga luar batang,tandasnya.

Mansur juga meminta kepada pihak detik.com untuk mengklarifikasi berita yang memberitakan bahwa pengurus masjid menerima sapi sumbangan dari gubernur petahana itu.Mansur memberi waktu kepada detik.com 2 x 24 jam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak pengurus masjid,tutup mansur,jika pihak Detik.com tidak bisa memenuhi permintaan pengurus masjid,maka pihak DKM Masjid Luar batang akan menempuh jalur hukum,tutup sekretaris DKM luar batang itu .|| k3n

Jakarta ,11 September 2016.Sore tadi sekitar pukul 17.30 wib Basuki Tjahya Purnama mengirim 2 ( dua ) ekor sapi qurban untuk di sumbangkan kepada mesjid keramat luar batang,jakarta utara.

Sekretaris DKM masjid luar batang mansur amin mengatakan bahwa tidak semudah apa yang ada di pikiran ahok untuk menyumbangkan hewan qurban,islam punya syarat dan ketentuan yang harus di jalankan.

Selain itu mansur juga mengatakan bahwa selama ini gubernur DKI Jakarta telah banyak menyakiti hati dan mendzolimi masyarakat DKI Jakarta,baik itu berupa kebijakan maupun ucapan kotor yang sering di lontarkan oleh gubernur DKI itu.

Jangan berfikiran kalau masyarakat bisa di rayu atau di bujuk hanya dengan sumbangan sapi.Masyarakat punya harga diri yang tak bisa di hargai dengan uang atau barang,tandasnya.

Mansur juga menjelaskan bahwa ia menangkap tanda bahwa apa yang di lakukan oleh ahok ini adalah di anggap salah satu cara kampanye yang terselubung guna mencari simpati dan suara.

Masyarakat jakarta umumnya serta masyarakat luar batang khusunya menolak tegas pemberian hewan qurban oleh ahok.tegas mansur || k3n

Jakarta 12 September 2016.Tindak tanduk Pemerintahan Pokok-e Jokowi benar benar membahayakan kehidupan bangsa, tapi  aneh mengapa dibiarkan? Ada beberapa hal yang nyata nyata membahayakan kehidupan bangsa dan negara saat ini yang merupakan kebijakan langsung pemerintahan Jokowi:

1. Menghapus batas batas negara baik bidang ekonomi maupun politik. (a) Di bidang investasi Jokowi menghilangkan seluruh kebijakan yang sifatnya melindungi ekonomi, industri nasional dan usaha usaha nasional. Jokowi telah menyerahkan seluruh sektor ekonomi strategis dan sektor penting melalui PERPRES tentang daftar negatif investasi (DNI). Hanya tinggal selokan yang tidak diserahkan penguasaanya kepada asing. (b) Di bidang perdagangan Jokowi telah membuka seluruh ekonomi nasional bagi barang barang impor, sudah tidak ada lagi sektor yang dibatasi impornya. (c) di bidang kependudukan Jokowi telah membuka peluang asing memiliki hak milik atas tanah dan property, memberlakukan bebas visa, dan bahkan akan memberlakukan kewarganegaraan ganda. Ditangan Jokowi Indonesia merupakan rimba belantara dimana yang kuat memakan yang lemah dan negara kuat memangsa Indonesia bulat bulat.

2. Menggadaikan negara dan aset-aset negara bulat bulat dengan cara (a) Menumpuk utang pemerintah secara ugal ugalan untuk mengejar ambisi bagi bagi proyek kepada lingkaran oligarki kekuasaan dengan cara sengaja merancang anggaran yang sangat ambisius agar memiliki kesempatan untuk mengambil utang yang besar. (b) Tidak hanya utang pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) juga dikerahkan untuk mengambil utang luar negeri secara ugal ugalan.  Padahal sekarang ekonomi melemah, Penerimaan pajak melemah, bumn menjelang bangkrut. Bagaimana mungkin dipaksa utang besar untuk memuaskan nafsu pemerintah. Kebijakan menumpuk utang pemerintahan Jokowi adalah pola untuk menyerahkan bulat bulat anggaran pemerintah dan BUMN dalam cengkeranan asing.

