Komando Barisan Rakyat

Jakarta,30 Agustusn2016, Nelayan tradisional jakarta hari jni mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PT TUN ) jakarta untuk bertemu dengan ketua PTTUN.

Mereka mengantarkan kontra memori banding atas jawaban dari memori banding Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama yang bersikukuh memberi izin kepada PT Muara Samudra Wisesa untuk melakukn project Reklamasi pulau G.

Dalam pertemuan tertutup di ruangan sidang PTTUN tersebut,Fahrul Razi By,SH salah satu anggota Komando Barisan Rakyat menyatakan bahwa PTTUN jakarta harus dan wajib membatalkan project Reklamasi yang di lakukan oleh pihak pengembang karna banyak kerugian yang di timbulkan akibat project yang di izinkan oleh gubernur DKI jakarta tersebut.Upaya banding yang di lakukan ahok tersebut juga di duga memyembunyikan suatu rahasia yang aneh,karna mantan mentri rizal ramli sudah memerintahkan untuk menghentikan pengerjaan project pulau buatan itu,akan tetapi ahok tetap membiarkan pengembang melakukan aktivitas project.

Selain itu Marthin selaku kuasa hukum nelayan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia memaparkan bahwa ada beberapa alasan untuk menolak banding yang di ajukan oleh pemprov jakarta dan PT.MWS.

Alasan pertama bahwa izin reklamasi tidak di dasarkan pada peraturan mengenai Rencana Zona Wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil( RZWP3 ) pihak pengembang juga tidak mengikut partisipati masyarakat dalam perumusan kebijakan pemangunan reklamasi di teluk jakarta.|k3n

Jakatta,31 Agustus 2016,Menjelang Pilkada DKI tahun  2017 nanti nama Prof. DR. Sylviana Murni sdh digadang2 dalam Rapim yg akan dilaksanakan Bamus Betawi sebagai figur Cawagub dlm pilkada DKI Jakarta tahun 2017 nanti.

Menurut Nuraini, S.Pd Ketua Umum Komunitas SIAGA ,Ibu Sylviana Murni sangat layak untuk memimpin Jakarta,Selain dapat mewakili aspirasi dari masyarakat betawi dan beliau merupakan salah satu tokoh intelektual betawi sehingga secara akdemisi beliau dinilai mampu mengatasi problematika yang ada.

Ketua ASMAWI itu jug menjelaskan kalau sylviana juga mempunyai banyak prestasi yang telah teruji di ibu kota jakarta dan sangat cocok jika di sandingkan menjadi wakilnya sandiaga uno.

Wanita yang akrab di panggil mpok kinung itu juga menyatakan kalau jakarta butuh cagub dan cawagub yang mampu dan mengerti bagaimana cara mensejahterakan masyarakat jakarta,bukan menggusur warga asli jakarta ke pinggiran kota.

Jakarta,26 Agustus 2016 . Memperingati peristiwa 2 tahun tragedi patung juda,berbagai elemen masyarakat beserta para tokoh mengadakan acara di seputaran patung kuda jalan medan merdeka barat.

Nanang Qasim mewakili GPII dalam orasinya menyampaikan bahwa proses demokrasi di indonesia hancur dari kebijakan dan kedhaliman sang penguasa. Peristiwa patung kuda merupakan peristiwa bersejarah dalam dinamika politik di indonesia. Dimana di peristiwa patung kuda berdarah banyak kalangan anak bangsa menjadi korban. Aparat kepolisian dengan arogansinya terus memukul anak-anak bangsa.Dua tahun peristiwa patung kuda merupakan potret demokrasi yang tidak sehat tambahnya.

Ahmed dari gerakan Aliansi Tarik Mandat dalam orasinya menyatakan bahwa sistem demokrasi di indonesia di obok-obok oleh para mafia bangsa. Aparat kepolisian mesti ingat peristiwa patung kuda berdarah dimana generasi muda yang berada di patung kuda di pukul dengan membabi buta oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu Rijal selaku Komandan Komando Barisan Rakyat (KOBAR) dalam orasinya mengatakan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan amanah rakyat. Semestinya pemerintah mampu mewujudkan indonesia baru yang bermartabat di mata dunia. Peristiwa patung kuda merupakan pembelajaran bahwa pemilihan umum adalah ujung tombak dari demokrasi dan demokrasi adalah kedaulatan rakyat.

Jendral Purn. Aditya Warman dalam orasinya menyampaikan bahwa peringatan 2 tahun peristiwa patung kuda bukan gerakan makar, tetapi keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Tidak ada gerakan makar dalam Republik ini, tetapi apa yang terjadi di republik ini akibat ulah campur asing. Ekonomi bangsa indonesia dikuasai oleh cina, sehingga sampai sekarang sudah masuk ke dalam ranah jantung Republik.

Oleh karena ini 2 tahun sudah berjalan pemerintahan ini, aset-aset negara sudah berpindah tangan. Dalam orasinya dia menyampaikan kalau sudah tidak sanggup memimpin bangsa ini serahkan mandat kepada yang lebih mampu. Kembali ke undang undang dasar 45 dan pancasila yang murni sebagai solusi bangsa ini di akhir orasinya.

Hadir dalam Aksi tersebut elemen Laskar Merah Putih, GPII, ATM, KOBAR, GTA, Pemuda Tani, GL PRO, GBN, dan Geprindo.

Aliansi indonesia bergerak yang di inisiator oleh Jimmly C.K dalam pers release yang di kirim ke tim redaksi menuntut bahwa :
1. Demokrasi adalah panglima konstitusi NKRI maka perlu di jaga kemurniannya
2. Hentikan proses pemilihan umum kepala daerah 2017 bila tidak terjamin pemilu jujur dan adil.
3. Keberpihakan panitia pengawas pemilu benar-benar independent
4. Hukum mati para pelaku kecurangan pemilu karena merugikan bangsa.
(Zkr).

Jakarta,26 Agustus 2016 Kobar.id , Dua tahun sudah berlalu berita seputar pembacaan putusan sidang perselisihan penghitungan hasil pemilihan umum ( PHPU ) di gedung Mahkamah Konstitusi.

Pada waktu itu MK menolak beberapa permohonan Prabowo-Hatta, termasuk di antaranya tuduhan pilpres berlangsung curang terstruktur, sistematis, dan masif.

Saat itu,ketika pembacaan putusan berlangsung di MK, ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta berunjuk rasa dan berakhir bentrok dengan polisi yang sedikitnya memakan korban luka 9 orang.

Bersamaan dengan itu pula kantor Presiden Terpilih Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota mencekam ketika polisi membubarkan demonstran.

Untuk mengenang kembali peristiwa tersebut,para korban tragedi patung kuda dan tokoh tokoh terkait mengundang seluruh masyarakat indonesia khususnya masyarakat jakarta agar bisa hadir pada acada yang bertemakan " MENGENANG KEMBALI TRAGEDI PATUNG KUDA 2014 yang akan di laksanakan Jumat 26 Agustus 2016 pukul 14.00 sampai dengan selesai.

Acara tersebut akan di laksanakan di jalan merdeka dan akan di hadiri para tokoh antara lain : Purn.Jend Joko Santoso , Ferry Julianto , Rijal Ijal KOBAR , Prof.Yusril Ihza Mahendra , Sandiaga Uno , Purn.Jend Aditya Arman , Sri Bintang Pamungkas , Rahmawati Soekarno Putri , H.Oding ( Bamus Betawi ) , Bim Benyamin , H.Lulung , Purn,Jend Prianto.

Para penyelenggara acara tersebut berharap masyaraat bisa hadir hntuk mengenang bersama kehancuran demokrasi di negri ini. || k3n

Jakarta, kobar.id  . Rabu siang di laksanakan Deklarasi RAR (Rumah Amanah Rakyat). Lokasi RAR  Jl. Cut Nyak Dien No.5, Gondangdia Menteng Jakpus. RAR sebagai kelompok aksi menggunakan 5 (lima) kriteria bagi Gubernur DKI Jakarta yang di nilai tak layak pimpin jakarta.lima kriteria itu Yakni:  1. Jujur, 2. Bersih, 3. Tegas, 4.  Cerdas, dan, 5. Beradab.

Muchtar Effendi Harahap mejelaskan ,Kriteria pertama, “jujur”,  bermakna: a. Orang berkarakteristik benar dan membenarkan hal benar,  bukan pembohong, sesuai perkataan dan perbuatan,  komunikatif, persuasif,  terampil meyakinkan orang, dan bermusyawarah/  bernegoisasi. b. Orang bersikap  selalu berupaya sesuaikan atau cocokkan  Informasi (ucapan dan aturan) dengan fenomena/realitas obyektif”.

Ahok tergolong tak jujur, suka kambinghitamkan fihak lain dan anak buah. Sebagai contoh: 1. Banjir karena PLN mematikan aliran listrik; 2. Banjir karena ada sabotase kulit kabel; 3. Permainan oknum kalau banjir datang;  4. Kemenpora penghambat pembangunan MRT; 5. Kambinghitamkan kelemahan BPK atas Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP);    6. Penerbitan Pergub  karena tak mampu pecahkan masalah;  7. Larangan Pengajian di Monas alasan  Pedagang Kaki Lima (PKL); 8. Gagal mengembangkan Transjakarta, Direktur dipecat;  8. Kalau gagal sebagai calon perorangan Pilkada 2017 karena KPU tak professional; 9. Tuntut Gubernur Foke cuti waktu Pilkada DKI lalu, saat dia Gubernur nuntut tidak harus cuti Pilkada 2017 bahkan ajukan gugatan judicial review UU terkait ke MK;10. Gembor2 mau Cagub  Perorangan  dgn 1 juta KTP dan jelekan parpol korup, ternyata mau jalur parpol  malah  minta2  PDIP dukung dirinya sbg Cagub,tandas Ketua NSEAS ( Ketua Dewan Pendiri NSEAS,  Network for South East Asian Studies ).

