JAKARTA-KOBAR.ID GERAKAN ANTI CINA DI DKI JAKARTA ERA REFORMASI
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua NSEAS, Network for South East Asian Studies)
PENGANTAR
Menjelang keruntuhan Rezim Orde Baru, terjadi Kerusuhan Mei 1998, bukan saja di Ibu Kota Jakarta namun juga di beberapa daerah. Kerusuhan Mei 1998 merupakan puncak terakhir gerakan anti Cina di kalangan kaum pribumi era Orde Baru.
Gerakan anti Cina dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi kolektif. Aksi kolektif ialah tindakan bersama secara spontan, relatif tidak terorganisasi dan hampir tidak dapat diduga sebelumnya.
Pergantian penguasa negara era reformasi dari Suharto, ternyata tidak menghentikan atau menghilangkan begitu saja gerakan anti Cina sekalipun belum termanifetasi dalam konflik manifest (social unrest) seperti kerusuhan Mei 1998.
Telah muncul indikasi gerakan anti Cina di kalangan kaum pribumi kelas menengah dan atas. Indikasi munculnya kembali gerakan anti Cina di DKI Jakarta era reformasi, tidak bisa dihambat dan hanya momentum menentukan. Sikap dan tindakan anti Cina akan menjadi fenomena konflik dan kekerasan (social unrest). Dalam aksi demonstrasi “Anti Ahok” 3 Mei 2016 lalu di Ibukota Jakarta, muncul spanduk bertuliskan “Ganyang Cina”. Belakangan ini, muncul tulisan di beberapa jalan berbunyi al: “Ganyang Cina”. Di dunia medos, juga ada Blogspot “Masyarakat Anti Cina Seluruh Indonesia”, merasa saat ini sudah merasa warga Cina sudah sangat keterlaluan dan mengarah kepada tindakan penjajahan membahayakan kesatuan NKRI. Ada pla Group WA bernama “Gerbang Boemiputra”, acapkali memndiskusikan semangat anti Cina.
Pada level global, gerakan rasial dan anti Cina bermunculan, membawa resonansi ke Indonesia. Fenomena ini bahkan muncul di negara terkenal sebagai negara demokrasi liberal dan penegakkan prinsip kesetaraan, diskriminatif, multikultural dan pluralisme. Indikasi terlihat dari kandungan kampanye Pilpres AS, Donald Trump. Golput di AS tertarik dan mendukung Donald Trump. Di beberapa negara lain juga muncul gerakan anti Cina seperti di Turkey, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Mencermati gerakan anti-Cina di DKI Jakarta era reformasi, terdapat beragam sebab, antara lain: 1. Kebijakan Penguasa Negara; 2. Kesenjangan ekonomi kaum pribumi dan Cina; 3.Berulangnya sejarah anti Cina dan warisan turun temurun; 4. Perilaku Politik Gubernur Ahok; dan, 5. Globalisasi rasialis dan anti Cina sebagai “Semangat Zaman”.
II. SEBAB-SEBAB GERAKAN ANTI CINA DI DKI JAKARTA
Kebijakan Penguasa Negara
Sebab pertama, kebijakan penguasa negara dalam mengelola sumberdaya/kekayaan ekonomi. Kedekatan dengan penguasa, modal besar atau kuatnya jaringan dagang terbukti tak mampu membendung gerakan anti Cina di Indonesia.
Gerakan anti Cina hingga kekerasan memiliki beragam latar belakang, tetapi pada dasarnya hal itu terjadi sebagai akibat kebijakan penguasa negara dalam mengelola sumberdaya/kekayaan ekonomi. Kerusuhan anti Cina sepanjang sejarah Indonesia tidak terlepas dari kebijakan penguasa negara, disamping terjadinya perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia sendiri.