3.Jokowi menjalankan kebijakan penghancuran ekonomi rakyat caranya: (a) menggunakan dana pajak untuk mensubsidi BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN). Dana PMN digunakan untuk membiayai swasta melalui kerjasama BUMN dengan swasta atau perusahaan perusahaan milik penguasa dan asing.  selanjutnya BUMN melakukan bisnis komersial kepada rakyat. Semua BUMN menjual produk produk yang mereka hasilkan pada harga mahal untuk menutup biaya investasi, bunga utang, dll. Pendapatan dam daya beli rakyat dikuras dengan harga tol tinggi, ongkos transportasi tinggi, harga energi tinggi. (b) disaat rakyat sudah sekarat, segala bentuk subsidi untuk rakyat dicabut, subsidi listrik dicabut, subsidi pertanian, pendidikan, kesehatan dicabut. Dalam sebuah iklan perusahaan asuransi di KRL JABODETABEK dikatakan bahwa 75 % pendapatan orang indonesia habis untuk biaya kesehatan. Sementara biaya pendidikan dari usia dini sampai universitas telah membumbung tinggi hingga angkasa luar. Ditangan Jokowi penderitaan rakyat akibat mahalnya kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok sudah sempurna..

Padahal Jokowi hanyalah presiden yang dipilih separuh lebih sedikit jumlah pemilih atau hanya sebagian kecil dari warga negara Indonesia. Dia Jokowi dipilih karena janjinya yang sebagian besar sudah diingkarinya. Mengapa dia dibiarkan secepat cahaya mengobral negara ini kepada asing, menghancurkan daya produktifitas rakyat supaya mudah dikuasai asing. Ini adalah sebuah kebodohan yang nyata!

Jakarta,11 September 2016.Pemilukada DKI yang akan di laksanakan februari 2017 mendatang menghadirkan berbagai suasana politik di wilayah jakarta.

Mukai dari sikap gubernur DKI yang mebolak untuk cuti sampai penolakan warga atas kedatangan gubernur di berbagai wilayah jakarta.

Berbeda halnya dengan Yusril,bakal calon yang satu ini bisa dengar namanya di berbagai kalangan masyarakat,mulai dari kalangan elit politik sampai kalangan masyarakat menengah kebawah.

Tokoh ini dikenal masyarakat sebagai tokoh yang melakukan perlawanan terhadap gubernur petahana karna menggunakan jabatan untuk menguntungkan pihak pengembang.

Sama halnya hari ini 11 september 2016 pukul 14.30 wib,masyarakat berkumpul di GOR badminton cempaka putih untuk menyatukan suara  dukung yusril demi kembalikan jakarta ke tangan masyarakat jakarta asli..

Menurut Mansur Amin salah satu Tim Duta Yusril mengatajan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini adalah semata mata demi kemaslahatan masyarakat jakarta,jadi hanya yusril yang mampu mengalahkan ahok baik dari sisi manapun,tandas nya.||k3n

Jakarta,10 September 2016.Cukup sudah rakyat jakarta harus menanggung hantaman banjir,macet, sumpek, gas polusi,  dipimpin oleh penguasa arogan, memaki dan menyakiti hati rakyat kecil. Derita, airmata luka penggusuran tak manusiawi. kini rakyat jakarta kehilangan rasa amannya, kekhawatiran akan masa depan mereka karena hak-hak asasi yang terus ditindas, intimidasi, dan terancam terusir dari tanahnya.

Beni Pramula seorang Ketua pemuda islam Asia Afrika mengatakan bahwa Yusril izha mahendra adalah pilihan tepat bagi jakarta yang dilahirkan dari sejarah bangsa yang merasakan dan turut andil melalui tahapan tahapan perubahan negeri ini, yusril izha mahendra adalah pemimpin yang lahir dari akar kepedihan rakyat yang saat ini tengah terpenjara oleh kepentingan kepenting pemimpin yang zalim, penggusuran terjadi dimana mana merampas hak rakyat yang semakin menjerit di ibu kota ini, maka sudah tentu ibu kota ini harus memliki pemimpin perubahan yang berkarakter, ramah, pengasih, mengayomi, bermartabat, cerdas dan berhati nurani. Pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya.

Selain itu Rijal Ijal ketua umum Komando Barisan Rakyat menyatakan bahwa kita harus realistis melihat siapa kandidat yang melakukan perlawanan terhadap kebringasan dan keganasan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta,maka itulah kandidat yang pantas memimpin DKI Jakarta.