Kriteria kedua, “bersih”, bermakna  al:  tak tercemar terkena kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)  dan penyalahgunaan kekuasaan.  Ahok tak memenuhi kriteria ini. Sebagai contoh,  DPRD nilai Ahok melanggar:  1). UU No. 11/2013 Psl 34 ayat 1; 2). UU No. 23/ 2014 ttg Pemda; 3). Satu PP terbit 2008; 4). Menerbitkan Pergub No. 138 ttg Honorarium Anggota TNI/POLRI, melegalkan pemberian dana honorarium kepada personil TNI dan Polri sebesar Rp.288.000,-/ orang (uang saku Rp.250.000 dan makan Rp. 38.000);  5. Pemberian Izin Reklamasi langgar  UU No. 27/ 2007 jo UU No. 1/ 2014, Perpres No. 122/ 2012, dan Permen KP No. 17/ 2013 jo. Permen KP No. 28/ 2014 ttg Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sikap langgar hukum terkhir, yakni Penetapan Walkot Jakut Wahyu Hariyadi tanpa pertimbangan DPRD, diduga melanggar UU No. 29/ 2007 ttg Pprovinsi DKI Jakarta.
Kasus lain adalah pembelian lahan RS Sumber Waras, diduga merugikan negara dan Ahok tak laksanakan atau tak tindaklanjuti Rekomendasi BPK. Selanjutnya, pembelian tanah negara di Cengkareng untuk Rusunawa.

Lanjut nya Kriteria ketiga, “tegas”, bermakna al: orang berprilaku jelas dan terang menderang, konsisten  dgn misi, visi, sasaran, target dan amanah rakyat melalui regulasi, Perda dan bertanggungjawab kuat  laksanakan amanah rakyat.
Ahok juga tak penuhi kriteria ketiga ini. Alasan,: 1. Ahok laksanakan kebijakan tak mengacu Perda No. 2/2012 ttg RPJMD 2013-2017.  Contoh program penataan kawasan kumuh, dilakukan  penggusuran paksa rakyat dan langgar HAM.  Ahok seakan tegas ke rakyat miskin, tapi  menghamba  Konglomerat pengembang Cino. Ahok sampe konflik terbuka dgn Menko Maritim Rizal Ramli krn Menko membatalkan reklamasi utk para pengembang Podomoro. Ia menolak terbuka keputusan Menko.

Kriteria keempat, “cerdas”,  bermakna al:  berkapasitas dan mampu  atasi permasalahan dan tantangan/kendala, punya keahlian (kompetensi)  dan dapat buktikan keberhasilan urus pemerintahan.
Ahok  historis tak mampu urus pemerintahan DKI, indikator al: 1. Rakyat nganggur kian meningkat; 2. Rakyat miskin meningkat terus menerus; 3. Ketimpangan sosial  makin melebar; 4.  Pertumbuhan ekonomi terus merosot dan gagal; 5. Realisasi Belanja Daerah sangat rendah; 6.  Gagal capai IPM dan penghargaan Adipura; 7. Kemacetan terus berlangsung bahkan Kota paling macet se dunia; 8.  Banjir jalan terus,   belum berkurang signifikan; 9. Pembangunan infrastruktur terhenti; 10. Kualitas manajemen dan perlindungan asset Pemerintah rendah; dan, 11. Kinerja sangat buruk dan rapor merah.

Kriteria kelima, “beradab”, bermakna al.: 1. Mempunyai adab, budi bahasa  baik; berlaku sopan; 2. Pribadi berpotensi   berlaku sopan, berakhlak, berbudi pekerti luhur, termasuk dalam gagasan; dan, 4. Orang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa ,dan karsa.

Ahok sangat jauh dari kriteria kelima ini. Alasan, Ahok sering ngeluarkan kata-kata atau tutur kata kotor dan kasar seperti: ‘lu bajingan’, ‘dasar maling lu’, ‘brengsek’, ‘bego’, ‘kalau miskin tahu dirilah’, dan ‘taik’, dll. Tutur kata kotor, kasar dan tak santun  sesungguhnya bertentangan dengan konsep politik demokrasi krn tak bikin  ketenangan dan kejelasan publik. Penyelenggara negara harus tetap menjaga kesantunan .

Kesimpulan, atas lima kriteria RAR (Jujur, Bersih,
Tegas, Cerdas, Beradab), kualitas Ahok "sangat tak layak"  lanjut sebagai  Gubernur DKI. Bahkan, satu kreteria pun Ahok tak bisa penuhi. Para pendukung buta dan pimpinan parpol calon pengusung Ahok Pilkada DKI 2017 harus tahu itu !!! ,tutup odang yang akrap di panggil bung MEH.
By : k3n

Jakarta,23 Agustus 2016 ,kobar.id , Peresmian RPTRA di rusun cipinang besar selatan jatinegara jakarta timur di lakukan oleh Gubernur DKI Jakarta di nilai berlebihan.acara yang di mulai pukul 08.30 wib itu di kawal 2500 personil pengamanan.

Hal ini di nilai sangat berlebihan jika di pandang dalam sudut pengawalan seorang gubernur,karna selain di anggap pemborosan APBD,hal ini juga bisa di katakan bahwa ahok tidak di inginkan rakyat,ungkap irwan salah seorang warga.

Irwan juga mengatakan bahwa ini malah memperlihatkan ketakutan seorang gubernur terhadap rakyatnya.ada apa dan mengapa gubernur takut?pasti ada sebabkan,tandasnya.

Statement ahok yang mengatakan bahwa jika ada yang tidak menginginkan seorang gubernur adalah di anggap melanggar konstitusi,dan itu langsung di bantah oleh irwan karna rakyat melakukan perlawanan terhadap gubernur DKI karna semua kebijakan tidak ada yang pro rakyat.tandasnya.

Dia juga menegaskan bahwa yang melanggar konstitusi sebenarnya adalah gubernurny sendiri,karna tidak menjalankan pemerintahan sesuai UU yang berlaku,buktinya dia tidak mau cuty saat pencalonan gubernur DKI yang saat iji sedang di review di MK,tutupnya.||k3n

Jakarta,kobar.id Klaim Ahok yang mengatakan telah mendapatkan dukungan dari Megawati Soekarno Puteri sebagai Ketua Umum PDI-P dalam pandangan Pengamat Komunikasi Politik Naufal Firman Yursak, tidak lebih sebagai klaim sepihak Ahok, sekaligus menjelaskan gaya komunikasi Ahok yang memang sudah direncanakan alias tidak spontan. Hal tersebut dikatakan Firman pada Diskusi Pilkada yang  diselenggarakan oleh FKPPI DKI Jakarta, Minggu, 21 Agustus 2016, di Jakarta.
“Dalam sudut pandang komunikasi politik, gaya bicara Ahok sudah direncanakan . Ahok secara sadar menggunakan kalimat yang harus menunjukkan dia mendapat legitimasi  dukungan dari kekuatan politik diatasnya”. Ujar Firman. Itu sebabnya seringkali Ahok mengatakan, apa yang dilakukannya sudah dilaporkan kepada Jokowi.
Gaya bicara Ahok yang terkesan spontan padahal sudah direncanakan tersebut termasuk juga saat Ahok menyebut bahasa toilet saat talkshow disalah satu televise swasta beberapa waktu yang lalu. Menurut Firman, bahasa toilet digunakan Ahok untuk menjelaskan kepada publik betapa buruknya perilaku korupsi di DPRD dan pantas disamakan dengan kotoran di toilet. Hal ini tidak lepas dari peran konsultan politik di belakang Ahok. “Ahok sering menggunakan teori spin doctor dalam komunikasi politik. Dan ini bahasa yang lazim digunakka oleh konsultan politik” kata Firman.
Ditempat yang sama, Syahrul Hasan, Pengurus Wilayah Muhammadyah DKI Jakarta mengatakan, gaya bicara Ahok sangat membahayakan bagi masyarakat karena punya resonansi yang sangat luas. Bukan hanya di Jakarta tapi juga nasional. Gaya komunikasi Ahok yang membuat dirinya seolah terdzalimi sangat berbahaya. Terutama terkait isu SARA yang diidentik dengan sikap umat islam dalam  memilih pemimpin, termasuk Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Syahrul, ormas Islam punya kriteria dan ukuran yang pasti berdasarkan keyakinan agamanya dalam menentukan pemimpin. Secara umum kriteria yang diusung Ormas Islam, termasuk Muhammadyah adalah, Muslim, Amanah dan Beradab. “Jadi, kalau orang Islam wajib memilih pemimin Muslim itu bukan SARA tapi memang perintah agama yang diyakini, sebagaimana gereja memerintahkan umat Kristiani memilih pemimpin Kristen”. ujar Syahrul.
Menurut Syahrul, Jakarta sebagai etalase Indonesia tidak boleh dipimpin oleh Gubernur yang arogan, tidak beretika dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu menurut Syahrul, Muhammadyah Jakarta sudah sangat tegas memutuskan untuk memilih pemimpin dengan kriteria seperti diatas.

Jakarta,22 Agustus 2016,kobar.id .Menyikapi situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia belakangan ini semua seperti terbagi menjadi kelompok kelompok.

Pecahnya suara ini dimulai sejak awal pilpres.kubu yang ada saat ini kubu pendukung pemerintahan,dan kubu pengkritik kebijakan kebijakan yang di nilai tidak pro terhadap rakyat.

Kritikan yang di lakukan oleh masyarakat bisa kita lihat di media media social baik itu facebook,tweeter,path dan sebagainya.Tapi kebebasan mereka berpendapat di kekang oleh UU ITE .

Berbeda halnya dengan kondisi dunia PERS saat ini.Fahrul razi salah satu pengguna media social menerangkan bahwa sejatinya pihak media harus menyajikan informasi dan berita yang benar dan tidak mengandung unsur pendukungan terhadap pemerintahan.