Arti penting dari kerusuhan anti Cina tidak hanya, kerusuhan-kerusuhan itu sering terjadi, tetapi juga karena karakter masyarakat dan struktur ekonomi dibangun penguasa negara. Hubungan tidak harmonis antara etnis Cina dan pribumi sebagai akibat politik rasialis penguasa negara menumbuhkan prasangka-prasangka terhadap Cina. Perbedaan kultural Cina dan Pribumi disertai kurang intensnya interaksi diantara kedua etnis itu turut memperlebar jarak di antara keduanya. Kedekatan Cina dengan penguasa negara menumbuhkan pendapat bahwa mereka juga berprilaku rasialis. Hal ini dikuatkan dengan kondisi sosial masyarakat terjadi selama itu yaitu Cina memiliki kekuasaan dan pengaruh besar khususnya dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Perkembangan politik terjadi turut mempengaruhi hubungan tersebut. Kedekatan dengan penjajah, kesejahteraan lebih baik dan sikap pasif Cina atas perjuangan kaum pribumi menjadikan pihak pribumi menganggap bahwa Cina adalah bukan bagian rakyat Indonesia dan bahkan bagian dari fihak “penjajah” asing. Sehingga ketika terjadi kegoncangan politik maka Cina menjadi sasaran tindak kekerasan kolektif.
Di lain pihak, kalangan pribumi merasa dimarginalkan, disingkirkan, diabaikan oleh pengusaha negara. Terjadilah “kesenjangan” pemilikan kemampuan ekonomi sangat kontras antara si kaya Cina dan si miskin Pribumi. Hal ini bukanlah karena Pribumi tidak memiliki kemampuan ekonomi serta keterampilan produksi, akan tetapi pemarginalan, penyingkiran dan pengabaian kesempatan mendapatkan kepercayaan modal. para bank pelaksana milik Cina tidak memberikan modal ke Pribumi, lebih mengutamakan Cina.
Kebijakan penguasa negara mendekati negara Cina pernah mendorong munculnya gerakan anti Cina di Indonesia. Pada era pemerintahan Soekarno, gerakan anti Cina ini telah muncul, terutama memasuki dekade 1960-an. Ketika itu, para pihak anti China mengecam kedekatan pemerintah Soekarno dengan China Komunis. Kini kalangan pribumi juga mulai mengecam kedekatan Pemerintah Jokowi dengan RRC (Republik Rakyat Cina) karena antara lain merugikan rakyat Indonesia.
Berdasarkan pengalaman Orde baru, Pribumi klas menengah dan atas menilai, pada era reformasi ini kian tejalin hubungan kerjasama antara penguasa negara dan pengusaha China. Hal ini akan mengembalikan posisi penilaian seluruh rakyat Indonesia di era Orde Baru. Pengusaha Cina selalu mendapatkan perhatian penuh dari para penguasa negara serta dukungan penuh dari perbankan Nasional. Padahal penguasa Cina dunia perbankan membuat posisi keuangan negara Indonesia terpuruk dan bahkan mengalami krisis ekonomi sangat berat di tahun 1998. Para penguasa Cina ini mengemplang ribuan triliun rupiah (Kasus BLBI). Para Bank pelaksana milik penguasa Cina menyalahgunakan peruntukan wajar dalam penyaluran kredit dan hanya disalurkan sepihak kepada aktifitas produktif ekonomi milik mereka sendiri. Pada saat menjelang kejatuhan Soeharto, sebagian besar penguasa Cina ini melarikan diri ke Singapura, Hongkong dan RRC. Di mata pribumi, telah terjadi ketimpangan sangat mencolok penguasaan kekayaan dan pendapatan nasional.
Kebijakan Pemerintah Jokowi ini menyebabkan tudingan bahwa penguasa negara (Jokowi ) adalah kaki tangan China makin hari makin kencang ditiupkan. Sebagai contoh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan puluhan ribu pekerja asal China sudah menyerbu Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, puluhan ribu tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu itu tidak memiliki keterampilan. Mengaku tidak anti China, Said Iqbal menunjukkan fakta di lapangan, pekerja RRC tidak terampil dan tak punya skill, Pemerintah bisa berantas. Seperti tukang masak, operator mesin forklifts, puluhan ribu dari RRC langsung.
Memperhatikan beberapa muatan informasi akhir-akhir ini, investasi China cukup besar bergulir dan masuk ke Indonesia beserta sejumlah tenaga kerja RRC masuk secara illegal untuk mendukung investasi China satu paket dengan tenaga kerja RRC, membuat banyak masyarakat Indonesia terperangah dan kaget. Sejatinya, issu serbuan pekerja China ini merupakan issu sudah berhembus sejak lama. Bahkan,sejak awal tahun 2015 issu lebih ekstrim muncul, yakni eksodus besar-besaran jutaan buruh China ke Indonesia sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden. Seluruh issu ini memperkuat sentimen anti China di kalangan kaum pribumi.