Jakarta butuh calon pemimpin yang memang benar benar turun langsung menolong masyarakat,seperti yang di lihat saat ini hanya Yusril Ihza Mahendra yang melakukan itu,beliau melawan melalui jalur jalur hukum,tandas mantan ketua Pemenangan SBY saat pilpres 2 periode itu.

Di lain sisi Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa beliau siap dan sudah deal untuk turun di pilgub 2017 nanti.kita adalah ibukota negara,tapi kenapa masih banyak masyarakat miskin dan tergusur.Hal yang paling menyedihkan adalah penggusuran di lakukan oleh pemerintah daerah dan tanpa menggunakan prikemanusiaan.seharusnya pemerintah harus belajar UUD 45 pasal 28 tentang warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.selain itu pemerintah daerah DKI juga harus mempelajari apa arti dari pasal 34 UUD 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar di plihara oleh negara,jadi bukan di tindak seenaknya,pungkas pakar hukum tata negara itu. || k3n

Jakarta-Kobar.id
Jakarta Merupakan Miniatur Indonesia. Melihat indonesia lihatlah Jakarta dan memperbaiki Indonesia perbaikilah Jakarta. Jakarta adalah Pusat pemerintahan dan merupakan ibu kota Negara tempat Jutaan Rakyat menyimpan sejuta harapan tentang indonesia yang lebih baik, jakarta adalah tolak ukur penilaian sejauh mana bangsa indonesia merdeka, berdaulat, bermartabat, adil dan makmur.

Numun ironi yang terjadi hari ini jauh panggang dari api. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin melebar, hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Kekuasaan yang sekarang justru ultra liberal, persatuan dan kesatuan terkoyak oleh pemimpin arogan, bahkan belakangan ini kekuasaan menempatkan rakyat sebagai musuhnya. Betapa banyak harta, air mata, darah dan tangis rakyat tumpah akibat penggusuran yang tidak manusiawi. Pemerataan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pengelolaan dan pembangunan kota di kuasai oleh kepentingan asing dan para cukong dan pemilik modal belaka, ibu kota yang seharus nya di tempati dan dikelola oleh anak negeri sendiri, justru kini bak terusir dari tanah leluhurnya sendiri dan justru menjadi tempat yang nyaman untuk si asing yang tidak lagi memiliki tempat di negara nya yang mulai terus menggerus kekayaan bangsa dengan mengusai ibu kota sebagai pusat politik bangsa, tidak ada lagi alasan yang mampu menahan pemuda dan mahasiswa untuk tidak bergerak dan turun tangan bersama rakyat merebut kembali miliknya yang dirampas oleh tangan-tangan Penjajah gaya baru.

Cukup sudah rakyat jakarta harus menanggung hantaman banjir,macet, sumpek, gas polusi,  dipimpin oleh penguasa arogan, memaki dan menyakiti hati rakyat kecil. Derita, airmata luka penggusuran tak manusiawi. kini rakyat jakarta kehilangan rasa amannya, kekhawatiran akan masa depan mereka karena hak-hak asasi yang terus ditindas, intimidasi, dan terancam terusir dari tanahnya.

Yusril izha mahendra adalah pilihan tepat bagi jakarta yang dilahirkan dari sejarah bangsa yang merasakan dan turut andil melalui tahapan tahapan perubahan negeri ini, yusril izha mahendra adalah pemimpin yang lahir dari akar kepedihan rakyat yang saat ini tengah terpenjara oleh kepentingan kepenting pemimpin yang zalim, penggusuran terjadi dimana mana merampas hak rakyat yang semakin menjerit di ibu kota ini, maka sudah tentu ibu kota ini harus memliki pemimpin perubahan yang berkarakter, ramah, pengasih, mengayomi, bermartabat, cerdas dan berhati nurani. Pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya.

Maka pada hari ini. Kami dari Perwakilan Senad mahasiswa/BEM, pemuda dan pelajar dari berbagai latar belakang Universitas/perguruan tinggi, organisasi kepemudaan bersama masyarakat Se DKI Jakarta. Berhimpun, bersatu mengatas namakan relawan GARDA MUDA JAYAKARTA for YUSRIL menyuarakan dukungan untuk yusril izha mahendara turut serta bertarung dan memimpin ibu kota menjadi lebih baik.
Perubahan bangsa ini harus di mulai dari pusat pemerintahan nya dimana pusat pemerintahan akan menjadi tolak ukur sebuah perubahan besar bangsa ini di mulai dari pemimpin dki jakarta yang harus lahir dari rakyat memiliki kemampuan dan itegritas.