Fahrul razi juga mengatakan bahwa dewan pers dan dewan penyiaran indonesia harus bertindak tegas terhadap media yang menyajikan informasi pembohongan publik.seperti yang baru terjadi baru baru ini tentang pemberitaan yang d sajikan metro tv yg memberitakan bahwa jokowi adalah presiden pertama yang menginjakkan kaki di tanah samosir sumatra utara.ini sudah sangat fatal karna membohongi seluruh rakyat indonesia,

Dewan pers dan Dewan penyiaran indonesia harus mengambil memberi sanksi tegas terhadap media media yang melanggar UU ITE dan UU pers,tandasnya.||k3n

Jakarta,21 Agustus 2016, kobar.id. Jakarta di kenal dengan ondel ondelnya sebagai budaya khas betawi.budaya milik masyarakat asli jakarta ini sudah di kenal di pentas seni internasional.

Namun sangat di sayangkan secara perlahan budaya betawi ini mulai jarang kita temui.baik di acara pernikahan,di pentas pentas seni  jalanan,bahkan di ulang tahun daerah di kota jakarta.

Bahkan perayaan perayaan kota di jakarta lebih sering kita di suguhi dengan pertunjukan akrobat barongsai.apa yang sebenarnya terjadi dengan kota jakarta?

Bo'im salah satu anggota AKBAR ( Aksi Bersama Rakyat ) menjelaskan bahwa saat selain kurangnya pemahaman tentang pelestarian budaya terhadap generasi muda,anak anak muda juga di suguhi dengan gadget sehingga membuat mereka tidak acuh terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu mereka juga di pertontonkan budaya import seperti barongsai agar terlihat lebih trend.mereka tidak menyadari secara tidak langsung budaya nenek moyang mereka tersingkirkan secara perlahan tapi pasti,ujar pria asli betawi itu.

Di samping itu,Bo'im juga menjelaskan bahwa penyingkiran budaya asli betawi ini adalah salah satu bagian dari perang asimetrik antara Amerika dan China untuk menguasai jakarta sebagai jantungnya Indonesia.

Maka dari itu,dia menghimbau masyarakat jakarta umumnya dan masyarakat betawi khususnya untuk cerdas memilih pemimpin.pilihlah pemimpin yang asli warga jakarta agar mampu menjaga kelestarian budaya adat betawi,tandasnya.||k3n

Jakarta-Kobar.id,Dlm kondisi pilkada maupun pilpres acapkali kita temukan bermunculan lembaga survei opini publik. Beberapa lembaga pemain lama, beberapa muncul kontekstual pilpres atau pilkada tsb. Ada lembaga hasilnya dipublisir, ada tidak. Ada sudah punya sponsor, ada sedang memasarkan diri belum punya sponsor. Biasanya yg punya sponsor, membesar besarkan sang sponsor sehingga posisi sebagai pengiklan politik figur. Yg belum punya sponsor, meninggikan angka  yg dinilai punya dana besar, tapi untuk lawannya diberi harapan dan peluang untuk kalahkan yg angkanya dibesarkan itu. Adalah sukar ditemukan lembaga survei sungguh2 tanpa sponsor di Indonesia krn biaya total survei yg benar tatap muka di atas Rp. 100 juta, kecuali metode via telepon. Publikasi hasil survei acapkali berfungsi sbg iklan atau promosi calon yg membiayai lembaga itu. Untuk politik uang, lembaga2 survei dibayar membangun persepsi dan pandangan bahwa Calon tertentu sangat kuat dan tak terkalahkan dgn angka elektabulitas misalnya 57 persen. Peran lembaga2 ini menjustifikasi angka perolehan suara resmi dari KPU yg dgn curang  memenangkan Calon dimaksud. Namun, angka itu hasil kecurangan kerjasama dgn oknum2 KPUD dan PPK. Disamping itu, pemilih terima duit untuk memberikan suara ke Calon pihak pembayar. Cara memberi duit ke pemilih bisa melalui relawan, bisa kader parpol pengusung dan pendukung.

Sy mencoba mencermati kini dinamika lembaga survei yg semua mengklaim terbuka, elektabilitas Ahok paling tinggi sejak Januari hingga Agustus 2016. Tetapi, ternyata angka2 disajikan menunjukkan Ahok sangat mungkin kalah dlm pendekatan sosiologis. Kita lupakan dulu lembaga survei ini sudah punya sponsor atau masih memasarkan  diri. Lembaga sudah mempubilisir hasil survei, lepas jujur atau bohong, yakni 1. Kedai Kopi, 2. Sinerji Data Indonesia, 3. Charta Politika, 4. Populi Center, 5. Cyrus Networks, 6. LSPI, 7. Lingkaran Survei Ibdonesia, SMRC, 8. Manilka Consulting, dan 9. Lembaga Psikologi Politik UI.
Rata2 elektabilitas Ahok 43,25 persen (Januari), 43,50 (Februari), 45,15 (Maret), 48,15 (April), 57 (Mei), 42,16 (Juni), 37,40 (Agustus). Utk Juli, tak ada kegiatan survei.
Data per bulan di atas menunjukkan, Feb. naik 0,25 persen, Maret naik 1,62, April naik 3, 00, Mei naik 9,15, Juni turun 5,16, Agustus turun 5,24 persen.

Gelombang dahsyat  anti Ahok dan Abah (asal bukan Ahok) dari beragam aliran politik dan strata sosial, menyebabkan lembaga survei tak bisa mempertahankan angka di atas 50 persen. Bagaimanapun, gelombang anti Ahok akan kian membesar dan meluas menyentuh  hingga ke strata MBR dan grassroats. Elektabilitas juga akan terus nenurun, rata2 minimal 5 persen. Diperkirakan, September elektabilitas Ahok turun menjadi 32 persen, Oktober 27 persen, November 22 persen, dan  Desember di bawah 20 persen. Secara sosiologis perilaku pemilih atas dasar ikatan  primordialisme kepada Ahok  dari gabungan ras dan agama, ya...jumlah pemilih Ahom ada pada angka di bawah 20 persen.

Karena itu, kalau ada hanya dua pasang Cagub, Ahok sangat mungkin kalah lawan Abah. Sekalipun terdapat lima pasang, akan ada putaran kedua yg juga Ahok akan  kalah lawan gabungan rakyat Abah. Dgn gunakan hasil survei bayaran maupun tidak yg dipublikasi sejak Januari hingga Agustus 2016 ini, dapat diperkirakan, Ahok Kalah

KEKALAHAN AHOK ini rasional sesuai hasil survey yg dipublisir yg  selama ini membuat  pendukung buta Ahok gembira ria dan riak.

MASALAH muncul, Jika KPUD  Jakarta memutuskan,  Ahok menang dlm Pilkada 2017 , jelas tak rasional. Rakyat Abah pasti mengklaim,   Tim Sukses dan Relawan Ahok gunakan politik uang dan tindak kecurangan. Hal ini bisa timbulkan "goro-goro" atau kerusuhan sosial (social unrest) anti Cina....sebagaimana terjadi pada jelang keruntuhan kekuasaan rezim Suharto (1998). Jika terjadi goro-goro, bisa buat kekuasaan rezim Jokowi-JK juga  runtuh.....Oleh Muchtar Effendi Harahap/NSEAS.

Jakarta,19 Agustus 2016,Perlahan namun pasti indonesia di ujung kehancuran,baik melalui ekonomi,politik,budaya sudah secara perlahan mulai di kuasai asing.

Rakyat indonesia ibarat kelaparan di lumbung padi karna semua lini sudah di kuasai asing dan aseng.banyaknya imigran china yang masuk ke indonesia mempengaruhi kenaikan persentase pengangguran,jelas Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik yang di adakan oleh BEM mahasiswa se DKI dan bekerja sama dengan BEN Institute di cempaka putih 18 agustus 2016 kemarin.

Dalam kesempatan itu yusril juga menjelaskan bahwa nasib Indonesia berada di pilkada DKI 2017.jadi jika ahok tidak di tumbangkan di pilkada besok,maka kita tidak akan tahu bagaimana nasib bangsa ini kedepannya,karna target pengembang adalah menjadikan ahok untuk duduk di kursi RI.Mungkin rekayasanya seperti pencalonan gubernur,ahok duduk di RI 2,setelah setengah perjalanan,bisa jadi jokowi kena geser dengan berbagai cara,yang pada akhirnya ahok menduduki kursi RI 1.

Selanjutnya yim juga mengatakan kalau ahok itu sakti,kebal dan tak tersentuh hukum,sampai saat ini KPK yang terkenal di takuti ternyata ciut nyali saat menangani kasus ahok,contohnya sumber waras,mungkin jika kepala daerah lain yang korupsi mungkin sudah di prodeokan langsung,tandasnya.

KPK itu bertugas untuk menindak lanjuti kasus korupsi,bukan mencari motif korupsi,bahkan motif tidak menghilangkan unsur penyelewengan dan tindak pidana yang di lakukan oleh ahok.jika ahok mengatakan kalau bukti dari BPK itu ngaco,ya di pengadilan,bukan di depan media,jelas pakar hukum tata negara itu.

Selain itu untuk melawan ahok ini,tidak cukup hanya dengan intelektualisme atau gerakan aktifis,tetapi keduanya harus menyatu menjadi satu,saya bahagia karna ternyata saya tidak berjuang sendiri untuk kebaikan negri ini,ujar yim di tengah tengah aktifis mahasiswa dan pemuda.

Jika berhasil mengalahkan ahok,berarti berhasil mengalahkan pemerintahan jokowi yang sudah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai UUD 45 dan pancasila,tutup pria kelahiran belitung itu.|| k3n

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan Ke-71 dengan diskusi publik pada Selasa (16/8/2016). Diskusi ini digelar di Markas Besar GPII.

Acara yang bertemakan CATATAN KRITIS ANAK MUDA 71 TAHUN INDONESIA MERDEKA " di hadiri banyak elemen masyarakat yang sudah gerah melihat kebijakan kebijakan pemerintahan yang di anggap tidak pro terhadap rakyat.