Kebijakan penguasana negara mendorong gerakan anti Cina adalah keputusan proyek pembangunan Kereta Api cepat Jakarta-Bandung. Proyek digarap oleh BUMN China, China Railway Construction Corp Ltd (CRCC) ini dianggap hanya menguntungkan China. Beberapa politisi DPR dan pengamat bahkan menganggap proyek ini merupakan bentuk “penjajahan” China terhadap Indonesia.
Selanjutnya kebijakan tiga bank milik negara (BUMN) yakni BNI,Bank Mandiri dan BRI memperoleh pinjaman dari China. Setelah itu, langsung muncul tudingan bahwa pemerintah Jokowi sedang menjaminkan tiga Bank BUMN itu pada RRC guna mendapat pinjaman US$3 miliar.
juga dibuktikan oleh pengkritik pribumi seperti banyak perusahaan China terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur. Beragam proyek infrastruktur menggandeng Negara Cina antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Juag terbukti, Jokowi mengusulkan agar transaksi perdagangan di kawasan ASEAN menggunakan mata uang China, Yuan. Akibatnya, muncul tudingan bahwa Jokowi ingin menjadikan Indonesia bagian dari RRC Pemerintah Jokowi adalah “antek RRC”.
Kesenjangan Ekonomi
Sebab kedua adalah Kesenjangan ekonomi antara Pribumi dan Cina. Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena warga Cina menguasai perekonomian negara sampai dengan hampir 70 persen. Padahal secara kultur dan populasi, warga Cina hanya berjumlah sekitar 5 persen dari jumlah total penduduk Indonesia.
Fenomena kesenjangan sosial tampaknya begitu mewarnai hubungan antara Cina dan Pribumi di Indonesia sehingga stereotip di antara mereka pun kebanyakan negatif, padahal manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk hidup dan berkembang. Cina dan Pribumi sesungguhnya ingin hidup berdampingan secara harmonis. Sementara itu terjadi antara Cina dan Pribumi dalam kehidupan sehari - hari belum terjadi proses pembauran seperti diharapkan serta tampaknya kurang atau bahkan tidak harmonis. Puncaknya, terjadi pada kerusuhan anti Cina, Mei 1998.
Kini DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok, tingkat kesenjangan ekonomi rakyat semakin melebar, yakni dari sejak 2009 hingga tahun 2013, di mana posisi tertingginya 0,39 pada 2012, meningkat menjadi 0,43 pada 2014 dan terus menjadi 0,46 pada 2015 (BPS DKI Jakarta). Karena itu, dapat disimpulkan, dari indikator gini ratio, Ahok telah gagal mengatasi ketimpangan sosial di DKI Jakarta. Bahkan, ada gugatan atas angka gini ratio 0,46 ini. Dianggap angka 0,46 ini semacam pembohongan publik. Angka kesenjangan sosial jauh lebih melebar, diduga mencapai 0,5 sampai dengan 0,6.
Dalam perkembangan ekonomi cepat, mungkin keadaan ekonomi semua kelompok meningkat secara pesat. Kelompok satu mungkin mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, sehingga timbul perasaan kurang di antara anggota kelompok kurang tindak meningkat. Pada gilirannya hal ini dapat menimbulkan antagonisme terhadap kelompok meningkat pesat. Ini merupakan salah satu penjelasan tentang terjadinya kerusuhan anti Cina di Indonesia. Ketidakpuasan tidak hanya timbul dari kekurangan objektif, tetapi juga dari perasaan kurang secara subjektif relatif lebih besar dibandingkan orang lain atau kelompok lain (relative deprivation). Bila orang merasa kurang dibandingkan kelompok lain, mereka akan mengungkapkan kejengkelan dalam bentuk antagonisme kelompok kepemilikan kapital dan modal didominasi ras Cina.
Beberapa persepsi pribumi tentang kesenjangan ekonomi sebagai berikut.