Hari ini 10 September 2016 Dengan kesadaran, semangat, ridho dan ikhlas. Kami bersepakat. Bertekad bulat dan berketetapan hati untuk memenangkan Yusril menjadi Gubernur DKI

Jakarta-Kobar.id
Assalamualaikum
Semoga bapak/ibu senantiasa sehat dan dimudahkan dalam semua aktifitas,  Amiin
Kami dari perwakilan senat Mahasiswa dari berbagai Universitas/Perguruan Tinggi Se-DKI Jakarta, bersma organisasi kepemudaan dan Masyarakat Jakarta, jaringan relawan pendukung  Prof.  Yusril Ihza Mahendra (bang yusril) mengundang Bapak/Ibu dalam acara Deklarasi dukungan  Bang Yusril maju dalam pemilukada DKI 2017 pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 10 September 2016
Waktu : 14.30 s.d selesai

Tempat : Jalan utan panjang 3,  jalan F Raya rt 06 rw 05 tempat kantor rw 05 utan panjang. Kemayoran. Jakarta Pusat. Dekat Pasar Jiung.

Demikian undangan ini kami sampaikan,  atas kehadiran Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih
Wassalamu'alaikum.

Terkait undangan yg disampaikan Kawan-kawan Mahasiswa,

Baru dalam sejarah kawan-kawan Mahasiswa berani menentukan pilihan kepada salah satu calon kandidat PILGUB DKI.

Setelah di konfirmasi Kawan-kawan mahasiswa menyatakan dukungannya Terhadap Prof.Yusril Ihza Mahendra untuk maju sebagai Bakal calon Gubernur DKI Jakarta,

Banyak dari kalangan Tokoh Masyarakat menilai Mahasiswa lebih obyektif dalam menentukan pilihan.

Ini adalah sebuah tanda kebangkitan mahasiswa, bahwa mahasiswa kembali kedalam tracknya yg tidak mudah di beli atau diiming-iming oleh sesuatu,

Kita tahu bahwa mahasiswa adalah garda terdepan dalam mengritisi kebijak-bijakan pemerintah,
Apa yg terjadi di DKI Jakarta, akhirnya menuntut mahasiswa turut andil dalam menentukan calon pemimpinnya.

Sosok YIM dinilai mewakili aspirasi rakyat dan khususnya mahasiswa yg menginginkan Jakarta lebih baik,

Jakarta dalam keadaan darurat maka sudah saatnya Mahasiswa Bergerak dan turut andil dalam menentukan yg akan memimpin Jakarta.

Jakarta,08 September 2016.

‘Adik’ saya, yang kuliah di kampus UI akhirnya dipanggil pejabat kampusnya. Besar kemungkinan ia akan mendapat teguran setelah video seruan #tolakahok #tolakpemimpinkafir menjadi viral di media sosial. Beberapa pejabat di kampusnya sepertinya kepanasan dengan aksi heroik adik saya ini.

Depok jelas bukan Jakarta. sehingga ada alasan bagi institusi kampusnya untuk menegur tindakannya. Dan kampus harus netral dari kegiatan politik, maka tindakannya dianggap melanggar kebijakan kampus. Anak muda yang cerdas dan berani itu bukan saja menghadapi  para pejabat di kampusnya, tapi banyak netizen yang sudah membullynya dengan kalimat yang sarkastis.

Aksi anak muda ini dinyatakan bersalah secara administratif, tapi ada sesuatu yang menggigit dari yang ia lakukan. Aksinya mengingatkan kita bahwa selama ini dunia kampus seperti sudah mati suri dari aksi perpolitikan, apalagi yang lantang menyuarakan Islam.

Para civitas academica hari ini kelihatan sibuk dengan dunia mereka sendiri. Bak hidup di menara gading. Kuliah, mengejar prestasi akademik yang cantik, ikut mentor-mentor bisnis sebagai bekal wirausaha nanti, atau mencari untung di dunia hiburan.