Hadir sebagai narasumber adalah Arya Adyansah (Ketua BEM UI 2016), Ronny setiawan (Ketua BEM UNJ 2015), Munawar Khalil (Ketua Umum PII), Taufan Putrev Karompot (Ketua Umum IMM), Nizar Ahmad Saputra (Ketua umum HIMA PERSIS), Kartika Nur Rakhman (KETUA UMUM KAMMI), Aminullah Siagian (Ketu Umum HIMMMAH), Angelo Wake Kako (Ketua Presedium PMKRI),  Rijal Ijal(Ketua Umum KOBAR), Ali Mahsun (Ketua Umim APKLI) dan Karman BM (Ketua Umum GPII)

Dalam diskusi ini para pembicara tidak lagi membicarakan kebijakan kebijakan pemerintah yang sudah jelas tidak pro rakyat,akan tetapi menyiapkan langkah langkah yang harus di bentuk untuk mengembalikan UUD 45 dan pancasila sebagai pondasi dasar NKRI.

Selain itu tujuan di adakannya pertemuan ini sebagai langkah konsolidasi untuk menyatukan persepsi dan agar masyarakat sadar akan kebobrokan yang terjadi oleh kebijakan pemerintah.

Taufan ketua umum DPP IMM menyatakan bahwa mahasiswa jangan hanya jadi penonton kebijakan pemerintah saja,karna mahasiswa adalah ring 1 yang harus penjadi kontrol dan pengkritisi pemerintah.

Di lain sisi,Karman BM ketua DPP GPII menegaskan bahwa semua elemen muda masyarakat dan mahasiswa harus berkonsolidasi untuk melihat kenyataan bahwa pemerintahan jokowi jk sudah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan karna dari semua sisi tidak ada yang berpihak kepada rakyat,pungkasnya.
By : k3n

Gubernur AHOK tidak punya nyali untuk hadir di acara Pembukaan dan Penutupan Lebaran Betawi tahun ini..

ALI LUBIS, SH selaku Pemuda Batak Pribumi sangat menyayangkan dengan tidak hadirnya Gubernur DKI Jakarta pak AHOK  dalam Acara Lebaran Betawi Tahun ini yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, jakpus..

dengan tidak hadirnya Gubernur DKI Jakarta Sdr. Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam acara Pembukaan hingga Penutupan Lebaran Betawi yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Agustus 2016, ini jelas merupakan Bukti bahwasanya sang Gubernur sudah tidak layak untuk kembali menjadi Pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta ke depan..

Padahal acara Lebaran Betawi tersebut merupakan agenda tahunan yang di selenggarakan sejak tahun 2008, salah satu alasan acara tersebut dirayakan oleh warga betawi adalah untuk membina, membangun serta untuk meningkatkan silaturahmi antar warga betawi yang ada di Jakarta dengan warga lainya yang bukan Orang Betawi, dimana acara tersebut merupakan hasil kerja sama dengan pihak Pemda DKI Jakarta..

Dengan tidak hadirnya Sdr. Ahok ini jelas menjadi bukti kalo Sdr. Gubernur merasa punya dosa atau kesalahan terhadap pribumi jakarta khusus nya warga betawi...

Kalau mau dibahas mungkin sudah banyak sekali sepak terjang sang gubernur yang menimbulkan sakit hati warga jakarta..

Oleh karena itu saran saya kepada pak gubernur ahok agar legowo untuk tidak maju kembali di dalam pertarungan PILKADA DKI Jakarta mendatang,pungkas Ali lubis.
By; k3n

Jakarta 14 Agustus 2016,Lebaran Betawi yang di adakan 12 hingga 14 agustus 2016 ini menghadirkan suasana yang berbeda.meskipun lapangan di guyur hujan sejak kemaren sore hingga siang ini,akan tetapi tidak menyurutkan niat dan partisipasi masyarakat meramaikan acara ini.

Di lokasi acara kita bisa menjumpai berbagai macam makanan dan minuman khas betawi.salah satunya bir pletok.minuman yang di ramu dari rempah rempah alami indonesia.minuman ini mempunyai khasiat untuk menyegarkan badan,masuk angin,batuk,perut kembung,asam urat.

Bir pletok sudah ada sejak jaman penjajahan belanda.salah satu pedagang bir pletok yang ikut buka stan di acara lebaran betawi mengatakan bahwa bir pletok yang mereka hidangkan asli rempah rempah dan tanpa memakai pengawet.jadi bisa d masukkan kulkas dan bisa bertahan selama 1 bulan.

Minuman ini juga di buat di tempat,jadi pengunjung bisa menikmati bir pletok yang masih hangat dan fresh serta pengunjung juga bisa menikmati bir pletok ini dengan memakai es.hargailah produk lokal,tutup orang yang akrab di panggil mpok kinung itu.

JAKARTA,14 Agustus 2016,Sejak kemarin jakarta di guyur hujan deras.Tapi tak menyurutkan keinginan masyarakat menghadiri lebaran betawi di lapangan banteng jakarta pusat.

Ahok yang di jadwalkan hadir di lebaran betawi ini akhirnya batal karna satu dan lain hal.selain itu sejak pagi di tempat acara sudah bertebaran spanduk tolak ahok di lebaran betawi.salah satunya spanduk GTA.

Menurut Mat peci,salah satu presidium Gerakan Tangkap Ahok menyatakan bahwa kehadiran ahok tidak di butuhkan mayoritas masyarakat betawi.sebab selain ahok bukan asli rakyat betawi,ahok juga di anggap tidak pro terhadap rakyat tapi pro terhadap pengembang.

S.Ragil Salah satu Resimen PPM juga menyatakan dengan tegas bahwa Masyarakat betawi tidak menginginkan pemimpin yang tukang gusur dan bukan warga DKI asli.

Beliau juga menjelaskan bahwa PPM yang di ketuai oleh H.Lulung ini mensupport gerakan gerakan lawan ahok karna tanah betawi milik rakyat jakarta bukan milik ahok atau pengembang.||ken

Jakarta 13 Agustus 2016,Ramainya pengunjung memadati acara lebaran betawi,ternyata juga menarik perhatian para pejabat pemerintahan,terlihat salah satunya Hj.N Hasanah,salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari partai Demokrat.

Di sela sela perayaan lebaran betawi itu,anggota dewan dari partai demokrat ini berharap agar ke depannya masyarakat betawi bisa lebih bergandengan tangan agar bisa saling bersinergi menjaga adat,budaya dan tanah leluhur betawi di kota jakarta ini.

Beliau juga menghimbau kepada masyarakat jakarta,agar dalam menghadapi pilkada yang tidak lama lagi,masyarakat jakarta bisa lebih bijak dan tegas dalam memilih seorang pemimpin,karna jika salah,maka tak dapat di sesali warga jakarta asli akan semakin hilang dari tanah kelahiran mereka.

Menutup pembicaraannya Hj Neneng juga berharap agar pemerintah tidak menutup mata dalam mengambil setiap kebijakan kebijakan yang pada akhirnya kebijakan itu merugikan rakyat sendiri.Jangan asal main gusur masyarakat,jangan asak main bongkar lapak pedagang kaki lima jika pemerintah tidak mampu memberi solusi yang tepat.berkacalah karna gaji kita dari rakyat.||k3n

Jakarta,13 Agustus 2016,perayaan Lebaran betawi menjadi pusat perhatian masyarakat DKI jakarta di akhit pekan ini.Lebaran Betawi yang di adakan selama 3 hari berturut turut ini di hadiri oleh masyarakat sejabodetabek.

Di perayaan lebaran betawi ini masyarakat di suguhi dengan adat dan budaya khas betawi yang perlahan mulai hilang.selain d suguhi pemandangan adat dan budaya,pengunjung juga bisa menikmati masakan khas betawi.

Zainuri,Salah seorang pengunjung yang hadir di acara tersebut mengatakan bahwa dia sebagai orang betawi rindu akan kota jakarta yang damai dan tentram,jakarta yang tidak pernah ada pertumpahan darah hanya karna pemerintah bertindak mengatas namakan tugas dan perda.

Jangan lah betawi di singkirkan,kita sudah terima yang lain masuk dan menyatu di tanah leluhur kita,tapi jangan di buat seenakny,jangan kita di gusur lalu d suruh menyewa,kan kagak sebanding,sebagai warga jakarta kita tidak mengharapkan kehadiran ahok pada lebaran betawi tahun ini,ungkap zainuri.

Zaunuri juga mengharapkan agar bamus betawi sebagai wadah masyarakat jakarta,mampu menampung aspirasi masyarakat dan memberi solusi bagi masyarakat yang menjadi korban politik pemerintah. ||k3n

Jakarta,12 Agustus 2016,Lebaran betawi adalah acara rutin yang di selenggarakan oleh masyarakat DKI Jakarta.Lebaran yang sudah terselenggara selama 9 tahun berturut turut ini selalu di nantikan oleh masyarakat.

Tradisi yang di gagas oleh Bamus Betawi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat betawi dan sekaligus menjaga budaya dan adat yang turun temurun telah di wariskan oleh nenek moyang masyarakat betawi itu sendiri.

KH Luthfi Hakim salah seorang Majelis Tinggi  Bamus Betawi menjelaskan bahwa dengan terselenggaranya lebaran betawi yang ke 9 ini,diharapkan agar masyarakat bisa menjaga kebudayaan kebudayaan betawi yang mulai perlahan terpinggirkan oleh kebudayaan asing yang masuk melalui kebijakan kebijakan politik pemerintah.

Selain itu beliau mengajak masyarakat agar bijak menghadapi pemilukada yang tidak lama lagi akan diadakan di DKI Jakarta.Jangan sampai memilih pemimpin yang seharusnya jadi pelayan masyarakat,pada kenyataannya adalah seorang yang tidak pro terhadap rakyat.Ayo kita jaga tanah leluhur nenek moyang kita,jangan sampai kita masuk di lubang yang sama lah,pungkasnya.