Konglomerat Cina diperkirakan sudah menguasai 85 persen kekayaan ekonomi Indonesia. Pribumi menjadi jongos para tuan besar Cina. Hampir semua di Mal atau Supermarket di setiap kota, Cina berdagang. Gedung perkantoran dikuasai Cina dan karyawan juga kebanayakan Cina. Eksportir hasil bumi keluar negeri dikuasai Cina. Pemilik toko dan tengkulak di perdesaan sudah dikuasai Cina. Pemilik pabrik dan pengusaha besar adalah Cina. Media cetak dan elektronik (TV) dikuasai Cina. Jakarta Barat, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Pusat saat ini sudah dikuasai Cina, sedangkan warga asli pribumi tersingkir. Toko toko Elektronik, Matrial bangunan dan Distributor bahan pokok juga umumnya dikuasai Cina.
Cina mereka sudah menguasai hampir seluruh asset ekonomi Indonesia. Bahkan, boleh dikatakan Cina sudah menguasai Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Mereka sejak zamannya Soeharto hingga SBY selalu banyak mendapat kemudahan dari perbankan, dan akhirnya memeras rakyak dengan cara menaikan harga dagangannya, demi mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, sehingga membuat rakyat bangkrut dan menjadi kere.
Saat ini sudah merasa Cina sudah sangat keterlaluan dan mengarah kepada tindakan penjajahan membahayakan kesatuan NKRI. mereka mengaku juga sebagai Warga Negara Indonesia, ternyata tidak lebih hanya memperkaya diri atau kelompok Cina semata.
Kerusakan mental dan sosialpun selalu di mulai oleh orang orang cina seperti misalnya kebiasaan menyuap pejabat pemerintah, minum minuman kerasm narkoba, sex bebas, dsb. Pola hidup mereka ini selalu diikuti oleh masyarakat lain.
Berulangnya Sejarah Gerakan Anti Cina
Sebab ketiga adalah berulangnya sejarah gerakan anti Cina dan menjadi warisan turun temurun. Kaum pribumi memandang “Cina” sebagai identitas melekat pada diri orang-orang dinilai “licik”, “arogan”, ‘sok jago”, “sombong”, “tertutup” atau “eksklusif “dan “tidak interaktif di masyarakat”. Kebobrokan dan kehancuran moral dan sosialpun selalu dimulai oleh orang-orang Cina.
Prilaku Politik Gubernur DKI Jakarta, Ahok.
Sebab keempat adalah prilaku politik Gubernur DKI Jakarta Ahok (ras Cina). Kalangan pribumi menilai prilaku politik Ahok menyakitkan. Hal ini akan turut memicu ancaman konflik terbuka antara pribumi dan etnis Cina di Ibukota dan pada gilirannya akan beresonansi ke daerah-daerah seantero Indonesia ini. Perilaku politik Ahok secara terbuka menyakitkan ‘hati’ karena menggusur paksa kaum pribumi kelas bawah dan PKL. Dikesankan, Ahok lebih memihak pengembang Cina. Kini masih konflik laten, nanti bisa jadi konflik manifes kekerasan.
Berkali-kali Ahok berbicara kasar dan sembarangan membuat banyak orang tersinggung dan marah. Bahkan terbaru Ahok menuding seluruh pejabat DKI bajingan dan munafik. Caci maki Ahok terhadap warga pribumi ini bukan pertama, tapi sudah tak terhitung banyaknya. Mulai dari ormas Islam seperti FPI dan Muhammadiyah pernah dijulukinya sebagai Munafik, sampai anak sekolah dan pengendara motor disuruhnya ditabrak mati saja jika melanggar aturan. Kebiasaan buruk dan arogansi Ahok ini mengundang gerakan anti Cina, dan memberikan pengaruh terhadap etnis Cina secara keseluruhan.
III. GLOBALISASI RASIALIS DAN ANTI CINA SEBAGAI SEMANGAT ZAMAN
Selama era reformasi, masalah anti Cina tetap tidak terpecahkan. Perkembangan kapitalisme dan liberalisasi makin menambah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin. Penguasa negara semakin berkolusi dan bahkan telah menjadi “penghamba” terhadap korporet Cina melalui penerbitan kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan menguntungkan korporet Cina ini. Bahkan, masalah anti Cina ini diperkuat lagi oleh globalisasi rasialis dan anti Cina. Hal ini dapat dinilai, sebagai semangat zaman tak terhindarkan munculnya gerakan anti Cina lebih dahsyat bahkan menimbulkan kerusuhan sosial (social unrest).