Sudah lama orang tua tidak lagi melihat mahasiswa menggedor pagar gedung DPR membela rakyat kecil seperti warga Luar Batang atau Rawa Jati yang kena gusur Ahok. Orang tua juga tidak melihat kelompok mahasiswa melawan kebijakan reklamasi pantai yang sarat kepentingan kapitalisme dan parpol. Lebih sulit lagi melihat mahasiswa muslim turun ke jalan menentang aksi Densus 88 atau revisi UU Antiterorisme. Ya! Orang tua sudah lama tidak lagi menyaksikan itu. Hatta, mahasiswa berideologi kiri juga tidak lagi terdengar meski hanya sekedar sayup-sayup.

Dimanakah mahasiswa?

Mereka banyak berkumpul di dunia hiburan. Mengantri di acara Stand Up Comedy, baik sebagai pengisi atau penikmat. Ada di acara-acara lawakan di layar kaca, ikut audisi menjadi bintang termasuk selebritis berhijab. Di sanalah orang tua sudah banyak melihat mahasiswa berada.

Julien Benda, seorang penulis dan aktivis politik Prancis, dalam bukunya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan menuliskan bahwa para cendekiawan bisa berkhianat ketika mereka bertingkah polah seperti para rezim yang mereka kritik. Itu sudah terbukti, banyak aktivis yang kemarin-kemarin sering turun ke jalan, sekarang duduk nyaman dibangku pemerintahan dan parlemen. Menikmati fasilitas rakyat semaksimal mungkin.

Kini banyak calon intelektual yang bungkam menghadapi kezaliman rezim. Banyak mahasiswa yang tidak mau beranjak dari zona nyaman hidup mereka. Inipun sama dengan bentuk pengkhianatan.

Inilah kemunduran dunia aksi para mahasiswa. Redup dari aksi membela kebenaran, tapi ramai mencari ketenaran dan kenyamanan hidup. Dan inilah yang diidamkan setiap rezim di sepanjang zaman. Dunia yang tak akan bergejolak menghasilkan perubahan karena para calon intelektual hidup di dunia mereka masing-masing, terpisah dari persoalan keumatan.

Itu sudah nampak nyata ketika sejumlah lembaga kemahasiswaan duduk bareng dengan rezim Jokowi, bersantap bersama dengan penuh damai. Saat itu lonceng kematian daya kritis mahasiswa terdengar makin nyata.

Bandingkan dengan sikap seorang anak muda kepada Umar bin Khaththab usai dibay’at menjadi khalifah, ia meminta agar rakyat tidak segan-segan meluruskannya bila keliru. Umar bisa jadi khawatir orang akan takut mengoreksinya karena karakternya yang keras.

Tapi seorang anak muda bersuara lantang, “Wahai Umar jika engkau menyimpang dari kebenaran, maka pedangkulah yang akan meluruskannya!”

Apa yang dilakukan adik saya ini patut dibela dan dibanggakan. Ia membuktikan tidak semua mahasiswa mati suri, tenggelam dalam bangku perkuliahan mengejar prestasi dan prestise. Masih ada mahasiswa yang nalar dan nuraninya kritis dan tulus, berasaskan akidah Islam. Ia berani angkat suara menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya sebagai mahasiswa dan sebagai muslim.

Heran jika kemudian orang ramai-ramai membully. Para pembully ini sadar atau tidak sadar sudah menjadi bagian konspirator kejahatan terhadap rakyat, negeri dan agama (Islam). Para pembully ini lebih senang jika mahasiswa kembali mati suri, atau lebur dalam hiruk pikuk dunia hedonisme nan liberal.

Bila para pembully itu muslim, mereka sudah mengkhianati prinsip hidup sebagai muslim, dimana pilar hidup seorang muslim semestinya adalah halal dan haram, bukan demokrasi. Apalagi menghamba pada sosok pimpinan yang tak pernah berpihak pada Islam maupun rakyat banyak.

Adik saya, Yunas dan Boby, ini menggebrak kampusnya untuk kemudian diperlakukan dengan tidak adil. Karena salah satu kampus UI sendiri membiarkan Laboratorium Psikologi UI yang dipimpin Hamdi Muluk merekomondasikan Ahok sebagai calon gubernur ketimbang yang lain. Mari kita bertanya, apakah sikap Hamdi Muluk dan Lab Psikologi UI itu mencerminkan UI? Bila kemudian dikatakan itu adalah fakta, bukankah isi seruan adik saya juga fakta?