Maka dari itu,dengan di adakannya lebaran betawi ini,masyarakat betawi bisa bersatu dan bersinergi untuk saling menjaga,baik adat,budaya maupun tanah leluhur nenek moyang betawi,jangan sampai memilih pemimpin dzolim dan jangan sampai tergusur serta menjadi tamu di tanah sendiri,tutup KH Luthfi.

by : ken

pertama yang di buka dengan acara ngaji dan bershalawat bersama di sambut antusias oleh warga betawi se jabodetabek.Dalam acara tersebut,hadir di antaranya H Zainuddin Ketua umum Bamus Betawi , Majelis Tinggi Bamus Betawi ; Nahrawi Ramli , KH Luthfi Hakim , Efendi Yusuf , Saefullah Sekda DKI Jakarta , Ade Surapriatna Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta , Eki Pitung salah satu tokoh muda betawi.

Target dari Bamus betawi sendiri menyelenggarakan Lebaran betawi ini adalah untuk menjadi pemersatu masyarakat betawi khususnya dan masyarakat jakarta pada umumnya.

Tradisi lebaran betawi ini sudah berjalan 9 tahun.Melihat situasi dan kondisi DKI Jakarta saat ini,H Zainuddin sebagai ketua Bamus betawi memaparkan bahwa kota jakarta ini adalah kota nenek moyangnya warga betawi.jika pemerintahan mengadakan penertiban itu wajar , karna kita masyarakat betawi juga ingin tertib,pungkas orang yang akrab di panggil bang oding ini.

Dalam penjelasannya,jika pemerintah ingin menertibkan masyarakat yang ada di pinggir kali,hendaknya pemerintah harus mengerti yang namanya memanusiakan manusia.karna masyarakat betawi ini masyarakat yang ramah tamah,masyarakat yang mengerti tata krama,jadi pemerintah harus mengerti itu.

Jangan melaksanakan penertiban tanpa ada solusi,dalam arti kata penggusuran yang pemerintah lakukan dengan dalil penertiban,harus menyediakan tempat baru yang layak bagi warga yang dibtertibkan dan juga jangan di berikan rusun yang hanya di beri gratis 3 bulan lantas seterusnya mereka bayar dengan jumlah yang tidak sesuai dengan pendapatan korban gusuran itu sendiri.Nah itulah yang namanya pemerintah harus memanusiakan manusia,karna betawi adalah warisan nenek moyang,maka jika dia melanggar aturan kehidupan warga,dia akan terkena kualat,tutup haji oding sambil tertawa.
By : ken

Jakarta,11 Agustus 2016,Setelah ahok ditolak di penjaringan jakarta utara, di condet jakarta timur, kali ini Lebaran Betawi di Lapangan Banteng  jakarta pusat menjadi pusat perhatian masyarakat yg akan menolak kehdiran ahok , terutama masyarakat Jakarta pusat dan umumnya masyarakat se jakarta.

Ormas2 betawi yg selama ini giat melakukan suara penolakan dan perlawanan terhadap ahok diataranya Forum Betawi Rempug, PMB, FGMB, Matjali, Gemuis Betawi, Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi, Gema Bakti, Pakta, forkabi jakpus, Forum Pemuda Betawi dll.

Masyarakat Jakarta sangat cinta dan peduli  dengan budaya Betawi sebagai bagian dari kekayaan nusantara yg harus dilestarikan dan di kembangkan. Keberadaan  Lebaran Betawi selama 9 tahun ini mendapat dukungan penuh serta antusias yg cukup besar dari masyarakat. "Kami sangat mendukung Lebaran Betawi dan  tidak pernah mempermasalahkannya,  tapi kami menolak kehadiran Ahok"  menurut Murfir Dahlan Ketua Masyarakat Jakarta Peduli (Matjali)  salah satu tokoh di Jakarta Pusat.

Lebaran Betawi kali ini tetap dilaksanakan meskipun telah melewati bulan syawal dan menurut pengurus Bamus Betawi sudah 2 kali mengalami perubahan jadwal yg semestinya dilaksanakan pada bulan syawal minggu ke 3 atau ke 4 stelah Idul fitri,pungas musfir.

Banyak ormas dan kelompok masyarakat yg melayangkan penolakan secara langsung maupun dengan surat rencana kehadiran Ahok di Lebaran Betawi ke - 9 tahun 2016 di Lapangan Banteng Jakarta Pusat.  Berdasarkan jadwal acara dari panitia Lebaran Betawi Ahok dijadwalkan hadir pada acara puncak Lebe  hari minggu 14 Agustus.

Bahkan masyarakat berniat akan memasang sepanduk penolakan kehadiran ahok tersebut disekitar area lebaran betawi dan akan hadir memenuhi lapangan banteng.Masyarakat masyarakat anti ahok menyatukan persepsi mereka dalam satu slogan " JANGAN LARANG KAMI TOLAK AHOK DI LEBARAN BETAWI "

by : k3n

JAKARTA,11 Agustus 2016,Menghadapi situasi dan kondisi perpolitikan di indonesia saat ini,Kordinator PANCASILA CENTER mengadakan diskusi publik yang bertemakan kepemimpinan ahok,ekspansi RRC dan kedaulatan pribumi.

Acara yang di adakan di jalan johar baru ini,tepatnya di sektretariat pancasila center dpada 11 agustus 2016 pukul 20.00 wib ini di hadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak kepeminpinan dzolim yang menyingkirkan keberadaan masyarakat pribumi dengan mendatangkan warga warga ilegal dari RRC.Elemen elemen yang hadir dalam acara ini di antaranya : KOBAR , LMP , GPII , RAKYAT PERGERAK , serta beberapa tokoh nasional yang gencar menyuarakan penolakan terhadap pemimpin dzolim seperti Habib Noval dan Laksamana (Purn AL ) slamet subianto .

RIJAL KOBAR memaparkan bahwa saat ini indonesia sudah di kuasai oleh RRC dari berbagai sisi,baik melalui budaya,ekonomi,politik dan sebagainya.ekspansi yang di lakukan oleh RRC saat ini sudah mengotori generasi muda bangsa indonesia.

Jika kita lihat dari sisi ekonomi,indonesia mengalami krisi yang sangat amat memprihatinkan,karna jika kita lihat investasi yang di lakukan oleh china ke pemerintah indonesia mulai dari investasinya,material pemangunan infrastruktur,bahkan pekerja pun di invasi oleh china,kita arus sadari itu,pungkas ketua umum KOBAR tersebut.

Ahok sangat berbahaya bagi bangsa indonesia,sekalipun ahok hanya skala jakarta,akan tetapi jakarta sebagai central pemerintahan yang bisa memberi dampak terhadap nasional.kearoganan ahok sendiri juga membahayakan bagi etnis tionghoa sendiri.karna dengan kearoganan ahok yang hobi menyingkirkan pribumi dengan cara penggusuran ,dan mementingkan para taipanuna pembangunan pembangunan apartemen apartemen dan mall mall lainnya,tutup rijal.

By : k3n

JAKARTA,11 Agustus 2016,Menghadapi situasi dan kondisi perpolitikan di indonesia saat ini,Kordinator PANCASILA CENTER mengadakan diskusi publik yang bertemakan kepemimpinan ahok,ekspansi RRC dan kedaulatan pribumi.

Acara yang di adakan di jalan johar baru ini,tepatnya di sektretariat pancasila center dpada 11 agustus 2016 pukul 20.00 wib ini di hadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak kepeminpinan dzolim yang menyingkirkan keberadaan masyarakat pribumi dengan mendatangkan warga warga ilegal dari RRC.Elemen elemen yang hadir dalam acara ini di antaranya : KOBAR , LMP , GPII , RAKYAT PERGERAK , serta beberapa tokoh nasional yang gencar menyuarakan penolakan terhadap pemimpin dzolim seperti Habib Noval dan Laksamana (Purn AL ) slamet subianto .

Laksamana Slamet Subianto menjelaskan bahwa untuk menghadapi kondisi bangsa indonesia yang sudah di ujung tanduk,masyarakat harus menanamkan ikrar pancasila dalam diri masing masing masyarakat.Dengan begitu maka akan tersatukan rasa persatuan yang berujung rasa cinta untuk mehyelamatkan indonesia dari kehancuran.Setelah rasa pancasilais itu itumbuh dalam jiwa rakyat,maka rakyat harus bersatu mengembalikan UUD amandemen yang saat ini ada menjadi kembali kepada UUD 45 asli.

JAKARTA 11 Agustus 2016,Betawi adalah suku asli masyarakat yang mendiami tanah jakarta.Untuk meningkatkan silaturahmi sesama masyarakat betawi,BAMUS BETAWI sebagai payung besar ormas ormas betawi,mulai melahirkan acara lebaran betawi pada tahun 2008 yang mana saat itu di gagaskan oleh Alm.H Amarullah Asbah yang pada saat itu menjabat sebagai ketua harian Bamus Betawi.

Lebaran betawi ini telah terlaksana 8 kali dan pada tahun ini kali yang ke 9 .Lebaran betawi ini di harapkan menjadi ajang silaturahmi sesama warga betawi yang mungjin selama ini tidak terjalin,jelas H Zamak Sari yang menjabat sebagai sekjen elemen Bamus Betawi.

Sekjen Bamus betawi itu sendiri juga menjelaskan bahwa lebaran betawi ini sendiri juga di jadikan sebagai wadah untuk melestarikan ada budaya dan tradisi yang harus di jaga,bukan hanya sebagai budaya masyarakat betawi,tapi juga sebagai salah satu budaya nasional yang harus d jaga dan di lestarikan.

Selain itu,Masyarakat betawi juga di harapkan partisipasinya untuk mensukseskan acara hajatan betawi ini sendiri.karna dengan partisipasi masyarakat betawi sendiri,maka acara hajatan ini akan mendapat hasil sesuai yang di inginkan,tutup bg zamak .

by : k3n

Jakarta,11 Agustus 2016,LEBARAN BETAWI yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat betawi selalu di adakan guna menjaga tradisi dan budaya masyarakat betawi sendiri.