Globalisasi rasialis dan anti Cina ditandai dengan tampilnya Calon Presiden AS, Donald Trump dari Partai Republik. Trump menunjukkan diri sebagai lebih rasialis, berkampanye anti-imigran dan proteksionis perdagangan. Trum berjanji, jika terpilih jadi Presiden Negara Adi Kuasa ini: (1) Melarang orang Muslim masuk Amerika; dan, (2) Bertekad untuk mendeportasi jutaan imigran illegal.
Sikap politik Trump ini ternyata mendapat dukungan tinggi dari Golput. Penelitian Reuters menunjukan, kemungkinan Trump bisa memenangkan Pilpres AS. Kemenangan itu bisa diperoleh melalui suara massa mengambang (floating mass) atau Golput. Orang-orang itu adalah mereka sebelumnya tidak pernah ikut serta dalam proses Pilpres dan menolak memberikan suara mereka.
Di Turkey gerakan anti China juga meletus. Sejumlah demonstrasi di Istanbul untuk menentang perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Uighur beragama Islam. Pelancong Cina diserang dan diganggu.
Hubungan antara Turki dan Cina tegang setelah pemerintah negeri komunis itu melarang Muslim Uighur tinggal di Propinsi Xinjiang beribadah dan menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan. Ratusan pengunjuk rasa menggeruduk kantor Konsulat Cina di Istanbul sambil membawa bendera dan meneriakkan slogan anti-Cina di luar gedung. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera Cina. “Kaum Uighur adalah saudara kami. Mereka dianiaya karena imannya,” tutur Muhammet Gokce, 17 tahun, mengenakan ikat kepala warna biru dengan kalimat “Warga Turki Timur Kalian Tidak Sendiri.”
Di Jepang gerakan anti Cina juga terjadi. Sekitar 1.400 warga Jepang melakukan aksi demo anti Cina. Organisasi konservatif kanan Jepang mengorganisir aksi demo itu. Hal diperkuat dengan sengketa antara Jepang dan Cina tentang Kepulauan Senkaku .
Di Korea Selatan, etnis Cina merupakan imigran terbanyak. Para imigran di Korea Selatan pada umumnya berasal dari negara-negara menengah ke bawah mencari peluang untuk kehidupan lebih baik. Karena mereka datang dari negara-negara miskin, imigran di negara manapun biasanya disalahkan karena mencuri peluang pekerjaan bagi warga Korea Selatan itu sendiri, menyebabkan bahaya, dan membahayakan penduduk, serta mereka umumnya memiliki reputasi buruk. Juga, ketika seorang imigran dan warga pribumi melakukan kejahatan sama, biasanya si imigran lah akan disorot secara berlebihan dalam berita dan bukan si warga asli. Kebetulan, populasi imigran Korea didominasi oleh etnis Cina. Banyaknya imigran Cina adalah salah satu alasan utama untuk rasisme Anti-Cina di Korea Selatan.
Di Vietnam meledak gerakan anti Cina. Rakyat Vietnam sudah muak dan jijik dengan pendatang Cina, menjadi parasit, bahkan mereka mulai mau menjajah negeri Vietnam. Berbagai sektor mereka kuasai. Inilah menjadi faktor meledaknya gerakan anti-Cina di Vietnam semakin besar. Terjadi kerusuhan, dua warga Cina tewas. Seratus lainnya dikabarkan cedera. Beberapa insiden kekerasan terparah terjadi di Provinsi Ha Tinh, pantai tengah Vietnam. Perusahaan asing, khususnya dikelola warga Cina dan Taiwan, dibakar, dijarah, serta dirusak para demonstran. Kemarahan mereka dipicu oleh langkah Beijing membangun kilang minyak dan menyiagakan perlengkapan pengeboran di Laut Cina Selatan diklaim kedua negara sebagai wilayah teritorialnya. Di Thailand juga indikasi anti Cina telah muncul.