Demikian
Oleh : Iwan Yanuar

Jakarta 08 September 2016.Ahok tak layak Gubernur DKI Jakarta. Salah satu alasan, dimata tokoh nasional sebagai kata kasar, arogan, busuk dan bandit. Kata kasar dari mulut Ahok, antara lain: bajingan, bego, dan brengsek, tai’, Panggil Nenek Gua Dong, sudah miskin, belagu, dll.

1. Dimata Tontowi Yahya, Ang DPR-RI: Ahok melanggar etika sopan santun warga Indonesia yang ketimuran dan dikenal beretika. “Jangan salahkan anak-anak kita ngomong ke orang tua ‘lu bajingan,dasar maling lu’, “ ujar Tontowi.

2. Dimata Yesaya Pariadji,Pendeta: Yesaya adalah seorang Pendeta Ternama di Indonesia, Pemimpin sidang jemaat keagamaan Gereja Tiberias. Ia menilai, Ahok sebagai “sosok pemimpin busuk”. Ahok adalah orang yang jauh dari kasih Tuhan Yesus. Ucapanya mencerminkan perangai kebusukan dibalik orang orang banyak. ia bersembunyi dibalik pembelaan kata kata membela hak-hak rakyat, namun mengumbar kata kata busuk tidak pantas didengar oleh anak anak Tuhan. Ditekankan. semestinya Ahok tidak perlu menunjukkan ketegasan dengan sikap dan perkataan keras dan kasar. Yesaya pun memberikan contoh pemimpin seperti Ali Sadikin dan Sutioso. Jika ingin menjadi pemimpin tegas tidak harus berkata kata seperti itu, contoh saja dua Gubernur terdahulu Ali Sadikin dan Sutioso. Berkat jasa kedua pemimpin tersebutlah Jakarta jadi lebih baik, kawasan penghijauan Jakarta pun terealisasikan, sarana masal transportasi busway pun dicanangkan, kepercayaan investor asing pun bergeliat, bahkan pembatasan bajaj pun terlaksanakan,” lanjutnya. Yesaya pun mengapresiasi dua sosok tersebut sebagai pemimpin teladan di Jakarta. Ali Sadikin dan Sutioso mereka adalah pemimpin yang tegas, cakap dan tidak korup namun mereka tidak pernah mengumbar kata kata binatang,” sambung Yesaya.Jika Ahok tidak bisa lagi menjadi pemimpin mampu memberikan teladan bagi warganya, maka sebaiknya ia mundur dari jabatannya itu.

3. Dimata Seto Mulyadi, Psikolog: Perilaku Ahok kerap berbicara kasar di depan publik dinilai tidak sesuai dengan norma-norma budaya Indonesia. Budaya Indonesia mengajarkan sopan-santun dan kerendahan hati dalam menghadapi dan menyampaikan suatu permasalahan, apalagi di depan khalayak ramai. Aktivis pemerhati anak, Seto Mulyadi menilai gaya bicara Ahok cenderung kasar dan ceplas-ceplos dinilai tidak bisa dijadikan contoh baik, terutama bagi anak anak. Apalagi anak di bawah umur belum mengerti soal dinamika terjadi di pemerintahan. Gaya bicara Ahok bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di Jakarta. Sifat meledak-ledak itu merupakan contoh tidak baik bagi anak-anak.

4. Dimata Amien Rais, Mantan Ketua MPR: Ahok sangat arogan, senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait kasus RSSW. Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin lantaran sikapnya kerap “nyeleneh” dan memicu timbulnya kontoversial. Jangankan Presiden, Gubernur saja bagi Amen kurang pantas. Ahok adalah satu-satunya pemimpin merasa paling benar dan ingin memborong kebenaran menurut kacamatanya sendiri. Ahok adalah sosok manusia memiliki sifat beringas, bengis dan hampir-hampir seperti bandit. Sebagai pemimpin Ahok tidak pro terhadap rakyat kecil. Ahok harus dilawan karena sudah kelewatan menjalankan tugasnya. Selain itu, Ahok juga antek pemodal.

5. Dimata Wenny Warouw, Ang Komisi III DPR: Pernyataan Ahok menyebut audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) "ngaco" menunjukkan dirinya tak punya etika.