Lebaran betawi sekarang ini adalah lebaran yang ke 9 ( sembilan ) yang di adakan oleh elemen masyarakat yang sering kita dengar yaitu BAMUS BETAWI.BAMUS BETAWI sendiri membawahi 98 ormas betawi yang terdaftar di keadministrasian.

Acara ini akan di adakan 3 ( tiga ) hari berturut turut tepatnya 12,13 Agustus. Tujuan dari BAMUS BETAWI menyelenggarakan LEBARAN BETAWI ini adalah untuk menyatukan masyarakat betawi yang selama ini sudah terlihat dan terasa renggang.pungkas H.Danail Al Haz sebagai ketua panitia dalam acara ini.

Ustad Danail yang juga sekjen FBR ini juga menyebutkan bahwa dengan di adakannya lebaran betawi ini di harapkan bisa mempererat tali silaturahmi sesama warga betawi serta menjadi tameng agar tidak lagi ada betawi yang terpinggirkan.

by : k3n

JAKARTA-KOBAR.ID,Gubernur DKI Jakarta Ahok ternyata gagal urus pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI. Kualitas pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI “rendah”. Banyak asset beralih tangan ke pihak swasta. Pemprov DKI acap kali mengalami kekalahan  pada persidangan untuk masalah perolehan aset. 
Permasalahan asset di Ibukota seakan tidak ada habisnya. Banyak asset tercatat sebagai milik DKI tetapi digunakan  atau dikuasai  pihak lain.

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jakarta memastikan saat ini Pemprov DKI memiliki asset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut, tercatat nilai asset status bermasalah Rp. 30 triliun. Asset bermasalah dimaksud mayoritas berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu.
Ahok sendiri hanya bisa menyalahkan fihak lain. Tuding BPKAD terlibat kasus lahan DKI. Bahkan mengeluarkan ancaman akan memecat para Walikota tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya.
Mengacu Perda No. 2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, ada program pengelolaan dan penataan asset daerah. Indikator akan dicapai al: (1) Meningkatnya jumlah gedung/bangunan dan asset bergerak lain diasuransikan; (2) Meningkatnya jumlah perolehan dan hasil pengelolaan asset daerah. Indikator kinerja penanganan pertanahan dan asset al.: jumlah penanganan pertanahan dan asset Pemerintah sercara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan).
Perda No.2 Tahun 2012 menunjukkan kondisi 2012 telah tercapai penangan 250 sengketa. Kemudian untuk 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 ditargetkan penanganan masing2 250 sengketa. Selama 2013-2017 total target penanganan 1500 sengketa. Berhasilkah Ahok mencapai target ? Ternyata, TIDAK ? Ahok gagal. Inilah data, fakta dan angka kegagalan Ahok dimaksud.
Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2014 menunjukkan, banyak aset milik DKI telah berpindah ke tangan fihak swasta. Nilanya  mencapai Rp.259,05 miliar. Perpindahan aset ini terjadi setelah DKI kalah gugatan di pengadilan.
Di lain fihak, data dihimpun Bisnis menunjukkan, pada 2014 terdapat 35 bidang tanah seluas 1.538.972 meter persegi milik DKI dengan nilai Rp.7,976 triliun digugat oleh pihak swasta. Dari jumlah tersebut, 11 bidang tanah sudah dimenangkan pihak swasta. Total aset berpindah kepada pihak swasta ini mencapai Rp. 259 miliar.
Selanjutnya BPK pada 2015 melaporkan, Pemprov DKI  dinyatakan tidak dapat memelihara aset daerah.   Manajemen aset DKI masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan. Kelemahan tersebut di antaranya:  tanah dan bangunan milik DKI seluas 2,72 juta M2. Aset ini masih dalam sengketa/dikuasai/dijual pihak lain.  Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah atau bangunan senilai Rp 8,11 triliun.  Bahkan pengelolaan rumah susun (Rusun) sebagai solusi penggusuran juga tidak sesuai harapan. BPK menilai langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota serta pengelolaan aset, termasuk di daerah pinggiran Jakarta.  (Merdeka.com, Oktober 2015).
Hasil audit BPK  mencakup 70 temuan terkait permasalahan asset senilai kurang lebih Rp. 495 miliyar.  Salah satu kasus,  yakni  transaksi pengadaan lahan proyek Rusun Cengkareng.  Banyak kejanggalan dalam temuan tersebut. BPK menemukan Pemprov membeli tanah senilai Rp. 648 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno,  mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Setelah ditelisik ternyata tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI. Proses ini aneh. Bagaimana bisa terjadi Ahok sampai tidak mengetahui, tanah dibeli merupakan asset DKI. Tidak hanya itu, tanah seluas 4,6 Hektar itu juga terbukti memiliki rekam jejak bermasalah. Bukan hanya dimiliki SHMnya oleh Toeti, namun juga pernah digugat oleh PT. Sinar Ganda milik DL. Sitorus. Pada 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak gugatan PT. Sinar Ganda terhadap Dinas KPKP. Kasus ini menyebabkan Ahok diperiksa Bareskim Polri beberap jam sebagai saksi.
Kasus lain adalah pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Diperkirakan telah terjadi pengelembungan NJOP sehingga merugikaan negaar sekitar Rp. 181 miliar. Ada dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dinilai tanah dibeli Pemprov DKI itu adalah tanah negara. Dalam arti, Pemprov DKI membeli asset milik sendiri. Diduga Ahok terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.
Kasus berikutnya adalah lahan Taman BMW di Tanjung Priok. Kasus ini berkepanjangan dan bergulir lama di pengadilan karena adanya gugatan ke pengadilan. Diduga Ahok juga terlibat untuk memihak kepentingan   Pengembang Podomoro sebagai fihak bersengketa.
Rendahnya kualitas dan lemahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini juga diakui DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melayangkan kritik, buruknya pengelolaan/manajemen asset milik DKI selama ini. Untuk membantu Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan asset lebih baik,  DPRD membentuk panitia kerja (Panja). Tugas Panja akan menelusuri indikasi adanya kerugian negara. Salah satu fokus Panja akan mengungkap permaslahan asset DKI.
Dari fihak Pemprov sendiri mengakui rendahnya dan melahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini.  Sebagai contoh, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) mengungkapkan ada 2.800 dari 5.800an bidang tanah belum bersertifikat. Beragam alasan diajukan, di antaranya:  1). Soal dokumen, 2). Soal pencatatan;  3). Pemanfaatan lahan tidak maksimal; 4). Soal pengamanan; 5). Sulitnya mengelola asset terpusat; 6). Penghapusan Biro Perlengkapan dan Badan Perlengkapan kemudian dilebur ke dalam BPKAD; 6). Instansi di Pemprov DKI lebih suka pengadaan lahan baru ketimbang memanfaatkan lahan yang ada. Target penangan sengketa diharapkan tercapai 2013 (250 sengketa), 2014 (250 sengketa), 2015 (250 sengketa), dan bahkan 2016 (250 sengketa)  tidak tercapai. Untuk 2016 saja, Ahok baru fokus pada “pendataan” semua asset DKI selama ini banyak terbengkalai.
Kesimpulan, dari urusan pengelolaan dan perlindungan asset DKI selama ini, Ahok gagal mencapai target. Ahok gagal kelola dan lindungi  asset DKI. Hal ini  dapat menjadi salah satu, bukan satu-satunya, alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI. Jika terus menjadi Gubernur, bisa jadi, kasus pembelian asset milik sendiri akan terus berlangsung  sembari mengorbankan kepentingan negara dan rakyat DKI.  Sebaliknya, di bawah Ahok sengketa tanah milik DKI terus kalah di pengadilan, sembari mengutamakan kepentingan pengembang atau korporasi sebagai prilaku "Korupsi Sandera Negara"  suatu tindak pidana korupsi melibatkan korporet, penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, lawyer, media massa, bahkan LSM. Mereka bekerjasama menerbitkan kebijakan maupun regulasi sehingga negara dirugikan.
Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS, Network for South East Asian Studies). Edisi 7 Agustus 2016. Sila sebarluaskan andai sepakat dengan kandungan tulisan ini. Trims.

Jakarta,08 Agustus 2016,Gubernur DKI Jakarta Ahok ternyata gagal urus pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI. Kualitas pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI “rendah”. Banyak asset beralih tangan ke pihak swasta. Pemprov DKI acap kali mengalami kekalahan  pada persidangan untuk masalah perolehan aset. 
Permasalahan asset di Ibukota seakan tidak ada habisnya. Banyak asset tercatat sebagai milik DKI tetapi digunakan  atau dikuasai  pihak lain.

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jakarta memastikan saat ini Pemprov DKI memiliki asset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut, tercatat nilai asset status bermasalah Rp. 30 triliun. Asset bermasalah dimaksud mayoritas berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu.

Ahok sendiri hanya bisa menyalahkan pihak lain. Tuding BPKAD terlibat kasus lahan DKI. Bahkan mengeluarkan ancaman akan memecat para Walikota tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya.
Mengacu Perda No. 2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, ada program pengelolaan dan penataan asset daerah. Indikator akan dicapai al: (1) Meningkatnya jumlah gedung/bangunan dan asset bergerak lain diasuransikan; (2) Meningkatnya jumlah perolehan dan hasil pengelolaan asset daerah. Indikator kinerja penanganan pertanahan dan asset al.: jumlah penanganan pertanahan dan asset Pemerintah sercara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan).
Perda No.2 Tahun 2012 menunjukkan kondisi 2012 telah tercapai penangan 250 sengketa. Kemudian untuk 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 ditargetkan penanganan masing2 250 sengketa. Selama 2013-2017 total target penanganan 1500 sengketa. Berhasilkah Ahok mencapai target ? Ternyata, TIDAK ? Ahok gagal. Inilah data, fakta dan angka kegagalan Ahok dimaksud.
Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2014 menunjukkan, banyak aset milik DKI telah berpindah ke tangan fihak swasta. Nilanya  mencapai Rp.259,05 miliar. Perpindahan aset ini terjadi setelah DKI kalah gugatan di pengadilan.
Di lain fihak, data dihimpun Bisnis menunjukkan, pada 2014 terdapat 35 bidang tanah seluas 1.538.972 meter persegi milik DKI dengan nilai Rp.7,976 triliun digugat oleh pihak swasta. Dari jumlah tersebut, 11 bidang tanah sudah dimenangkan pihak swasta. Total aset berpindah kepada pihak swasta ini mencapai Rp. 259 miliar.