Di Malaysia pada 1973 ada kejadian cukup berdarah-darah. Cina Malaysia mau menguasai ekonomi Melayu, tapi Mahathir Muhamad lebih membuat program 25 tahun. Akhirnya, Melayu bisa menyaingi Cina ini sehingga hidup Melayu menjadi sejahtera. Melayu di Malaysia berjumlah 50 persen lebih, Cina sebanyak 22,6 persen dan India 6,7 persen
Baru-baru ini muncul demontrasi “Bersih 4.0” di Kuala Lumpur, menentang PM Malaysian Najib Rajak. Sebagian besar didominasi etnis Cina. Sebagai reaksi atas demonstrasi mayoritas Cina itu, muncul ribuan ras Melayu turun ke jalan-jalan di kota Kulalumpur mencapai 30.000 demonstran pada Rabu 16/9/2015. Mereka menamakan dirinya sebagai Kelompok Kaus Merah pendukung pemerintahan Najib Razak, menuntut eksistensi di segala bidang untuk etnis Melayu dinegaranya sendiri. Demo ini merupakan balasan dan tantangan terhadap demo “Bersih4 anti Najib” digelar sebelumnya. Demo para Kaus Merah ini, sekaligus untuk membuktikan bersatunya kaum etnis Melayu di Malaysia.
Pribumi di Malaysia menentang dominasi Cina. Pribumi merasa keberadaan mereka terancan oleh keberadaan Cina. “Cara hidup Melayu kami terancam. Kami ingin, mendukung Melayu, Nadjib, dan memberitahukan Cina untuk tetap di tempat mereka”, tandas Faisal Nur (23 tahun), salah seorang demonstrator, kepada media massa.
IV. KESIMPULAN
Di era reformasi gerakan anti Cina tidak menghilang begitu saja meskipun belum dalam konflik manifest (social unrest). Indikasi munculnya kembali gerakan anti Cina, tidak bisa dihambat dan hanya momentum menentukan. Sikap dan tindakan anti Cina akan menjadi fenomena konflik dan kekerasan.
Sebab munculnya gerakan anti Cina, yakni: 1. Kebijakan Penguasa Negara; 2. Kesenjangan ekonomi kaum pribumi dan Cina; 3.Berulangnya sejarah anti Cina dan warisan turun temurun; 4. Perilaku Politik Gubernur Ahok; dan, 5. Globalisasi rasialis dan anti Cina sebagai “Semangat Zaman”.
Gerakan anti Cina pada dasarnya terjadi sebagai akibat kebijakan penguasa negara dalam mengelola sumberdaya ekonomi (kekayaan). Kerusuhan anti Cina sepanjang sejarah Indonesia tidak terlepas dari kebijakan penguasa negara, disamping terjadinya perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.
Gerakan anti Cina dipercaya karena kesenjangan ekonomi lebar antara Cina dan pribumi. Kaum pribumi berpersepsi, Konglomerat Cina diperkirakan sudah menguasai 85 persen kekayaan ekonomi Indonesia. Banyak Cina mendapat kemudahan dari perbankan, akhirnya memeras rakyak dengan cara menaikan harga dagangannya, demi mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, sehingga membuat rakyat bangkrut dan menjadi “kere”.
Gerakan anti Cina sebagai berulangnya sejarah dan menjadi warisan turun temurun. Kaum pribumi memandang Cina sebagai identitas melekat pada diri orang dinilai “licik”, “arogan”, ‘sok jago”, “sombong”, “tertutup” dan “tidak interaktif di masyarakat”. Kebobrokan dan kehancuran moral dan sosialpun selalu dimulai oleh Cina. Sebagai misal, kebiasaan menyuap dan menyogok penguasa negara, dll.
Khusus di DKI, prilaku politik Gubernur DKI Jakarta Ahok mempercepat dan memperkuat gerakan anti Cina. Kalangan pribumi menilai prilaku politik Ahok menyakitkan “hati”, karena tutur kata kasar, arogan dan menggusur paksa kelas bawah dan PKL (Pedagang Kali Lima) Pribumi. Dikesankan, Ahok lebih memihak pengusaha Cina.
Gerakan anti Cina ini juga dipercepat dan diperkuat dengan globalisasi rasialis dan anti Cina sebagai semangat zaman seperti kampanye Calon Presiden AS, Donald Trump, aksi anti Cina di Turkey, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, Thailand dan juga Malaysia. Semangat zaman ini akan menjadi lebih terbukti jika Donald Trump berhasil menjadi Presiden Negara Adi Kuasa (super power) AS.