6. Dimata Emrus Sihombing, Pakar komunikasi politik: Pada Rapat Panitia Angket DPRD DKI. mengaku bila gaya Ahok itu luar biasa, sehingga masyarakat Ibukota menganggap Ahok merupakan pemimpin transparan. Namun, bagi Emrus, hal tersebut tak cukup, apabila tidak memiliki etika. Jangankan jadi Gubernur, menjadi suami di rumah saja tak pantas.

7.Ahok dimata Rizal Ramli, Mantan Menko Maritim: Rizal mendapat laporan Ahok bohong, menggelar inspeksi mendadak ke Pelelangan Ikan Muara Angke, di Jakarta Utara. Rizal sekaligus menggelar dialog dengan kaum nelayan. Ia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Selama ini, salah satu alasan Ahok mempertahankan reklamasi bermasalah adalah proyek tidak akan merugikan nelayan. Terang-terangan Ahok menegaskan, di pantai utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan tangkap yang berarti tidak ada lagi nelayan. Rizal mengklarifikasi langsung kepada kaum nelayan. Di hadapan ratusan nelayanan hadir, Rizal bertanya apakah benar di Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan untuk ditangkap. "Saya mau klarifikasi dulu, ada yang mengatakan nelayan sekitar Jakarta sudah tidak ada. Betul enggak? Saya ingin penjelasan dan klarifikasi," lontar Rizal. Para nelayan kompak menjawab bahwa yang disampaikan Ahok adalah bohong. Perwakilan nelayan mengatakan, nelayan Pantai Utara Jakarta masih sangat aktif. Totalnya sekitar 28 ribu nelayan bila termasuk di Kepulauan Seribu. Satu keluarga nelayan rata-rata memiliki empat anggota keluarga. "Semua itu bohong Pak. Kami masih eksis. Ikannya juga masih ada. Ahok bohong," ujar salah seorang perwakilan. Mendengar itu, Rizal mengaku ada ketidakberesan dalam proses reklamasi di teluk Jakarta mulai dari izin hingga AMDAL. Kejanggalan itu dipertahankan selama bertahun-tahun. Ekosistem ikan-ikan di laut Jakarta terganggu karena limbah sungai dan lumpur mengendap akibat pulau buatan. Beberapa jenis ikan masih hidup di laut Jakarta seperti ikan teri, ikan kembung, dan bebera jenis lain.

8.Dimata Hariman Siregar, Mantan Ketua Dewan Mhs UI: Ahok kutu loncat sejati.Prestasi Ahok hanya mengumpulkan KTP untuk mendukung ambisinya. Kalangan aktivis masyarakat atau aktivis parpol, sebenarnya banyak yang gerah dengan langkah politik Ahok selama ini. Ahok dikenal sebagai kutu loncat sejati. Dia tidak peduli dengan misalnya jasa Partai Gerindra yang susah payah mencalonkannya sebagai Wakil Gubernur DKI. Ahok menjadi anggota Partai PIB pimpinan Dr. Syahrir untuk menjadi Bupati Kabupaten Belitung. Baru setahun keluarga dari PIB ingin menjadi Calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Karena gagal menjadi Calon Gubernur, dia meminta kepada PDIP untuk mendukung dirinya menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara. Namun, PDIP menolak. Lalu dia pindah ke Partai Golkar untuk pencalonan anggota DPR-RI pada Pemilu 2009. Masih menjadi anggota DPR-RI, Ahok mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI dan keluarga dari Golkar masuk ke Partai Gerindra. Setelah berhasil, Ahok keluarga dari Partai Gerindra. Inilah bukti Ahok menggunakan Parpol hanya untuk motip kekuasaan peribadi atau mencari jabatan. Dengan Ahok hanya mengumpulkan KTP untuk mendukung ambisinya. Kalangan aktivis masyarakat atau aktivis parpol, sebenarnya banyak yang gerah dengan langkah politik Ahok selama ini.

KESIMPULAN; Penilaian beberapa tokoh nasional ini bisa menjadi acuan bagi pendukung buta Ahok utk membandingkan persepsi dan sikap positif mereka tentang Ahok. Ada baiknya pendukung buta Ahok juga mengajukan penilaian positif tokoh nasional sebagai pembanding tulisan ini, kalau ada. Tentu tingkat ketokohan setidak-tidaknya selevel anggota DPR di dlm tulisan ini. MEH.