Selanjutnya BPK pada 2015 melaporkan, Pemprov DKI  dinyatakan tidak dapat memelihara aset daerah.   Manajemen aset DKI masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan. Kelemahan tersebut di antaranya:  tanah dan bangunan milik DKI seluas 2,72 juta M2. Aset ini masih dalam sengketa/dikuasai/dijual pihak lain.  Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah atau bangunan senilai Rp 8,11 triliun.  Bahkan pengelolaan rumah susun (Rusun) sebagai solusi penggusuran juga tidak sesuai harapan. BPK menilai langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota serta pengelolaan aset, termasuk di daerah pinggiran Jakarta.  (Merdeka.com, Oktober 2015).
Hasil audit BPK  mencakup 70 temuan terkait permasalahan asset senilai kurang lebih Rp. 495 miliyar.  Salah satu kasus,  yakni  transaksi pengadaan lahan proyek Rusun Cengkareng.  Banyak kejanggalan dalam temuan tersebut. BPK menemukan Pemprov membeli tanah senilai Rp. 648 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno,  mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Setelah ditelisik ternyata tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI. Proses ini aneh. Bagaimana bisa terjadi Ahok sampai tidak mengetahui, tanah dibeli merupakan asset DKI. Tidak hanya itu, tanah seluas 4,6 Hektar itu juga terbukti memiliki rekam jejak bermasalah. Bukan hanya dimiliki SHMnya oleh Toeti, namun juga pernah digugat oleh PT. Sinar Ganda milik DL. Sitorus. Pada 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak gugatan PT. Sinar Ganda terhadap Dinas KPKP. Kasus ini menyebabkan Ahok diperiksa Bareskim Polri beberap jam sebagai saksi.

Kasus lain adalah pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Diperkirakan telah terjadi pengelembungan NJOP sehingga merugikaan negaar sekitar Rp. 181 miliar. Ada dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dinilai tanah dibeli Pemprov DKI itu adalah tanah negara. Dalam arti, Pemprov DKI membeli asset milik sendiri. Diduga Ahok terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.
Kasus berikutnya adalah lahan Taman BMW di Tanjung Priok. Kasus ini berkepanjangan dan bergulir lama di pengadilan karena adanya gugatan ke pengadilan. Diduga Ahok juga terlibat untuk memihak kepentingan   Pengembang Podomoro sebagai fihak bersengketa.
Rendahnya kualitas dan lemahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini juga diakui DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melayangkan kritik, buruknya pengelolaan/manajemen asset milik DKI selama ini. Untuk membantu Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan asset lebih baik,  DPRD membentuk panitia kerja (Panja). Tugas Panja akan menelusuri indikasi adanya kerugian negara. Salah satu fokus Panja akan mengungkap permaslahan asset DKI.
Dari fihak Pemprov sendiri mengakui rendahnya dan melahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini.  Sebagai contoh, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) mengungkapkan ada 2.800 dari 5.800an bidang tanah belum bersertifikat. Beragam alasan diajukan, di antaranya:  1). Soal dokumen, 2). Soal pencatatan;  3). Pemanfaatan lahan tidak maksimal; 4). Soal pengamanan; 5). Sulitnya mengelola asset terpusat; 6). Penghapusan Biro Perlengkapan dan Badan Perlengkapan kemudian dilebur ke dalam BPKAD; 6). Instansi di Pemprov DKI lebih suka pengadaan lahan baru ketimbang memanfaatkan lahan yang ada. Target penangan sengketa diharapkan tercapai 2013 (250 sengketa), 2014 (250 sengketa), 2015 (250 sengketa), dan bahkan 2016 (250 sengketa)  tidak tercapai. Untuk 2016 saja, Ahok baru fokus pada “pendataan” semua asset DKI selama ini banyak terbengkalai.
Kesimpulan, dari urusan pengelolaan dan perlindungan asset DKI selama ini, Ahok gagal mencapai target. Ahok gagal kelola dan lindungi  asset DKI. Hal ini  dapat menjadi salah satu, bukan satu-satunya, alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI. Jika terus menjadi Gubernur, bisa jadi, kasus pembelian asset milik sendiri akan terus berlangsung  sembari mengorbankan kepentingan negara dan rakyat DKI.  Sebaliknya, di bawah Ahok sengketa tanah milik DKI terus kalah di pengadilan, sembari mengutamakan kepentingan pengembang atau korporasi sebagai prilaku "Korupsi Sandera Negara"  suatu tindak pidana korupsi melibatkan korporet, penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, lawyer, media massa, bahkan LSM. Mereka bekerjasama menerbitkan kebijakan maupun regulasi sehingga negara dirugikan.

Sumber : MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS, Network for South East Asian Studies).
By : Ken

Jakarta,08 Agustus 2016,Ahok di tolak warga Jakarta, beberapa bulan lagi DKI Jakarta akan mengadakan pesta Demokrasi untuk memilih Gubernur pilihan masyarakt, dengan kondisi yang sangat panas kanca per Politikan DKI, banyak warga pecinaan mulai agak ragu akan kepemimpinan Ahok yang banyak menimbulkan masalah, baik sikap moral maupun kebijakan yang selalu berbenturan dengan aturan maupun masyarakat setempat.

Kesadaran masyarakat Pecinaan baik Pluit, Pantai Mutiara dan Perkotaan sudah mulai resah atas sikap-sikap Ahok yang banyak menimbulkan komplik antara  Pri dan Non Pri yang seharusnya dihindari, ada beberapa masyarak keturunan mulai berani mengatakan " Ahok akan banyak buat masalah untuk masyarakat keturunan, andaikan di biarkan akan akan menjadi duri dalam daging...., ucap Zepri warga pantai Mutiara, begitupun Angelina warga Pluit yg ratusan tahun keluaganya tinggal di Indonesia,...  "lebih baik warga keturunan jangan pilih Ahok, Masih banyak yang lain lebih baik, dan menciptakan kedamaian".... Belum lagi warga keturunan yang ada di daerah kwitang,  "lebih baik Ahok usir aja dari Jakarta, sudah banyak buat komplik antara masyarakat Jakarta, yang membuat masyarakat keturunan was-was atas sikap-sikap Ahok", ucap Gunawan di sela-sela acara pertemuan warga kwitang bersama  AKBAR (Aksi Bersama Rakyat).

Tim Akbar pun bersama menuju daerah pasar Kenari yang banyak para pedagang disana adalah masyarakat keturunan dan berasal dari Bangka Belitung, melihat beberapa anak muda yang memakai baju Tolak Ahok, mereka menyambut dengan baik, dengan melontarkan ucapan " dah jangan lagi di pilih si Ahok" , suruh aja Ahok kembali kekampung,  malah banyak yang membeli baju kaos yang bertulisan "Masyarakat Jakarta Melawan, ini menunjukan bagaiman masyarakat keturunan sudah mulai resah atas kepemimpinan Ahok.

Dari fenomena diatas sudah di pastikan bahwa masyarakat keturunan tidak semuanya suka dengan Ahok, tinggal bagaimana Pribumi menjaga hubungan baik itu agar bersama-sama bergandeng tangan untuk menolak pemimpin tanpa adat, tanpa moral dan etika pun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat keturunan yang akan menimbulkan resiko besar bagi kedamaian Jakarta dan Rakyat Indonesia.
By : kbr

Jakarta,07 Agustus 2016,Ahok di tolak warga Jakarta, beberapa bulan lagi DKI Jakarta akan mengadakan pesta Demokrasi untuk memilih Gubernur pilihan masyarakt, dengan kondisi yang sangat panas kanca per Politikan DKI, banyak warga pecinaan mulai agak ragu akan kepemimpinan Ahok yang banyak menimbulkan masalah, baik sikap moral maupun kebijakan yang selalu berbenturan dengan aturan maupun masyarakat setempat.

Kesadaran masyarakat Pecinaan baik Pluit, Pantai Mutiara dan Perkotaan sudah mulai resah atas sikap-sikap Ahok yang banyak menimbulkan komplik antara  Pri dan Non Pri yang seharusnya dihindari, ada beberapa masyarak keturunan mulai berani mengatakan " Ahok akan banyak buat masalah untuk masyarakat keturunan, andaikan di biarkan akan akan menjadi duri dalam daging...., ucap Zepri warga pantai Mutiara, begitupun Angelina warga Pluit yg ratusan tahun keluaganya tinggal di Indonesia,...  "lebih baik warga keturunan jangan pilih Ahok, Masih banyak yang lain lebih baik, dan menciptakan kedamaian".... Belum lagi warga keturunan yang ada di daerah kwitang,  "lebih baik Ahok usir aja dari Jakarta, sudah banyak buat komplik antara masyarakat Jakarta, yang membuat masyarakat keturunan was-was atas sikap-sikap Ahok", ucap Gunawan di sela-sela acara pertemuan warga kwitang bersama  AKBAR (Aksi Bersama Rakyat).

Tim Akbar pun bersama menuju daerah pasar Kenari yang banyak para pedagang disana adalah masyarakat keturunan dan berasal dari Bangka Belitung, melihat beberapa anak muda yang memakai baju Tolak Ahok, mereka menyambut dengan baik, dengan melontarkan ucapan " dah jangan lagi di pilih si Ahok" , suruh aja Ahok kembali kekampung,  malah banyak yang membeli baju kaos yang bertulisan "Masyarakat Jakarta Melawan, ini menunjukan bagaiman masyarakat keturunan sudah mulai resah atas kepemimpinan Ahok.

