KOMUKASI POLITIK AHOK

Jakarta,kobar.id Klaim Ahok yang mengatakan telah mendapatkan dukungan dari Megawati Soekarno Puteri sebagai Ketua Umum PDI-P dalam pandangan Pengamat Komunikasi Politik Naufal Firman Yursak, tidak lebih sebagai klaim sepihak Ahok, sekaligus menjelaskan gaya komunikasi Ahok yang memang sudah direncanakan alias tidak spontan. Hal tersebut dikatakan Firman pada Diskusi Pilkada yang  diselenggarakan oleh FKPPI DKI Jakarta, Minggu, 21 Agustus 2016, di Jakarta.
“Dalam sudut pandang komunikasi politik, gaya bicara Ahok sudah direncanakan . Ahok secara sadar menggunakan kalimat yang harus menunjukkan dia mendapat legitimasi  dukungan dari kekuatan politik diatasnya”. Ujar Firman. Itu sebabnya seringkali Ahok mengatakan, apa yang dilakukannya sudah dilaporkan kepada Jokowi.
Gaya bicara Ahok yang terkesan spontan padahal sudah direncanakan tersebut termasuk juga saat Ahok menyebut bahasa toilet saat talkshow disalah satu televise swasta beberapa waktu yang lalu. Menurut Firman, bahasa toilet digunakan Ahok untuk menjelaskan kepada publik betapa buruknya perilaku korupsi di DPRD dan pantas disamakan dengan kotoran di toilet. Hal ini tidak lepas dari peran konsultan politik di belakang Ahok. “Ahok sering menggunakan teori spin doctor dalam komunikasi politik. Dan ini bahasa yang lazim digunakka oleh konsultan politik” kata Firman.
Ditempat yang sama, Syahrul Hasan, Pengurus Wilayah Muhammadyah DKI Jakarta mengatakan, gaya bicara Ahok sangat membahayakan bagi masyarakat karena punya resonansi yang sangat luas. Bukan hanya di Jakarta tapi juga nasional. Gaya komunikasi Ahok yang membuat dirinya seolah terdzalimi sangat berbahaya. Terutama terkait isu SARA yang diidentik dengan sikap umat islam dalam  memilih pemimpin, termasuk Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Syahrul, ormas Islam punya kriteria dan ukuran yang pasti berdasarkan keyakinan agamanya dalam menentukan pemimpin. Secara umum kriteria yang diusung Ormas Islam, termasuk Muhammadyah adalah, Muslim, Amanah dan Beradab. “Jadi, kalau orang Islam wajib memilih pemimin Muslim itu bukan SARA tapi memang perintah agama yang diyakini, sebagaimana gereja memerintahkan umat Kristiani memilih pemimpin Kristen”. ujar Syahrul.
Menurut Syahrul, Jakarta sebagai etalase Indonesia tidak boleh dipimpin oleh Gubernur yang arogan, tidak beretika dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu menurut Syahrul, Muhammadyah Jakarta sudah sangat tegas memutuskan untuk memilih pemimpin dengan kriteria seperti diatas.