Dari fenomena diatas sudah di pastikan bahwa masyarakat keturunan tidak semuanya suka dengan Ahok, tinggal bagaimana Pribumi menjaga hubungan baik itu agar bersama-sama bergandeng tangan untuk menolak pemimpin tanpa adat, tanpa moral dan etika pun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat keturunan yang akan menimbulkan resiko besar bagi kedamaian Jakarta dan Rakyat Indonesia.
By : kbr

Jakarta,3 agustus 2015,Situasi indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.situasi sosial yang tidak kondusif sedang di kembangkan di lingkungan masyarakat indonesia oleh pelaku perang asimetrik melalui pemimpin pemimpin yang bisa di jadikan jalur masuknya pelaku perang asimetrik.

Jakarta adalah sasaran empuk untuk menguasai indonesia secara total,dengan begitu perang asimetrik bisa menguasai indonesia.

Ichsanuddin noorsy juga menegaskan bahwa untuk menentukan nasib bangsa indonesia di 2019,maka kita harus antisipasi di pilkada 2017,karna di pilkada itulah pertarungan untuk menguasai indonesia yang sebenarnya.

Untuk mengantisipasi itu,ahli ekonomi itu mengajak seluruh masyarakat jakarta mengawal setiap TPS untuk mengawasi hasil suara sejak di TPPS sekitar agar jakarta tidak menjadi target penghancuran indonesia kedepannya.

Rakyat jakarta harus bijak membaca peta calon pemimpin yang akan menjadi penentu nasib jakarta dan indonesia,jangan terpengaruh kertas merah karna kertas merah bisa menghancurkan nasib saudara seindonesia,gurau ichsan mengakhiri pembicaraannya.
By : ken

Jakarta,2 Agustus 2016,Undang-undang tax amnesty baru bulan lalu disahkan, meski menuai kecurigaan dan kontroversi. Sekarang, semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan malah dihentikan pemerintah. Kira-kira apa maksudnya, ya?

Menurut seorang kawan di Ditjen Pajak, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan ini terasa manis di atas, tapi pahit di bawah. Para pejabat ngomongnya manis-manis semua, sementara para pegawai di bawah kerjaannya banyak, sementara banyak potensi perolehan pajak dari kasus-kasus pajak yang sedang diperiksa, malah hilang tak berbekas.

Kawan saya itu bercerita betapa menyedihkan apa yang sedang terjadi...

"Ada Wajib Pajak (WP) Badan terindikasi mengkreditkan faktur tidak sebenernya sebesar 19 Milyar. Setelah drama tak koperatif berbulan-bulan lamanya dan bersitegang antar Petugas Pajak dan WP, akhirnya hasil konseling WP setuju membayar 19 Milyar. Lalu, lahirnya Tax Amnesty.

Wajib Pajak lalu memutuskan ikut program Tax Amnesty, dengan hanya membayar tebusan aset sebesar... Rp. 67.500,-. Jangan salah baca ya, itu artinya hanya enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah doang

Bukan cuma itu saja, ketika proses penelitian, system Tax Amnesty ternyata agak trouble. Wajib Pajak merasa dipersulit dan mengancam akan lapor ke saluran Presiden dan meminta kartu identitas sang petugas pajak. Sambil tersenyum sinis, sang Wajib Pajak berkata "Jangan main-main dengan Wajib Pajak, ya..."

Ada juga cerita lain...

"Ada seorang Wajib Pajak lainnya sudah mau membayar Rp 8 Milyar dari hasil pemeriksaan. Dia kemudisn ikut Amnesti Pajak akhirnya cuma bayar Rp 17,5 juta..."

Juga cerita seperti ini...

"Ada juga yang baru mau transaksi jual beli tanah dan bangunan tahun 2016. Mereka lalu kongkalikong dan bilang bahwa tanah dan bangunan itu sebetulnya sudah dibeli tahun 2015, dan baru sekarang mau dibuat AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama. Dengan modal surat pernyataan dari penjual akhirnya bisa bebas PPh final 5 persen, dan cuma bayar tebusan 2 persen..."

Tampaknya jadi konlomerat di Indonesia memang benar-benar enak. Nunggak pajak diampuni, ngotak-atik dan ngakali pajak dihentikan penyidikannya. Sementara kelas pekerja dengan gaji hanya beberapa juta, terus dicekik pajak per kepala.

Coba pelajari lagi, bagaimana Indonesia terjebak krisis keuangan dulu karena banknya dicolong sendiri oleh para konglomerat pemiliknya... Tapi ternyata utangnya jadi tanggungan negara... Setelah itu mereka masih juga dapat dana rekap dan BLBI.

Nah, walaupun pada 1998 perusahaan mereka ancur ancuran dan perusahaan mereka disita pemerintah cq BPPN, ternyata perusahaan yang sudah disita pemerintah itu masih bisa dibeli lagi dengan harga murah. Padahal, duit BLBI-nya sudah mereka amankan di luar negeri selama belasan tahun semuanya tanpa pajak.

Tapi ternyata, pemerintah negeri ini pun baik banget. Buktinya, pemerintah dengan tangan terbuka mengampuni tunggakan setoran pajak selama belasan tahun itu. Habis ini kalau duitnya juga bakalan ditaruh di luar negeri lagi nggak masalah.

Lalu dari mana ekonomi Indonesia tetap jalan? Bukan karena konglomerat loh. Di fase awal, geliat ekonomi dipicu oleh konsumsi dan UKM. Selanjutnya dipacu oleh penjualan komoditas yaitu dari sumber daya alam. Itu pun sebagian besar dicuri dengan berbagai modus mulai dari menyelundup hingga transfer pricing yang membuat  Indonesia semakin megap-megap lagi.
By : musda

Jakarta,2 Agustus 2016,Undang-undang tax amnesty baru bulan lalu disahkan, meski menuai kecurigaan dan kontroversi. Sekarang, semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan malah dihentikan pemerintah. Kira-kira apa maksudnya, ya?

Menurut seorang kawan di Ditjen Pajak, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan ini terasa manis di atas, tapi pahit di bawah. Para pejabat ngomongnya manis-manis semua, sementara para pegawai di bawah kerjaannya banyak, sementara banyak potensi perolehan pajak dari kasus-kasus pajak yang sedang diperiksa, malah hilang tak berbekas.

Kawan saya itu bercerita betapa menyedihkan apa yang sedang terjadi...

"Ada Wajib Pajak (WP) Badan terindikasi mengkreditkan faktur tidak sebenernya sebesar 19 Milyar. Setelah drama tak koperatif berbulan-bulan lamanya dan bersitegang antar Petugas Pajak dan WP, akhirnya hasil konseling WP setuju membayar 19 Milyar. Lalu, lahirnya Tax Amnesty.

Wajib Pajak lalu memutuskan ikut program Tax Amnesty, dengan hanya membayar tebusan aset sebesar... Rp. 67.500,-. Jangan salah baca ya, itu artinya hanya enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah doang

Bukan cuma itu saja, ketika proses penelitian, system Tax Amnesty ternyata agak trouble. Wajib Pajak merasa dipersulit dan mengancam akan lapor ke saluran Presiden dan meminta kartu identitas sang petugas pajak. Sambil tersenyum sinis, sang Wajib Pajak berkata "Jangan main-main dengan Wajib Pajak, ya..."

Ada juga cerita lain...

"Ada seorang Wajib Pajak lainnya sudah mau membayar Rp 8 Milyar dari hasil pemeriksaan. Dia kemudisn ikut Amnesti Pajak akhirnya cuma bayar Rp 17,5 juta..."

Juga cerita seperti ini...

"Ada juga yang baru mau transaksi jual beli tanah dan bangunan tahun 2016. Mereka lalu kongkalikong dan bilang bahwa tanah dan bangunan itu sebetulnya sudah dibeli tahun 2015, dan baru sekarang mau dibuat AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama. Dengan modal surat pernyataan dari penjual akhirnya bisa bebas PPh final 5 persen, dan cuma bayar tebusan 2 persen..."

Tampaknya jadi konlomerat di Indonesia memang benar-benar enak. Nunggak pajak diampuni, ngotak-atik dan ngakali pajak dihentikan penyidikannya. Sementara kelas pekerja dengan gaji hanya beberapa juta, terus dicekik pajak per kepala.

Coba pelajari lagi, bagaimana Indonesia terjebak krisis keuangan dulu karena banknya dicolong sendiri oleh para konglomerat pemiliknya... Tapi ternyata utangnya jadi tanggungan negara... Setelah itu mereka masih juga dapat dana rekap dan BLBI.

Nah, walaupun pada 1998 perusahaan mereka ancur ancuran dan perusahaan mereka disita pemerintah cq BPPN, ternyata perusahaan yang sudah disita pemerintah itu masih bisa dibeli lagi dengan harga murah. Padahal, duit BLBI-nya sudah mereka amankan di luar negeri selama belasan tahun semuanya tanpa pajak.

Tapi ternyata, pemerintah negeri ini pun baik banget. Buktinya, pemerintah dengan tangan terbuka mengampuni tunggakan setoran pajak selama belasan tahun itu. Habis ini kalau duitnya juga bakalan ditaruh di luar negeri lagi nggak masalah.

Lalu dari mana ekonomi Indonesia tetap jalan? Bukan karena konglomerat loh. Di fase awal, geliat ekonomi dipicu oleh konsumsi dan UKM. Selanjutnya dipacu oleh penjualan komoditas yaitu dari sumber daya alam. Itu pun sebagian besar dicuri dengan berbagai modus mulai dari menyelundup hingga transfer pricing yang membuat  Indonesia semakin megap-megap lagi.
By : musda